Archive for the Who is The Real Terrorist? Category

Benjamin Netanyahu Pembohong!!

Posted in Israel, USA, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , , , , , , on November 17, 2011 by indonesiaunderground

Obama – Sarkozy mengakui bahwa Netanyahu adalah PEMBOHONG!!!

Berikut cuplikan beritanya (disadur dari republika.co.id).

SARKOZY : SAYA TAK TAHAN DENGAN NETANYAHU, DIA PEMBOHONG.

REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM–Rupa-rupanya sosok Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bikin kesal sesama pemimpin negara. Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Presiden AS Barack Obama ketahuan kesal terhadap Netanyahu.

Dalam salah satu laman Prancis, Arret Aur Images, Sarkozy dikabarkan menyebut Netanyahu sebagai pembohong. Ia mengatakan hal ini ketika bertemu dengan Obama di pertemuan G20 di Cannes, pekan lalu

“Saya tak tahan melihat Netanyahu. Dia itu pembohong,” kata Sarkozy, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Selasa.

Obama pun tak kalah kesal. Melihat Sarkozy dongkol, Obama mengatakan, “Anda kesal, tapi saya harus berurusan dengan Netanyahu setiap hari.”

Menurut laman berita tersebut, gumaman dua pemimpin negara adidaya ini rupanya terdengar oleh telinga jurnalis yang tengah meliput G20, 3 November lalu. Mengapa bisa demikian? Ada kesalahan teknis yang membuat mereka tak sengaja mendengar percakapan rahasia via monitor itu.

Tapi sehari kemudian, apa yang dikatakan Sarkozy berbeda. Sarkozy mengutuk program nuklir Iran, dan mengatakan Prancis akan bertindak bila keamanan Israel terancam.

INILAH ISI GUNJINGAN OBAMA – SARKOZY

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, Kamis lalu tak menyadari bahwa mikrofon di ruang pertemuan di KTT G20 di Cannes sedang menyala, saat ia menyebut Benjamin Netanyahu sebagai  “pembohong”

“Saya tidak tahan dengan Netanyahu, dia pembohong,” kata Sarkozy pada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Obama, yang juga tak menyadari bahwa mikrofon telah diaktifkan dan sedang dipantau oleh wartawan melalui headset, mengungkapkan hal yang sama.

“Anda muak dengan dia, bagaimana dengan saya yang harus berurusan dengan dia bahkan lebih sering daripada Anda,” jawab Obama, seperti ditulis koran Haaretz yang terbit di Israel.

Obama juga mengeluh kepada Sarkozy tentang suara Prancis yang mendukung keanggotaan Palestina di UNESCO, dan memintanya untuk memberitahu Palestina untuk menghentikan langkah sepihak mereka di PBB.

“Kita harus memberlakukan sanksi ekonomi pada Palestina,” kata Obama.

Beberapa wartawan, termasuk beberapa dari dari organisasi media besar, mendengar pembicaraan itu tetapi tidak melaporkan  pada awalnya. Para wartawan saat itu sepakat, memberitakannya akan merupakan pelanggaran atas etika jurnalistik.

Namun, satu media Prancis, Arret Sur Images, memutuskan untuk membukanya secara luas.

OBAMA AKUI BERGUNJING SOAL NETANYAHU

REPUBLIKA.CO.ID, HAWAII – Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengakui gunjingannya dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy soal Benjamin netanyahu, namun menolak untuk membahas pembicaraan mereka.

“Sehubungan dengan insiden ‘mikrofon panas’ di Perancis, aku tidak akan mengomentari percakapan yang kami lakukan,” kata Obama di Hawaii.

Menyadari bahwa mikrofon di ruang pertemuan di KTT G20 di Cannes adalah pada, Sarkozy terdengar pada 3 November menyebut Netanyahu “pembohong” dalam apa yang dia pikir merupakan pertukaran pribadi dengan Obama.

“Saya tidak tahan Netanyahu, dia pembohong,” kata Sarkozy Obama, yang juga menyadari bahwa mic telah dihidupkan dan sedang dipantau oleh wartawan melalui headset digunakan untuk terjemahan simultan.

Obama tidak benar-benar membela Netanyahu dalam percakapan itu, baik. “Kau muak dengan dia, tapi aku harus berurusan dengan dia bahkan lebih sering daripada Anda,” jawab Obama, menurut laporan kawat layanan.

Meskipun ia menolak untuk mengomentari referensi dengan Netanyahu, Obama menguraikan isi sisa percakapan dengan Sarkozy. “Percakapan utama saya dengan Presiden Sarkozy dalam pertemuan berkisar seputar kekecewaan signifikan saya bahwa Perancis telah memilih berpihak pada Palestina untuk bergabung dengan UNESCO, tahu benar bahwa di bawah hukum kita, konsekuensi bagi badan dunia itu adalah Amerika Serikat akan memotong dana bantuannya,” katanya.

“Saya konsisten membuat argumen bahwa satu-satunya cara kita akan memecahkan situasi Timur Tengah adalah jika Palestina dan Israel duduk di meja dan bernegosiasi; bahwa tidak akan berjalan dengan semestinya jika ada pihak yang potong kompas melalui PBB,” lanjut Obama.

Obama menambahkan, “Percakapan (dengan Sarkozy) sangat jujur ​​dan tegas tentang masalah itu. Dan yang konsisten dengan pernyataan baik pribadi maupun publik.”

Beberapa wartawan, termasuk beberapa dari media besar, mendengar percakapan awal antara Obama dan Sarkozy tapi awalnya tidak melaporkannya, menyetujui antara mereka sendiri bahwa jika dipublikasi akan merupakan sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik. Pernyataan muncul Selasa di situs Prancis yang relatif tidak jelas.

Zionist Jews- Godfathers Of Terrorism

Posted in Israel, Palestine, Terrorism, Who is The Real Terrorist?, Zionism with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on January 25, 2009 by indonesiaunderground

Eastern view of the al-Aqsa Mosque and the Fakhariyyah Minaret (wikipedia)

Written by http://www.daily.pk

Thursday, 22 January 2009 18:52

Palestine, the land of Palestinians, is located in the heart of the Middle East and Jerusalem where Masjid Al Aqsa, Islam’s first Qibla is located, has been its capital since time immemorial. At the turn of last century Palestine was a province of Turkey’s Ottoman Empire. It was a place where violence was unknown and one seldom heard people speak loud leave alone using a bad .Violence raised its ugly head in all its fury, with the advent of Jewish migrants to set up under the combined conspiracy of Jews and European colonial powers a Jewish racist state in Palestine to destabilise the Muslim Middle East.

A 2003 satellite image of the region, with national borders shown in light gray (wikipedia)

Turkey was defeated during World War 1 and Palestine was brought under the British Mandatory Authority. The Arab rulers, including the Saudis, sided with Britain during the war on a promise that Palestine would be given freedom after the war. However, instead of freedom Britain helped the Zionist Jews to drive out the Palestinians from their lands and homes and set up a separate state for migrant Jews.

Under this conspiracy, actively implemented by the British Mandatory Authority, Jews who had not even seen the place were brought in from Russia, Middle East and other areas to Palestine where even around 1990 about 95 percent of the population were Palestinian Arabs who owned ninety percent of the land.

The Palestinians were alarmed and worried at the rapidly growing numbers of violence-prone migrant Jews who started provoking them. For example, while the peaceful Muslims in Jerusalem were celebrating the Prophet Muhammad’s ( PBUH) birthday on 16 August 1929, the Jewish migrants hoisted the flag of the Star of David on the Wailing Wall and roused communal hostility against the Muslims by provocative slogans. This led to armed confrontation resulting in the arrest and the execution of many Palestinians in what was later called the “Tuesday of Blood”.

The Holy Land, or Palestine, showing not only the Ancient Kingdoms of Judah and Israel in which the 12 Tribes have been distinguished, but also their placement in different periods as indicated in the Holy Scriptures. Tobias Conrad Lotter, Geographer. Augsburg, Germany, 1759 (wikipedia)

The British Mandatory Authority trained migrant Jewish youths in warfare skills and provided them with sophisticated arms ,tanks and planes while Arab homes and even mosques were searched for arms;
Arabs who had penknives with them were arrested like criminals and punished. The British hanged Arabs who dared to oppose the arrival of Jewish immigrants on the lampposts of Jerusalem as a means of crushing the protest. Therefore, the British crime against the Muslims did not start with Tony Blair’s partnership in George Bush’s crusade against Islam and Muslims under the guise of war on terror.

Palestine and Transjordan were incorporated (under different legal and administrative arrangements) into the Mandate for Palestine issued by the League of Nations to Great Britain on 29 September 1923 (wikipedia)

In the midst of this calamity, migrant Jews established terrorist brigades such as Hagana, Stern and Irgun under the leadership of Menachem Begin and Yitzhak Shamir. Later these Jewish terror gangs embarked upon a bloody campaign of manslaughter to terrorise the Palestinians, drive them out from their homes and grab their lands while the powerful and well-organised international Zionist propaganda machine deceived the world by justifying these crimes as they are now doing to camouflage their barbarity in Gaza. Thus began organised Jewish violence that still reeks with the blood and butchery of the innocent hapless victims of the region.

UN partition plan, 1947 (wikipedia)

On 22, July 1946, Menachem Begin and his gangs planted bombs in the basement of the King David Hotel in Jerusalem, killing 91- 25 Britons,41 Arabs and 17 Jews. While echoes of this explosion were still being heard, there began a wave of violence which ruthlessly devastated the region from which it has not been able to recover to date.

It was this same Menachem Begin,”Godfather of terrorism”, who was later accepted by the champions of human rights in the West as the respectable Prime Minister of Israel and was even awarded the coveted Nobel Prize for Peace.His partner in crime against Palestinians Yitzhak Shamir who led the Jewish terrorist group Stern too became the Israeli Prime Minister.He proudly recalled later his notorious killings in Jerusalem to drive Palestinians out to establish the Zionist State of Israel.

The region as of today: Israel, the West Bank, the Gaza Strip and the Golan Heights (wikipedia)

These Zionists committed a series of reprehensible massacres against the Palestinian Arabs who were forced into exile by the millions.The US supplied, as it does even today at the cost of American taxpayers,the Israeli Zionist terror gangs with weapons and other means of destruction such as a huge quantity of TNT that was shipped to Tel Aviv.The Zionist terrorists, using a British police vehicle, exploded a barrel of TNT among a crowd of Arabs at the Hebron Gate Market place in Jerusalem killing twenty Arabs and wounding seventy others.

Designed to destroy the Palestinian resistance, Menachem Begin went on a murderous rampage and within a week butchered hundreds of innocent Palestinian men, women and children ­ 100 in the derailment of Haifa Cairo express and 254 in Deir Yassin, a village a few miles off Jerusalem.The Deir Yassin massacre has been one of the most barbarous crimes ever committed against humanity and could be coupled with the infamous “My Lai massacre in Vietnam”.

After dropping seven bombs on this small Arab village of Deir Yassin of 775 people Begin gunned or bayoneted 254 of its unarmed men, women and children of all ages including ninety-year- old Hajj Ismail Attich and the eighteen-month-old baby Mohammed who was butchered on the bosom of his mother. The mutilated bodies of the victims were thrown into a well in the village. Of the 254 victims were 22 pregnant mothers, a woman teacher by the name of Hayat Balabse who wore a Red Cross badge and was tending the wounded when she was butchered, a blind man, Mohammed Khalil Mustafa, and his wife, Latifa Mustafa, who was trying to lead him to safety when the attackers slaughtered both. The women, girls and the children who survived the holocaust were rounded up at dawn by Menachem Begin and his gangs and then loaded into Lorries to Jerusalem where they were paraded through the Jewish streets, jeered and spat upon. Menachem Begin pronounced this wholesale murder a “victory” and boasted about his crime as a memorable day in Jewish history.

Panic overwhelmed the Palestinians who began to flee in terror even before they clashed with Jewish forces. Haganah carried out merciless attacks on other fronts. All the Jewish forces proceeded to advance through Haifa like a hot knife through butter. The Arabs, unarmed and unorganised, fled in panic shouting “Deir Yassin”.

Commenting on this massacre, renowned historian Arnold Toynbee said in his book “A Study of History”: “The evil deeds committed by the Zionist Jews against the Palestinian Arabs that were comparable to crimes committed against the Jews by the Nazis, were the massacre of men, women and children at Deir Yassin which precipitated a flight of the Arab population in large numbers from districts within range of the Jewish armed forces, and the subsequent expulsion of the Arab population from districts conquered by the Jewish forces between 15 May 1948 and end of the year. The blood at Deir Yassin was on the head of the Irgun; the expulsion of Palestinians after 15 May 1948 was on the head of all Israelis.”

According to Moshe Menuhin, the real war “fait accompli” was precipitated at Deir Yassin by Menachem Begin and his terror gangs on April 9, 1948 ­ massacre, panic and the exile of the Arabs.
The irony is that Begin was not even a Palestinian. He fled his native Poland to the Soviet Union where he was sentenced in 1940 to a Siberian labour camp for his Zionist activities. Released a year later, he joined the Allied war efforts when Begin’s Polish army in exile unit was sent to Palestine under British Mandate, in 1942. He abandoned the army uniform in late 1943 and launched a war of ambush and sabotage against the British Authorities in early 1944. The British, condemned Begin as a terrorist and put a price of 10,000 Sterling Pounds on his head for all his crimes.

In the same cold-blooded vein Irgun, Stern and Haganah terror gangs massacred people in a number of other villages. On 14 April 1948 all the people including those from the village of Nasiruddin, except forty fortunate ones who managed to escape, were butchered to death by the bestial, blood-lust Irgun-Stern gangs.On 2 May 1948, carnage on the people was committed in the area of Mazraat El Khoury, overlooking Tiberias by Haganah gangs.
The bodies of many slain women and children were mutilated and a number of old people were beheaded and their limbs cut off. Young people were roasted alive when the Haganah locked them inside a house and set it on fire before the few surviving old people were finally set free by the Haganah .They advised Palestinians to tell their story to the Arab world and sarcastically asked the Arab states to come to their rescue. A mosque was blown up on 6 May, 1948 over the heads of villagers who were locked in by the Zionists at Al Zeitoon, Safad. The entire population of Beit Drass in Gaza was wiped out on 13 May 1948 in another savage attack by the Zionists similar to Deir Yassin massacre. There the pregnant women were bayoneted in the womb; bodies of others atrociously mutilated and all the houses in the villages were finally dynamited. This illustrates the Zionists’ bestial and brutal inhumanity to its best.

Menachem Begin admitted the heroic resistance of the Palestinians in Jaffa as the Zionists paid dearly losing considerable lives before they took over Jaffa. In his book Revolt Menachem Begin said that it was the attacks on Arab towns and villages that caused panic among the Arabs who had to abandon their homes and lands and started fleeing into neighbouring countries as refugees. Some Palestinian Arabs left out of fear while others were either expelled or forced to leave due to oppression or after their homes were destroyed. Palestinian refugees, in many instances, were physically expelled from their homes and villages.

The Zionists also caused the exodus of Arabs from Palestine, through loudspeakers installed in armoured cars, and sarcastically asserted that the road to Amman was open. Another method used was the mass destruction of their homes and villages. For example, two residential quarters of the Old City of Jerusalem, Magharbeh and Saadiyahs, were razed to the ground to establish a parking ground in front of the Wailing Wall.

Since then the Palestinians, driven out of their homes and lands, have been suffering in the refugee camps for more than seventy years. Tired mothers and hungry and sick children still hope in vain that the UN would settle their problems and let them return to their homes again. They still have the keys to their houses and the deeds to their lands now occupied by immigrant Jews. About a quarter million Palestinian Arabs took refuge in neighbouring countries. Visiting a refugee camp more than fifty years later, in 1990, the former British Foreign Secretary Waldergrave described the conditions there as appalling ­ thanks to his country.

In the midst of the Zionist violence and the Palestinian bloodbath, the state of Israel was proclaimed on 14 May, 1948 over a much larger part of the country than that was allotted to the Zionists even by the UN Partition Resolution. What actually emerged as the Jewish State was anything but the “state” planned for under the partition plan. It was the upshot of brute force created in violation of the principles of the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the very resolution under which the Israelis now claim sovereignty. Minutes after the proclamation of the Zionist state, recognition came from the White House in the USA followed by the Soviet Union, which played a crucial role in the creation of the Zionist state.

The Arab armies were to enter Palestine on that day to rescue what remained of the land and its people. But, as it is the case even today, despite billions of dollars worth of arms, the neighbouring Arab countries were hardly in a position to do anything without the fear of colonial intervention. Therefore, between Palestine and their seats of power, these rulers opted for power and abandoned the Palestinians as they had done even today when they abandoned the Gaza Palestinians who were roasted and toasted by the Zionist Jews.

In his preface to Palestine Diary by Robert John and Sami Hadawi historian Arnold Toynbee had this to say on the British treachery and betrayal: “If Palestine had remained under Ottoman rule, or if it had become an independent Arab state in 1918, Jewish immigrants would never have been admitted into Palestine in large numbers to enable them to overwhelm the Palestinian Arabs in this Arab people’s own country. The reason why the State of Israel exists today, why millions of Palestinian Arabs are refugees is that, for thirty years, Jewish immigration was imposed on Palestinian Arabs by British military power until the immigration was sufficiently numerous and with tanks and planes of their own”.

Rejecting the idea of a Jewish state, Albert Einstein, the world- renowned scientist said “the state idea is not according to my heart. I cannot understand why it is needed. It is concerned with narrow-mindedness and economic obstacles. I believe it is bad. I have always been against it.” Commenting further on the Jewish question Einstein said in his book Out of My Later Years, “I should much rather see a reasonable agreement with the Arabs on the basis of living together than the creation of a Jewish state. Apart from practical considerations, my awareness of the essential nature of Judaism resists the idea of a Jewish state, with borders, an army and a measure of temporal power no matter how modest. I am afraid of the inner damage Judaism will sustain.”
The Arab states appealed to the UN and other bodies, of course in vain, to find a peaceful solution. Sixty years later today the Arab rulers are still turning to these very same hostile UN and other forces for solutions to their problems.

The UN Mediator Count Bernadette arrived in Jerusalem in June 1948, the day after the four-week truce became effective in the 1948 war, to inspect thousands of Palestinian refugees in the nearby town of Ramallah, announced his plan for a peaceful solution to the Palestine question. His plan was to create an Arab-Jewish confederation that would cover the whole of Palestine, but with a much smaller portion allotted to the Jews than by the UN partition scheme. The Zionists did not like the idea and to lay it to rest once and for all, they killed Count Bernadotte himself.

Using heavy artillery, 300 Zionist troops attacked the Arab village of Qibyah in the Ramallah district on the midnight of 13 October, 1953. On the following morning the bodies of seventy of its inhabitants, including old men, women and children, were found under the debris of the dynamited houses. The Arabs’ demanding imposition of sanctions on Israel and payment of compensation to the victims’ families by the perpetrators of the crime, was rejected by the big powers in the UN Security Council.

Three years later on 29 October 1956, the Zionists killed 49 Arabs in the village of Kafr Kassim. Israel referred to the massacre as people having been injured by the frontier guards. At 4.30 PM on that day, Zionist Frontier Guards informed the Mukthar of the village to inform the people that a curfew would be imposed from 5 PM to dawn. Mukthar Wadi Ahmed Sursur told the Zionists that about 400 villagers worked outside the village and he could not inform them as time was short. The Frontier Guards promised Mukthar that all men returning from work would be allowed to pass. However, a bitter fate awaited the villagers when they did return from the day’s work as the Zionist gangs massacred them in cold blood without any rhyme or reason.
On the eve of the 1956 war against Egypt by the combined forces of Britain, France and Israel to expropriate the Suez Canal, the Israeli forces made a number of reprisal raids on its northern Arab neighbours in a series of cover up moves to hide their real intentions of a blitz on Egypt. The biggest of these was in Qalquilya in Jordan where, according to UN observers, 48 Arabs were killed. But the mobilization was so large it could no longer be kept a secret. The Zionist troops invaded Sinai, destroyed the Egyptian bases and defeated the Egyptian army before reaching the Gulf of Aqaba so that Israeli warships could use the Red Sea.

In a well calculated war Israel ,backed by the US and Europe ,attacked Egypt, Syria and Jordan in June 1967 and
captured Sharm el Sheikh and occupied the Gaza strip, Sinai Peninsula, West Bank, East Jerusalem and the Golan Heights .

On 11 June 1967 the cease-fire became effective between Israel and the Arab states. Arab hopes and aspirations were shattered and the Palestinians, languishing in the refugee camps, were thoroughly disillusioned not knowing where to turn to. As the Israeli Defence Minister Moshe Dayan arrogantly said “I don’t want any Arab in my Jewish State” the Zionist troops began committing atrocities on the civilian population of Jerusalem from June 5 to 8, 1967. In her book “War in Jerusalem”, Sister Marie Theresa, who rendered great assistance to the victims described in the following detail the crimes committed by the Zionist Jews;

“Her convent sustained a direct hit during the Israeli raids as a dozen severely wounded and strangely burnt persons lay with their abdomens open and their arms torn out. The arm of one of the women had to be amputated. All had faces riddled with deep burns that made holes in their skins. They said nothing, not even groaning, but gaped with their black eyes fixed and aghast. The Israeli planes had chosen for their targets, some of the poorest quarters of the Old City like Bab Zahreh and Bab Hottah, knowing very well how crowded they were and that there was no military gain to be scored by such savage raids.

Sister Theresa added “we run to the hospital to bury the dead piling at the entrance. The stench was so horrible in the heat that we have to wear masks. We walk in maggoty pools of blood. In the midst of our despair at not being able to find a vehicle for carrying the dead, a Jew arrives to ask about a dead man. To our surprise, we find that the requested man’s body is embalmed, he was English and his rich family had paid for the embalmment. An Israeli ambulance was coming to pick it up. Nothing however for the bodies of the rest! One by one we carry them away with utmost care all the time because the limbs were coming off…. as we approached the Muslim cemetery, a car came up with Moshe Dayan, the Chief Rabbi and Levi Eshkol in it. Jews applauded and the motorcade drove in triumph toward the Temple.

During her visit to the Muslim cemetery, Sister Marie Theresa saw a man “bury his wife and daughter… and massacred children whose skulls broke open”. Upon leaving the place there were a number of Israeli girls who were bursting out with laughter and looking very intoxicated with victory, as they carried revolvers in their hands”.
“In Bethlehem, Israeli cars with amplifiers warned the inhabitants in Arabic that they had two hours to leave their homes and flee towards Jericho and Amman, otherwise their homes would be bombed.”
“We drove slowly in search of the dead woman who was seen in a ditch the day before. Eventually we spotted her and got down to find that she was still clasping the two loaves of bread she had gone out to fetch for her children during the battle. We dug a hole under a rock and buried her in it together with her loaves. We started off again. Three kilometres further on, we came upon two wounded Arabs who had been in that same place by the road for the past three days. Many Israeli vehicles had passed, but none bothered to stop. We carried them to the hospital in Jerusalem”.

Back in Jerusalem, these companions of Jesus were shocked by the cruelty of the Jewish invaders. “With curfew imposed everywhere the Arabs cannot move or work and the families ran short of food. The second wave of Israelis consisted of thieves, looters and sometimes murderers, but the third is even worse for it appeared to be driven only by the thought of death and destruction according to a systematic plan. In the evening Father Paul sees Yitzhak Rabin, Israeli Chief of Staff, without any use. “Anguish grips us like a beast that chokes and wrings the heart. The war is over, but we have been too close to the slaughtered lamb. That fifteen-day-old baby. I think of myself as still holding it to me, bruised and blood-smeared all over. When I wake up during the night, scenes pass through my head and I want to scream. Father Paul was so overwhelmed he could not do a thing”.

These were only a handful of incidents to quote, as the list grew longer and longer. In his book David and Goliath, Ernest Trost tells a story which sums up the Israeli attitude quite well.

“An American, an Englishman, a Frenchman and an Israeli are on the menu of a cannibal banquet. Before they are put in the pot, each one was granted a last favour by the cannibal chief. The American asks for a hotdog, the Englishman for a glass of whisky, the Frenchman for a pretty girl. The Israeli says; I would like somebody to give me a kick up the backside. Rather surprised, the chief sends for his strongest warriors who take great delight in acceding to the Israeli’s request. The Israeli lands a little way off, draws two pistols from his pockets and opens fire on the cannibal chief and his men. The others, panic stricken, run away. The American, the Englishman and the Frenchman run over to him and asked why he did not use his gun earlier. The Israeli replies with a smile, “We Israelis never fight unless we are attacked”.

While the 1956 Zionist aggression was carried out in collaboration with France and Britain, in June 1967, the US was the partner in crime with the Jews against the Arabs. There was jubilation everywhere in the capitals of Europe and the US. Britain and France were happy that this time the Zionists successfully avenged, on their behalf, their set backs in the 1956 aggression against Egypt.

Israel occupied and razed more than 400 Palestinian villages between 1948 and 1967 and established exclusive Jewish settlements in their place. There was hardly a word about this too. Almost six months later, the UN managed to pass a resolution No 242 in November 1967, which did not recognise the rights of the Palestinians to return home or statehood; instead stated that Israel should have secure and recognised boundaries.

Later the Zionists and their Western masters exploited the growing rift between Yasser Arafat’s PLO and Jordan’s playboy King Hussein and used Hussein to crush the PLO by killing about 30,000 Palestinians in the streets of Amman in September 1970. South African-born Zionist Foreign Minister Abba Eban threatened military action to protect King Hussein when Syria tried to intervene and stop the carnage in Amman. Since then King Hussein became the sweetheart of the West, which affectionately described him as the plucky little king who was given a grand political funeral when Israelis brought in world leaders to Amman.

In 1982 Menachem Begin and his Defence Minister Ariel Sharon invaded Lebanon to drive out the Palestine Liberation Organisation which established its base there after being expelled from Amman .Israel thought that they could not control the West Bank and Gaza as long as the PLO was alive and the Palestinians would derive their political will from it. Most Arab dictators too wanted to see the demise of the PLO, as they are helping Israel to destroy Hamas in Gaza now.

Prominent journalist and historian Peter Mansfield said that “anyone now doubting that Menachem Begin, his cabinet and his generals are not a danger to the world peace on the same scale as Hitler and Mussolini is beyond comprehension. After massive air raids Israel has launched a full scale invasion of a neighbouring country, slaughtering hundreds of civilians and terrorizing the population. It has brushed aside UN peace keeping forces and contemptuously dismissed the UN itself. Only South Africa can bear comparison, but beside Israel it appears cautious and restrained.
The attitude of the US is exasperating almost beyond endurance. The familiar pattern which we saw after the Israeli bombing of the Iraqi nuclear reactor and the annexation of Golan Heights is already repeating itself – initial condemnation followed by back tracking. It is no surprise that millions – not only Arabs and Muslims – are convinced that the Americans connived with the Israeli invasion , telling them to go ahead and not to bother about US public disapproval, because it would not be given any teeth.

As Beirut was bombed by air, land and sea, as they are now doing in Gaza, people throughout the world watched the wanton act of destruction unfolding beneath the relentless gaze of television. Within five days 8000 people, 2000 of them in Sidon alone, were killed by the invading Israeli forces and on June 12 and 13, about 400 Lebanese civilians, most of them women and children were blasted to death in their apartments. Hundreds of corpses were buried in one mass grave, now known as Martyr’s Square, in Sidon alone.

British journalist with conscience Robert Fisk who covered the war said in his book Pity The Nation that most of the victims were Muslims and on the edge of Sabra, the Muslim cemetery was so crowded with dead from the Israeli raids that corpses were being buried thirty feet deep in mass graves, one on top of the other.
The bodies in decay are disgusting. The smell of human remains in 100 degrees of heat nauseating and it contradicts our most deeply held values – love, beauty, gentleness, health, cleanliness, hygiene and life. Both physically and mentally that stench was the manifestation of our fear and revulsion. When we first walked down the stairs of the Sidon elementary school, where refugees from
Tire found shelter, were bombed by the Israelis on June 7 night, we faced the smell of those men, women and children killed. Why did they die here? How could such an abomination have taken place? If terrorism was a Katyusha attack on Galilee that killed, one, five even ten people what did this charnel house represent?”

This was not an isolated incident throughout Israel’s savage air raids as the Red Cross estimated at between 1,500 and 2,000 civilian fatalities in Sidon alone. According to the Red Cross, by the end of first week of the occupation 9,583 people were killed and 16,608 wounded. During the second week, the number reached 14,000, mainly civilians, killed and 20,000 wounded. A total of 12,000 men, women and children were killed in Tire, most of them in the Palestinian refugee camps at Rashidiya, Bourj Al Shemali and Al Bass. Nevertheless, the most horrific toll of casualties was in the Muslim areas of West Beirut where 2,461 were killed by the Israeli raids that also killed hundreds of others in many villages along the Litani River.

The air raids and massacres continued with Israel which, by then, had about 100,000 soldiers with 1,300 tanks in Lebanon, demanding complete surrender of the PLO whose forces were trapped in Beirut. As if the carnage by air raids were not enough the Jews began using, the US supplied destructive cluster bombs against West Beirut where the mournful exodus of citizens continued. No food was allowed in and the Israeli troops even grabbed baskets of food from Muslim women and threw them into the ditch. According to Robert Fisk, Phalangist militiamen grabbed two bottles of water from a 65 or 70 year old woman, smashing them saying “F…k your sister” in front of four Israeli soldiers, who laughed.

Describing the Israeli cruelty even in hospitals Dr. Amal Shamma of the Beirut Hospital said “after the Zionists fired phosphorus shells in West Beirut on 29 July, I had to take the babies and put them in buckets of water to put out of flames. When I look them out half an hour later, they were still burning. Even in the mortuary, they smouldered for hours”. Journalist Jim Muir described the invasion as an Israeli American double act, working in partnership, with the Americans trying to reap the fruits of the Israeli invasion.

American envoys continued to press for the PLO capitulation, as they were trying to force the Hamas to do now, which Israel demanded. Washington joined the Israelis in promoting an extraordinary misinformation campaign suggesting the PLO collapse was imminent.
Condemning the barbarous invasion three prominent Jewish figures, Nahum Goldman, Philip Klutznick and Pierre Mendes, said Israel would not be able to liquidate the PLO or solve the Palestine question. Describing the US as the real villain they pointed out that the main responsibility for chaos in the Middle East was with the US because of its military and economic aid to Israel. Former US President Jimmy Carter accused Secretary of State Alexander Haig of giving the green light for the Israeli invasion.

The PLO leaders, as pointed out by Robert Fisk, spoke savagely of the moral cowardice of the fellow Arabs, as they are even today, who failed to react throughout the Israeli carnage? The so called radical Arab nations that had broadcast appeals to mobilize the masses on Palestinian’s behalf failed to send their men or arms to support the cause for which they had fought four wars with
Israel. The Arab nations with their existing regimes were “as still as the grave”, as they are today, and they accepted the Israeli blows only with written – verbal condemnation.
In 1976, Christian militiamen stormed three Palestinian refugee camps in East Beirut. Syrian troops intervened and entered Beirut as part of an Arab Deterrent Force. Instead of offering protection late Syrian President Hafez Al Asad’s forces massacred about 30,000 Palestinians during this operation in Tel Al Zaater. In the melee, the Israeli-backed Christian militiamen massacred the entire population of Sabra and Chatila refugee camps despite the written assurances of US envoy Philip Habib and European countries ensuring the protection of the Palestinian civilians. Phalangists involved in the massacre said in Beirut that “pregnant women will give birth to terrorists; the children when they grow up will be terrorists”.

Robert Fisk, accompanied by two more journalists Loren Jenkins, an American, and Tveit, a Norwegian, who visited the camp on September 18 morning had this to say of the mass killing;
“All of us wanted to vomit. We were breathing death, inhaling the very putrescence of the bloated. There were women lying in houses with their skirts torn up to their waists and their legs wide apart. Children with their throats cut, rows of young men shot in the back after being lined up at an execution wall. There were babies – blackened babies because they had been slaughtered more than 24 hours earlier and their small bodies were already in a state of decomposition – tossed into rubbish heaps alongside discarded US army ration tins, Israeli army medical equipment and empty bottles of whisky. When we drove down to Chatila we had seen the Israelis on top of the apartments in the Avenue Camille Chamoun but they made no attempt to stop us. Walking across the muddy entrance of Chatila we found that these buildings had all been dynamited to the ground. There were cartridge cases across the main road and Israeli flare canisters still attached to their tiny parachutes. Clouds of flies moved across the rubble, raiding parties with a nose for victory.

Down the lane way there laid a pile of corpses: young men whose arms and legs had been wrapped around each other in the agony of death; all had been shot at point blank range through the cheek, the bullet tearing away a line of flesh up to the ear and entering the brain. Some had vivid crimson or black scars down the left side of their throats. One had been castrated, his trousers torn open and a settlement of flies throbbing over his torn intestines. The eyes of the young men were all open. The youngest was only twelve or thirteen years old and the bodies began to bloat in heat. On the other side of the main road we found the bodies of women and several children. The corpse of the middle aged women lay draped over a pile of rubble. One lay on her back, her dress torn open and the head of a little girl emerging from behind her. Another child lay on the roadway like a discarded doll, her white dress stained with mud and dust. She could not have been more than three years old and her head been blown away by a bullet fired into her brain. One of the women also had a tiny baby to her body and the bullet that had passed through her breast had killed the baby too. Someone had slit open the woman’s stomach, cutting sideways and then upwards, perhaps trying to kill her unborn child. Her eyes were wide open, her dark face frozen in horror.

They saw a young woman lying on her back as if she was sunbathing in the heat and the blood running from her back was still wet. The Israeli backed murderers who raped and knifed the woman have just left. Between September 16 and 18 more than 2,000 men, women, children and the aged were massacred in Sabra and Chatila. While the slaughter was going on inside the camp, as quoted by Robert Fisk, outside the entrance to Chatila on Friday at 4 pm James Pringle of Newsweek asked militiamen of Haddad’s forces what was going on inside the camp. The gunman replied simply and in English “We are slaughtering.” Pringle first thought it was a joke only to realise the horror within hours.

As confirmed later the massacre was committed by the Christian allies ­ uniformed, armed, trained, paid and fed by Zionists Jews as their own creatures. Some wearing Phalangist insignia and others dressed in the uniform of Haddad’s militia they were, about thirty, brought in at number one runway at Beirut airport, 24 hours before the massacre, on Thursday September 16, by the Israeli air force Hercules transport aircraft. The Israelis under Ariel Sharon, as admitted later, who controlled the camps, let the killers inside who began to knife and cut the throats of women and children in Chatila and later started sniping with rifles at anyone who moved out of doors. But the real massacre began with mass killings on 17 September Friday afternoon watched from the nearby stadium by the Israelis and Ariel Sharon. Most of those murdered were secretly and hurriedly buried in mass graves beneath the golf course between Chatila and the airport with bulldozers brought well in time for the purpose to cover up the crime. The other bodies found in Chatila were buried near the entrance to the camp amidst great grief and nauseating stench.

Shocked by the crime many countries asked how the Jews who have suffered so terribly under Hitler could be so heartless to commit such atrocities. Although Israel was responsible for the slaughter as an occupier Menachem Begin whose government was accused of “blood libel”, living up to his old reputation and terrorist qualities, announced, “No one will preach to us moral values or respect for human life, on whose basis we were educated and will continue to educate generations of fighters in Israel”.

Israel’s Kahan commission’s flawed report on the massacre, condemned Menachem Begin, Ariel Sharon, Eitan, Drori and other Israeli officers, concluded that Ariel Sharon should bear personal responsibility- for this genocide .Sick of Begin’s crimes even the Israelis came out on demonstrations demanding his resignation while Professor Yeshayahu Leibotvitz of the Hebrew University, the Editor of Encyclopaedia Hebraica said “the massacre was done by us. The Phalangists are our mercenaries exactly as the Ukrainians and the Croatians and the Slovakians were the mercenaries of Hitler, who organised them as soldiers to do the work for him. Even so we have organised the assassins of Lebanon in order to murder the Palestinians”.

As a result of the Israeli invasion, almost 17,825 people were killed between June 4 and September 1982. Ariel Sharon, a man of blood whose history of terror stretches back to the early 1950s when he ran a commando squad which slaughtered 69 Palestinians in the village of Qibbiya and who is known for his lead role in the carnage of Palestinian civilians in villages such as Kafr Kassim, Deir Yassin and other places decades later, was directly and indirectly responsible for this massacre. He did not end his crimes there.

In September 2000, Ariel Sharon triggered off the Palestinian uprising now known as Al Aqsa Intifada, entered Masjid Al Aqsa compound in Jerusalem accompanied by around 2,000 Israeli armed forces provided by Ehud Barak who, as prime minister, slaughtered stone throwing Palestinian men, women and children.

Ehud Barak’s suggestion for dealing with the Intifada demonstrators was to “cut off their body parts”. By any reasonable reckoning, he was a war criminal, destined only to exile and disgrace. His best friends are mentally deranged people such as Avigdor Liberman who openly advocates setting Beirut on fire, launching missiles at Tehran, destroying the Aswan dam and recapturing villages already handed back to the Palestinians. Despite all his criminal background, Ariel Sharon was elected as prime minister by the people of Israel in an overwhelmingly sad reflection on the part of the Israeli voters. The Western leaders went all out to set up international war crime tribunals to bring to book criminals such as former Yugoslav leader Slobodan Milosevic for Srebrenica massacre and Chilean dictator Augusto Pinochet for his infamous “Caravan of Death, but it has been business as usual with Ariel Sharon the man held personally responsible for the largest massacre of civilians in the history of the Arab-Israeli conflict.

It is a comedy of fact that Ariel Sharon” a villain of peace and architect of man massacre” was accorded a red carpet welcome as a” Paragon of Peace” at the White House by President George Bush-the big bully and a buccaneer of peace.

Receiving Ariel Sharon later at his private ranch Bush offered specially prepared chocolate wrapped in paper designed with the motif of the Israeli flag. Billions of dollars of United States’ tax payers’ money regularly flow annually to help the Zionist entity besides unstinted political, diplomatic, economic and military backing to continue its crime against neighbouring countries and their people. Tony Blair received Sharon at his office as a respected and dignified leader. Both Bush and his wife Laura prayed for Sharon’s early recovery when he suffered a serious stroke. This shocking behaviour of both Bush and Blair demonstrated to the world the brutal control the Jews exercise over the Anglo- American political establishment and political leaders, especially Bush and Blair who shamelessly claimed that they were fighting a war against global terror.

Sharon was given a free hand by Western leaders to kill Palestinians at will on a daily basis, destroy Palestinian homes, evict Palestinians from their lands and build thousands of homes for Jews. When the Zionists continue to kill innocent Arabs and shed their blood, the leaders in the West turned a blind eye. But they were outraged when a Palestinian killed a Jew who was occupying his house and land. Almost all Western leaders screamed and condemned such executions as acts of terror and describe Palestinians as terrorists. No Western leader has ever described Jewish crime and bloodshed in the Middle East as a form of terrorism.

In the midst , in a spotless democratic election held in January 2006 the Palestinians elected with overwhelming majority Hamas, known for their commitment to the Palestinian cause and pursuit of peace with dignity. This election was held under the supervision of former US President Jimmy Carter who described it as free and fair,
This budding democracy in Gaza alarmed Israel, the US and their European and Arab collaborators who wanted Hamas crushed at any cost. Arabs dictators were alarmed that their own people may demand democracy. Israel introduced inhuman measures to collectively punish the Palestinians for electing Hamas. Israel, backed by US and Europe, stopped all donations and cut off the flow of all money to starve Palestine into submission. The Arab regimes too joined this financial blockade knowing very well the misery they were causing to the Palestinians who needed this money to keep body and soul together.

The task of overthrowing the Hamas government was entrusted to Mahmoud Abbas who was bribed, armed and even given arms training by the US through Egypt proving to the world that the US claim to promote democracy is a farce.

Israeli peace activist Uri Avnery said “the message of Jews, the US and Europe to Palestinian is that you will reach the brink of hunger, and even beyond, if you do not surrender. You must remove the Hamas government and elect candidates approved by Israel and the US. You must be satisfied with a Palestinian state consisting of several enclaves, each of which will be utterly dependent on the tender mercies of Israel’.
In the midst of this gloom and while the world was busy watching the 2006 World Cup Football Championships, Israel’s latest Fuhrer Olmert turned Gaza into a yet another slaughter house aimed at crushing Hamas and the flourishing democracy there. As usual, the Western media failed to highlight the Palestinian sufferings and there was deafening international silence.

As expected, the US gave a free hand while spineless Europe called for restraint. India, once the champion of Palestine, virtually abandoned the Palestinians and embraced Israel and established a Delhi-Tel Aviv-Washington axis. The Arab leaders who counted on Indian support watched as helpless spectators. It was business as usual for China with Israel while the UN Secretary General Kofi Annan expressed his concern at the excessive use of force by Israel and the need to preserve Palestinian institutions and infrastructure.

Unable to bear the suffering, Hamas demolished the towering iron and concrete border wall that Israel erected since 2003 and broke open the Rafah border allowing hundreds of thousands to burst out and shop for desperately needed supplies in Egyptian border towns. In this unbelievable movement of joy and freedom they traveled by
car, truck on the foot and on donkey cart and the highway was jammed with packed taxis and pick-up trucks whose beds were filled beyond capacity and racing from Egyptian Rafah to al-Arish. Some journalists have called it a huge “jail break” and Gazans felt a deep exhale of relief joy — both rare commodities in this forsaken land.

Israel continued to tighten its economic blockade to starve Palestinians and force them to rise against Hamas. The situation deteriorated to such an extend that on 9 December 2008 Dr. Richard Falk, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinians Territories, forcefully insisted on the need to protect civilian Palestinian population from being collectively punished by Israeli policies that amount to a Crime Against Humanity.

The UNHRC harshly reprimanded Israel for its policies and called for an end to their “cruel, inhuman and degrading” punishments. Falk insisted the UN International Criminal Court investigate into Israel’s atrocious crimes and those Israeli civilian leaders and military commanders responsible be indicted and prosecuted for violations of international criminal law.”

As a result Richard Falk who was on his way to the Palestinian occupied territories to carry out his officially mandated functions was detained at Ben Gurion airport in Tel Aviv where he was forced to spend 20 hours in a small room before being put on a plane bound for Los Angeles. Falk’s mobile phone was confiscated to prevent him from contacting other officials of the United Nations before his deportation.

The detention of Richard Falk meant a clear violation of UN immunities, which protect UN envoys and their activities. Falk had been invited by the Palestinian Authority to visit the occupied territories to check the numerous and continued human rights violations by Israeli authorities. The civilized world and its institutions cannot continue to turn a blind eye while Israel commits all kinds of awful crimes against the Palestinian people. Many politicians in the West have been taking a cowardly approach on Israeli atrocities due to their fear of the Zionist lobbies in their respective countries.

Even in the face of Dr. Falk’s and the UNHRC’s findings and conclusions Egypt, Jordan, Saudi Arabia, the other Arab regimes and the feckless Arab League, all remained silent .

The situation continued to deteriorate when Israel intensified its blockade and Egypt once again closing the Rafah border crossing. Condemning the terrible conditions of Palestinians former UN High Commissioner for Human Rights, Mary Robinson, told the BBC during the first week of November 2008 that it was “almost unbelievable” that the world did not care about what she called “a shocking violation of so many human rights. Their whole civilization has been destroyed, I’m not exaggerating .It’s almost unbelievable that the world doesn’t care while this is happening.”
It was under these circumstances, using US supplied latest bunker buster missiles,F-16 warplanes and Apache helicopter gunships, Israel, in the latest of its war crimes against Palestinians on 27 December 2008 dropped around 100 tons of bombs on1.5 million defenseless and starving Palestinian population killing mercilessly 220 men, women, children and the aged besides wounding hundreds.This ruthless and senseless carnage continued unabatedly at the time of concluding this document on 9 January 2008 when the death toll chalked up to 760.

Television footages of scattered dead bodies of innocent little babies, beautiful small children , teenagers, brothers, sisters, parents and the aged ,some lying in a pile ,some being carried away by distraught rescuers and the wounded writhing in pain and reciting verses from the Quran. These pathetic sights melted the hearts of people all over the world- irrespective of religion, language, nationality and colour.

But, they failed to kindle the conscience of the ruling elites in the West and the Middle East as well, because they were party to this crime that was marketed well in advance by Israel Foreign Minister Tizipi Livni ­ a woman who justified this massacre. Israeli justification for this genocide is that Hamas firing rockets into southern Israel which in fact was the land of Palestinians grabbed by the Zionist Jews. However, these rockets are nothing more than slingshots against Israel’s military might and the Palestinians use them out of sheer desperation to highlight their just grievances.

As expected and as usual the most detested and despised US President George Bush, soaked in the blood of almost two million Iraqis, Afghans, Palestinians, Somalis and other Muslims, blamed Hamas. British Prime Minister Gordon Brown whose affection towards Jews has been too strong to condemn their crimes, was rather silent .After all it was British treachery and conspiracy that created racist entity of Israel whose crime records during the past three quarter century have been common knowledge.

President elect Barack Obama too failed to speak out despite growing pressure sending his own message-“Silence Speaks of Complicity”. After all, he must be grateful to the Jewish lobbies and corporate conglomerates that brought him to power. A British columnist pointed out “Britain’s Prime Minister Brown and his predecessor, now peace envoy Blair, both self-confessed Zionists, have given their undying support to a terrorist state (Israel) and steered Britain’s foreign policy on a course that has earned the opprobrium of civilized people. Our Foreign Office went so far as to say they were “deeply concerned” then spouted the mantra: The only way to achieve a lasting peace is through peaceful means”.Reiterating this, another columnist pointed out that this killing spree could not have happened without the tacit approval of America, Britain and the EU. The political pea-brains that direct the pro-Israel western alliance were partying, gorging themselves on Christmas fare or binge-shopping while this massacre of hungry women and children and their despairing men folk in Gaza was being planned and executed.

It has become clear on the fourth day that the Jewish carnage was planned executed by Israel in close coordination with Egypt, Saudi Arabia and the PA. According to subsequent reports they were backed by neo con fascist Bush and Cheney in their drive to cause problems to the incoming President Barrack Obama.Some reports disclosed that, though the PA President Mahmoud Abbas slammed this as “barbaric” and “unnecessary “for months he and his top representatives have waged a quiet but intensive campaign requesting Israel to target Hamas in Gaza just before his term in office is scheduled to expire on Jan. 9.

Hamas leaders have repeatedly warned that they will not recognize Abbas after January ninth. Instead, they will launch a major campaign to delegitimize the PA president and install their own figures to lead the Palestinian government. Abbas,
collaborator with the Zionists, expected a large-scale Israeli military campaign in Gaza to distract Hamas from undermining his rule. He has been fully backed by Israel, Egypt’s Hosni Mubarak,
Abdullah of Saudi Arabia and Jordan’s Abdullah.
Hamas accused the Palestinian Authority of planning to return to Gaza Strip with the help of Israel and was coordinating his moves with the Egyptians and the Saudis. A report by Palestine Information Center stated that Mahmoud Abbas has ordered his officials in Ramallah to set up an “emergency room” comprised of commanders of the PA security forces and the interior minister, to prepare for reassuming office ­perhaps over the blood, flesh, dead bodies and the sufferings of Palestinians and destroyed infrastructure of Gaza.

Fawzi Barhoum, Hamas representative, disclosed that members of the cell were
told to gather information about Hamas leaders’ secret hideouts and pass them on to Israel obviously to kill them. He said number of retired Fatah officers sought permission from Abbas to defend Gaza. However Abbas did not respond. This is the lowest depth to which Mahmoud Abbas and his Palestine Authority that served the Israelis more than the Palestinians, has descended.

In fact after months of persecution of Hamas in the west Bank, PA security forces, in cooperation with Israeli forces, launched the biggest ever crackdown in late October 2008, swept through villages, town and refugee camps , arrested Hamas men on the basis of a list provided Shin Beit ­Israel’s domestic intelligence, subjected them to severe beatings and ridiculed them for their Islamic life and practices. Their target was to destroy Hamas’ political, economic, social, educational and cultural infrastructure.

During a scandalous meeting between Israelis and the PA Security Chiefs in Beit El , near Ramallah, Palestinian General Diab al Ali, known as Abu Fatah, reportedly told the Israelis that ” we are allies, not enemies. We have a common enemy, it is Hamas”. When the details were published even sources within Fatah called him a traitor and demanded that his sacking.

Meanwhile London-based daily al-Quds al-Arabi reported on Sunday 28 that Egypt collaborated with Israel in this massacre to deal a blow to Hamas. Egyptian Intelligence Minister Omar Suleiman deceived Hamas into believing that Israel would not launch an attack on the Gaza Strip in the near future.

Citing sources close to former Palestinian Foreign Minister Mahmoud al-Zahar, Al Quds reported, “Egypt told Hamas on Friday evening that Israel had agreed to begin talks on a ceasefire and would not attack Gaza before these talks ended. Egypt’s assurance persuaded Hamas not to evacuate its security compounds in accordance with routine procedures in place after any threats by Israel. Suleiman also convinced a number of Arab leaders that Israel was intending to launch only limited operations into the Gaza Strip to mount pressure on Hamas ahead of signing a new ceasefire agreement”.

In a heartless move Hosni Mubraka declared that he would keep the Rafah crossings with Gaza closed until Mahmud Abbas regains authority over the territory. Mubarak came in for strong criticism from the Arab and Muslim world for not fully opening its border with Gaza to enable Palestinians to purchase their essential items including food and medicine. However, George Bush thanked Hosni Mubarak for his role in facilitating the latest Israeli slaughter of innocent Palestinians. This was the shameful role of Hosni Mubarak, more a Zionist stooge than an Arab leader, who has become a source of humiliation to the Arabs and Muslims in general and the Egyptians in particular.

Two days before the carnage Mubarak held talks with Israeli Foreign Minister Tzipi Livni triggering off charges of collusion that led to attacks on Egyptian diplomatic missions both in Beirut and the Yemeni port city of Aden.

Meanwhile it is common knowledge that Israel also had the blessings of Saudis whose long secret links with the Zionists have now come to open with their Islamic mask falling. Egypt, Saudi Arabia and Jordan have been puppets of Americans and the Zionists who rule America and one should not forget that these countries were hand in glove with the Zionists, America and Europe in all their designs and destructions against the Arabs and Muslims.

In one of the most humiliating decisions in the history of Islam ,Saudis rolled red carpet to receive George Bush, number one enemy of Islam, Muslims and humanity, though he should not have been allowed to step into the soil chosen by Almighty Allah to raise our beloved Prophet Muhammed ( Pbuh) and reveal the final message of Islam for the salvation of human beings. Once Hosni Mubarak and Saudi Abdullah were bought over the entire, Middle East was neutralized, enabling Israelis to kill the Palestinians at will. The result was the deafening Arab silence.
Yet the sights of death and destruction struck close to the hearts of brutally oppressed Egyptians who accused Mubarak’s regime of taking a spectator’s position while the blood of the Palestinians continues to be shed in the Gaza Strip. They asserted, “Arab governments are complicit in what happens to the Palestinians. These governments assisted Israel tighten its grip on the dispossessed Palestinians and kill them.”

“Mubarak and Tzipi Livni have agreed on the genocide of the Palestinian people,” read one banner. “Mubarak is an accomplice in attacks against the Palestinian people,” read another.

As pointed out by the World Socialist sources the hypocritical and lying reports of the pro Jewish Western media, which shamelessly described Israel’s aerial blitz against apartment blocks, police stations, universities, mosques and office buildings as an act of “self defense,” while equating the occupied with the occupiers and ineffectual homemade rockets with US-supplied F-16s, Hellfire missiles and “smart bombs. No Arab country has condemned this dastardly Jewish crime against Palestinians .Eleven days later, the Arab foreign ministers met with great reluctance, more as a public relations exercise, on Wednesday 31. Knowing the Arab dictators well, the expectations were extremely low when 22 Arab countries met .In fact the Arab populace knew well that it was unlikely that the league would agree to any concrete measure despite widespread protests across the Arab world.
As expected, the Arab League meeting decided to refer the matter to United Nations knowing very well that already a related UN Security Council Resolution was blocked by the US on Sunday 28. The US Security Council only managed to issue a ‘non-binding’ statement that called on Israel to voluntarily end all its military activities in the besieged region. One should not forget that US has so far vetoed over 40 anti-Israeli resolutions sought by the council since 1972. Since 2004, Washington has prevented the adoption of four other resolutions that called for Tel Aviv to halt its operations in the Gaza Strip.

Meanwhile reports also started to emerge on numerous websites that Saudi Arabia and Egypt tried to delay the so-called Arab summit to provide Israel with sufficient time to destroy Hamas and Islamic Jihad. Saudi Foreign Minister Prince Saud al-Faisal has reportedly put pressure on Gulf Cooperation Council countries to postpone the summit while the Saudi state-run news agency had earlier quoted Saud al-Faisal as saying that the GCC had not made a decision on a call for an emergency meeting on Gaza.

Meanwhile there emerged reports that Abdulla of Saudi Arabia has reportedly told President George Bush during a telephone conversation that he would not ask Israel to stop bombing Palestinians in Gaza.

In a sheer traditional display of Saudi hypocrisy, Abdullah called on Palestinian factions to unite against their common enemy when he received a delegation from the International Union for Muslim Scholars, IUMS, led by Sheikh Yousuf Al-Qaradawi. The question is who the enemy is when there were reports of Saudi collaboration in the Israeli slaughter of Palestinians in Gaza. As usual, Al- Qaradawi praised Abdullah for his tremendous support for Islamic causes and for endeavoring to unite Muslim ranks. Perhaps al- Qaradawi was not aware that the Abdulla was hand in glove with Israel in slaughtering the Palestinians.

The immediate question is to save the Palestinians before thinking of unity.The need of the hour was for immediate concrete measures to stop the Israeli genocide. Instead displaying sheer hypocrisy and treachery at the opening of the Cairo meeting, Amr Moussa, General Secretary of the Arab League, called for an immediate meeting of rival Palestinian factions as a diversionary ploy.

Responding, the Iranian President Ahmadinejad warned that setting up committees and making speeches would not be an adequate response to the offensive that has killed nearly 400 Palestinians.

“If the Arab League does not want to do anything today, when does it want to act? Aren’t these oppressed Palestinians Arabs? So, when should the capacity of the Arab League be used? The Arab League should act quickly,” said Ahmadinejad who also criticized the United Nations’ failure to rise up to its responsibility and save the Palestinians.

These are the crime records of Zionist Jews with whom the Arab rulers were competing to establish good relations. What a shame?
The Arab rulers have become collaborators with Israel to slaughter their own people to help implement Zionist Jewish evil designs on the Middle East.
Sixty years later today Israel has emerged as the only lawless racist entity of its kind, living up to its illegitimate birth, threatening not only the Middle East, but also the entire world. There is one thing common to all Zionist leaders- from Menachem Begin and Yitzhak Shamir, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu and Yitzhak Rabin to Olmert, Ehud Bark and Tzipi Livini – they are all soaked in Palestinian blood and even the entire perfume industry in the world will not be able to purify them of their sins.
War crimes or human rights violations committed by the major powers or their allies in particular are always treated with impunity, not necessarily according to different yardsticks and standards and go unpunished. The prospects are certainly not encouraging in the case of Israel, which has long been allowed by its Western sponsors to violate a string of UN Security Council resolutions, while other states in the region are subjected to lethal sanctions, and bombing attacks for their transgressions.

The state of Israel is a unique in the sense this is the only case in known history where:

· Sons of the soil, Palestinians, who lived there for more than 4,000 years, were killed and kicked out at gunpoint to languish as refugees in abject poverty to accommodate Jews who hade not even set eyes on this land.

· Jews from any part of the world could settle down in the occupied Palestinian lands, only because they are Jews, whereas the Palestinians, driven out of their homes and still holding the keys to their houses and title deeds for the lands were not permitted to return.

· The United Nations violated its very charter by recognizing a state for these migrant Jews while depriving the sons of the soil, the Palestinians, a home and state on their own lands from where they were driven out.

· History of Zionism has become nothing but a history of crimes, conspiracies, bloodshed, murders, massacres and lawlessness.

· Israel – The only entity in known history that repeatedly elects mass murderers and war criminals as prime ministers.

· The only entity that has caused unprecedented damage to the image of righteous Jews.

· The only entity where a Rabbi, Jewish priest, supposed to follow in the footsteps of the Prophet Moses and occupying Palestinian land could proudly say that the lives of one million Palestinians are not worth a fingernail of a Jew and gets away with it.

Western leaders dare not utter a word against the Zionists and their crimes, as they are well aware of the disastrous consequences. The international Jewry will react promptly and ruthlessly, bring out their skeletons from the cupboards, disgrace and finish them off once and for all. Just to cite two cases were the plight of former UN Secretary General Kurt Waldhiem who later became Austrian Chancellor and failed to please the Zionists and the former US President Bill Clinton, who was disgraced by the scandalous sex liaison with Monica Lewinsky, when he tried to negotiate peace between Israel and Palestinians was not to their liking.

The situation is such that the leaders of the West and even the Middle East simply need to listen to the dictates of international Jewry which brutally controls the economy, finance, industry, media, entertainment and thereby the politics, political establishments and politicians and rule as the invisible force behind the throne in the entire West and thus the world. The philosophy is “toe the line, turn a blind eye to their crimes to survive and thrive. Or else stand up to Jewish crimes, face their wrath, suffer in disgrace and ruin your life”.
Sixty years of Zionist Jews’ crime records have proved beyond doubt that they are not normal human beings with normal human feelings and respect to the feelings of others. Instead they have become heartless and merciless people hell bent on, usurping others basic rights, grabbing others lands and harming others under various pretexts and that too in the most brutal manner which may even make Hitler shy.
One should not forget that the Zionism was described United Nations General Assembly Resolution as a “form of racism”. There is no place for thousands of years of cherished human values in their philosophy For example, Rabbi Yaacov said that “one million Arabs were not worth a Jewish fingernail. Reiterating this Israeli Prime Minister said in 1988 that “Palestinians would be crushed like grasshoppers… heads smashed against the boulders and walls while Menachem Begin described the Palestinians as “beasts walking on two legs”. These are the Jewish leaders accepted by the so-called civilised West.

What is appalling is that even some Arab leaders, ignoring the suffering Palestinians and their legitimate cause, opted to recognise and deal with the Zionists while some developing countries, including giants among them, have conveniently dropped the Palestinians in their rush to embrace and deal with the Zionists!

Now that the whole world including leaders in some Muslim countries too have turned against Muslims where do we Muslims stand and what do we do to save ourselves from future carnages? Ends

9/11 TV Hoax is Exposed

Posted in USA, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , , , , , on December 10, 2008 by indonesiaunderground

Source : youtube.com

The 9/11 TV hoax is now clearly exposed : The entire Manhattan scenery was composed with digital imagery aimed at faking ” hijacked aircrafts ” hitting the Twin Towers. This analysis demonstrates how the TV footage was also used to concoct “amateur videos” endorsed by individuals who may have participated in the actual image doctoring .

No Planes Hit WTC?


Afghanistan, Another Untold Story

Posted in Terrorism, USA, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , , , , on December 9, 2008 by indonesiaunderground

by Michael Parenti

Barack Obama is on record as advocating a military escalation in Afghanistan. Before sinking any deeper into that quagmire, we might do well to learn something about recent Afghan history and the role played by the United States.

Less than a month after the 11 September  2001 attacks on the World Trade Center and the Pentagon, US leaders began an all-out aerial assault upon Afghanistan, the country purportedly harboring Osama bin Laden and his al Qaeda terrorist organization. More than twenty years earlier, in 1980, the United States intervened to stop a Soviet “invasion” of that country. Even some leading progressive writers, who normally take a more critical view of US policy abroad, treated the US intervention against the Soviet-supported government as “a good thing.” The actual story is not such a good thing.

Some Real History

Since feudal times the landholding system in Afghanistan had remained unchanged, with more than 75 percent of the land owned by big landlords who comprised only 3 percent of the rural population. In the mid-1960s, democratic revolutionary elements coalesced to form the People’s Democratic Party (PDP). In 1973, the king was deposed, but the government that replaced him proved to be autocratic, corrupt, and unpopular. It in turn was forced out in 1978 after a massive demonstration in front of the presidential palace, and after the army intervened on the side of the demonstrators.

The military officers who took charge invited the PDP to form a new government under the leadership of Noor Mohammed Taraki, a poet and novelist. This is how a Marxist-led coalition of national democratic forces came into office. “It was a totally indigenous happening. Not even the CIA blamed the USSR for it,” writes John Ryan, a retired professor  at the University of Winnipeg, who was conducting an agricultural research project in Afghanistan at about that time.

The Taraki government proceeded to legalize labor unions, and set up a minimum wage,  a progressive income tax, a literacy campaign, and programs that gave ordinary people greater access to health care, housing, and public sanitation. Fledgling peasant cooperatives were started and price reductions on some key foods were imposed.

The government also continued a campaign begun by the king to emancipate women from their age-old tribal bondage. It provided public education for girls and for the children of various tribes.
A report in the San Francisco Chronicle (17 November 2001) noted that under the Taraki regime Kabul had been “a cosmopolitan city. Artists and hippies flocked to the capital. Women studied agriculture, engineering and business at the city’s university. Afghan women held government jobs—-in the 1980s, there were seven female members of parliament. Women drove cars, traveled and went on dates. Fifty percent of university students were women.”

The Taraki government moved to eradicate the cultivation of opium poppy. Until then Afghanistan had been producing more than 70 percent of the opium needed for the world’s heroin supply. The government also abolished all debts owed by farmers, and began developing a major land reform program. Ryan believes that it was a “genuinely popular government and people looked forward to the future with great hope.”

But serious opposition arose from several quarters. The feudal landlords opposed the land reform program that infringed on their holdings. And tribesmen and fundamentalist mullahs vehemently opposed the government’s dedication to gender equality and the education of women and children.

Because of its egalitarian and collectivist economic policies the Taraki government also incurred the opposition of the US national security state. Almost immediately after the PDP coalition came to power, the CIA, assisted by Saudi and Pakistani military, launched a large scale intervention into Afghanistan on the side of the ousted feudal lords, reactionary tribal chieftains, mullahs, and opium traffickers.

A top official within the Taraki government was Hafizulla Amin, believed by many to have been recruited by the CIA during the several years he spent in the United States as a student. In September 1979, Amin seized state power in an armed coup. He executed Taraki, halted the reforms, and murdered, jailed, or exiled thousands of Taraki supporters as he moved toward establishing a fundamentalist Islamic state. But within two months, he was overthrown by PDP remnants including elements within the military.

It should be noted that all this happened before  the Soviet military intervention. National security adviser Zbigniew Brzezinski publicly admitted–months before Soviet troops entered the country–that the Carter administration was providing huge sums to Muslim extremists to subvert the reformist government. Part of that effort involved brutal attacks by the CIA-backed mujahideen against schools and teachers in rural areas.

In late 1979, the seriously besieged PDP government asked Moscow to send a contingent of troops to help ward off the mujahideen (Islamic guerrilla fighters) and foreign mercenaries, all recruited, financed, and well-armed by the CIA. The Soviets already had been sending aid for projects in mining, education, agriculture, and public health. Deploying troops represented a commitment of a more serious and politically dangerous sort. It took repeated requests from Kabul before Moscow agreed to intervene militarily.

Jihad and Taliban, CIA Style

The Soviet intervention was a golden opportunity for the CIA to transform the tribal resistance into a holy war, an Islamic jihad to expel the godless communists from Afghanistan. Over the years the United States and Saudi Arabia expended about $40 billion on the war in Afghanistan. The CIA and its allies recruited, supplied, and trained almost 100,000 radical mujahideen from forty Muslim countries including Pakistan, Saudi Arabia, Iran, Algeria, and Afghanistan itself.  Among those who answered the call was Saudi-born millionaire right-winger Osama bin Laden and his cohorts.

After a long and unsuccessful war, the Soviets evacuated the country in February 1989. It is generally thought that the PDP Marxist government collapsed immediately after the Soviet departure. Actually, it retained enough popular support to fight on for another three years, outlasting the Soviet Union itself by a year.

Upon taking over Afghanistan, the mujahideen fell to fighting among themselves.  They ravaged the cities, terrorized civilian populations, looted, staged mass executions, closed schools, raped thousands of women and girls, and reduced half of Kabul to rubble. In 2001 Amnesty International reported that the mujahideen used sexual assault as “a method of intimidating vanquished populations and rewarding soldiers.’”

Ruling the country gangster-style and looking for lucrative sources of income, the tribes ordered farmers to plant opium poppy. The Pakistani ISI, a close junior partner to the CIA, set up hundreds of heroin laboratories across Afghanistan. Within two years of the CIA’s arrival, the Pakistan-Afghanistan borderland became the biggest producer of heroin in the world.

Largely created and funded by the CIA, the mujahideen mercenaries now took on a life of their own. Hundreds of them returned home to Algeria, Chechnya, Kosovo, and Kashmir to carry on terrorist attacks in Allah’s name against the purveyors of secular “corruption.”

In Afghanistan itself,  by 1995 an extremist strain of Sunni Islam called the Taliban—heavily funded and advised by the ISI and the CIA and with the support of Islamic political parties in Pakistan—fought its way to power, taking over most of the country, luring many tribal chiefs into its fold with threats and bribes.

The Taliban promised to end the factional fighting and banditry that was the mujahideen trademark. Suspected murderers and spies were executed monthly in the sports stadium, and those accused of thievery had the offending hand sliced off.  The Taliban condemned forms of “immorality” that included premarital sex, adultery, and homosexuality. They also outlawed all music, theater, libraries, literature, secular education, and much scientific research.

The Taliban unleashed a religious reign of terror, imposing an even stricter interpretation of Muslim law than used by most of the Kabul clergy. All men were required to wear untrimmed beards and women had to wear the burqa which covered them from head to toe, including their faces. Persons who were slow to comply were dealt swift and severe punishment by the Ministry of Virtue. A woman who fled an abusive home or charged spousal abuse would herself be severely whipped by the theocratic authorities. Women were outlawed from social life, deprived of most forms of medical care, barred from all levels of education, and any opportunity to work outside the home. Women who were deemed “immoral” were stoned to death or buried alive.

None of this was of much concern to leaders in Washington who got along famously with the Taliban. As recently as 1999, the US government was paying the entire annual salary of every single Taliban government official. Not until October 2001, when President George W. Bush had to rally public opinion behind his bombing campaign in Afghanistan did he denounce the Taliban’s oppression of women. His wife, Laura Bush, emerged overnight as a full-blown feminist to deliver a public address detailing some of the abuses committed against Afghan women.

If anything positive can be said about the Taliban, it is that they did put a stop to much of the looting, raping, and random killings that the mujahideen had practiced on a regular basis. In 2000 Taliban authorities also eradicated the cultivation of opium poppy throughout the areas under their control, an effort judged by the  United Nations International Drug Control Program to have been nearly totally successful. With the Taliban overthrown and a Western-selected mujahideen government reinstalled in Kabul by December 2001, opium poppy production in Afghanistan increased dramatically.

The years of war that have followed have taken tens of thousands of Afghani lives. Along with those killed by Cruise missiles, Stealth bombers, Tomahawks, daisy cutters, and land mines are those who continue to die of hunger, cold, lack of shelter, and lack of water.

The Holy Crusade for Oil and Gas

While claiming to be fighting terrorism, US leaders have found other compelling but less advertised reasons for plunging deeper into Afghanistan. The Central Asian region is rich in oil and gas reserves. A decade before 9/11, Time magazine (18 March 1991) reported that US policy elites were contemplating a military presence in Central Asia. The discovery of vast oil and gas reserves in Kazakhstan and Turkmenistan provided the lure, while the dissolution of the USSR removed the one major barrier against pursuing an aggressive interventionist policy in that part of the world.

US oil companies acquired the rights to some 75 percent of these new reserves. A major problem was how to transport the oil and gas from the landlocked region. US officials opposed using the Russian pipeline or the most direct route across Iran to the Persian Gulf. Instead, they and the corporate oil contractors explored a number of alternative pipeline routes, across Azerbaijan and Turkey to the Mediterranean or across China to the Pacific.

The route favored by Unocal, a US based oil company, crossed Afghanistan and Pakistan to the Indian Ocean. The intensive negotiations that Unocal entered into with the Taliban regime remained unresolved by 1998, as an Argentine company placed a competing bid for the pipeline. Bush’s war against the Taliban rekindled UNOCAL’s hopes for getting a major piece of the action.

Interestingly enough, neither the Clinton nor Bush administrations ever placed Afghanistan on the official State Department list of states charged with sponsoring terrorism, despite the acknowledged presence of Osama bin Laden as a guest of the Taliban government.  Such a “rogue state” designation would have made it impossible for a US oil or construction company to enter an agreement with Kabul for a pipeline to the Central Asian oil and gas fields.

In sum, well in advance of the 9/11 attacks the US government had made preparations to move against the Taliban and create a compliant regime in Kabul and a direct US military presence in Central Asia. The 9/11 attacks provided the perfect impetus, stampeding US public opinion and reluctant allies into supporting military intervention.

One might agree with John Ryan who argued that if Washington had left the Marxist Taraki government alone back in 1979, “there would have been no army of mujahideen, no Soviet intervention, no war that destroyed Afghanistan, no Osama bin Laden, and no September 11 tragedy.” But it would be asking too much for Washington to leave unmolested a progressive leftist government that was organizing the social capital around collective public needs rather than private accumulation.

US intervention in Afghanistan has proven not much different from US intervention in Cambodia, Angola, Mozambique, Ethiopia, Nicaragua, Grenada, Panama, and elsewhere. It had the same intent of preventing egalitarian social change, and the same effect of overthrowing an economically reformist government. In all these instances, the intervention brought retrograde elements into ascendance, left the economy in ruins, and pitilessly laid waste to many innocent lives.

The war against Afghanistan, a battered impoverished country, continues to be portrayed in US official circles as a gallant crusade against terrorism. If it ever was that, it also has been a means to other things: destroying a leftist revolutionary social order, gaining profitable control of one of the last vast untapped reserves of the earth’s dwindling fossil fuel supply, and planting US bases and US military power into still another region of the world.

In the face of all this Obama’s call for “change” rings hollow.

Michael Parenti’s recent books are Contrary Notions: The Michael Parenti Reader and the forthcoming God and His Demons. For further information, visit www.michaelparenti.org.

Source : http://www.globalresearch.ca

Target Pakistan?

Posted in USA, War, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , , on December 9, 2008 by indonesiaunderground

[Pakistan]


The battle for Afghanistan and Iraq may be heading for stalemate and a quagmire. The Americans are now targeting Pakistan on almost a daily basis as unmanned drones crisscross into Pakistani territory and strike targets deep inside sovereign Pakistani airspace. While the Government in Islamabad keeps mum amidst allegations that they have allowed the Americans to strike inside Pakistan but do not have the courage to tell their people for fear of a certain political death.
For over seven years American and NATO forces are on the brink of a major military defeat and have squandered hundreds of billions of dollars worth of bombs and missiles on Afghanistan, needless to say many of which have wreaked havoc amongst poor ordinary Afghan citizens across the length and breadth of that nation. A strong re-emergent Taliban in Afghanistan under the leadership of Mullah Omar has now a grip on vast stretches of the territory and have denied the Afghan Government its writ.

Faced with a dangerous situation the Americans are now intensifying their attacks inside Pakistan which tantamount to a declaration of war and which is also prompting the threat of reprisals. A fact that is already evident from the increase in attacks on supply convoys that pass through Pakistan to keep the American led campaign in the so-called war on terror.

With all that in mind one has to question why India is now beatings its drums of war after what was clearly a massive Indian Maritime and security failure to prevent a bunch of young men armed with AK 47 Assault rifles. New Delhi blamed Pakistan. The initial knee jerk response from the Indian media about Pakistani involvement has polluted the air and obscured the truth. Many here are convinced that the group has an internal Indian dimension to it and may even be staged by the Hindu right wing BJP party which has been spitting venom against the Muslims and is directly involved in the massacre of thousands of Muslims in Gujarat State, besides covering up the role of extremist Hindu groups who have now been able to penetrate the Indian intelligence and military setup.

Islamic fundamentalism may be one thing but extremist Indian groups like the RSS, Shive Sena and the larger BJP is for all to see and gauge. So what are we to make of it and why is India now bent upon demanding the handover of 20 people that India alleges are involved in destabilizing that country. A list that goes back to 1981 and includes even Sikh freedom fighters who were at the time struggling for the independence of their homeland Khalistan. But India is not the main worry. For the people of Pakistan it appears the worst may be yet to come and there are apprehensions even in concerned quarters that Americans and even the Israelis are shaping un alliance or what is now called a nexus to target Pakistan.

Written by http://www.daily.pk

Monday, 08 December 2008 17:30

ADL Statement on Mumbai Terrorist Attacks

Posted in Israel, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , on December 7, 2008 by indonesiaunderground

12

NEW YORK, Nov. 28 /PRNewswire-USNewswire/ —

The Anti-Defamation League (ADL) today expressed outrage at the Mumbai terrorist attacks that targeted innocent victims because they were Americans, Britons, Westerners and Jews. In a statement ADL said that, “this brutal attack once again shows that terrorists single out Jews, be it in Buenos Aires, Bali, Tel Aviv, and now Mumbai.”

Abraham H. Foxman, ADL National Director issued the following statement:

We are outraged at these horrific attacks targeting Americans and other Westerners and Jews. The devastating assault on a number of high visibility targets known to be frequented by thousands of visitors to Mumbai and residents of the city is a tragic reminder that the world must stand up against all terrorism, because in the end no one is safe until terrorism itself is rejected and combated in all its manifestations.

The Chabad headquarters in Nariman House appears to have been picked by the terrorists because of its clearly Jewish character, indicating that Rabbi Gavriel and Rivka Holtzberg were murdered simply because they were Jews. The brutal attack once again shows that terrorists single out Jews, be it in Buenos Aires, Bali, Tel Aviv, and now Mumbai. We send our condolences to the family of the Rabbi and his wife and the entire Chabad community.

Not surprisingly, as we saw immediately after the 9/11 attacks, the “big lie” is being disseminated in an ugly rumor that the Israeli security agency, Mossad is responsible for the Mumbai attacks. “Our worst fears have come true. It is clear that Mossad is involved in the whole affair. An entire city has been attacked by Mossad and probably units of mercenaries,” wrote Amaresh Misra on the blog, Axis of Evil (http://top-secret-at.blogspot.com/2008/11/mumbai-mossad-angle.html). Since its appearance the article has been reposted on scores of right-wing and anti- Israel blogs, forums and Websites.

The Anti-Defamation League, founded in 1913, is the world’s leading organization fighting anti-Semitism through programs and services that counteract hatred, prejudice and bigotry.

SOURCE Anti-Defamation League

Copyright 2004 PR Newswire All rights reserved.

Source : http://www.forbes.com

Picture source : http://s60blog.com/tag/mumbai-attack-pictures/

The messages from Mumbai

Posted in Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , on December 6, 2008 by indonesiaunderground

Thursday, 04 December 2008 18:11

The horrible carnage in Mumbai is sending depressing messages about the realities of the present age of terror.

I lived about a mile from the Taj. I worked for an engineering firm and freelanced as a copywriter for advertising agencies in Mumbai. Every time I got a new gig, I would celebrate by going to the Taj for a buffet or a breakfast.

For a 23 year old, it was a thrill to be able to afford the atmosphere of the Taj. To me it was a place where aspirations found their destination. In those days, my wife to be was also a management trainee at the Taj. We met later however. For both of us the Taj embodied the memories of youthful excitement and hopeful beginnings.

Now those memories have forever been clouded by the madness that raged this past week.

We pray for those who have lost family members and wish the city back to its glamorous best.

The horrible carnage in Mumbai is sending depressing messages about the realities of the present age of terror. The first message is from the terrorists – “we have no moral conscience; in our pursuit of what we think is justice we will not balk from any form of evil that one can imagine”. The horror of this message is compounded by the daring and the spectacular fashion in which the operation was carried out. The terrorists are determined, brazen, motivated and were in middle school when 9/11 happened!

The second reality is a verdict on the complete and utter failure of the wars on terror that the U.S. and its allies have been waging since 2001. If this is what the terrorists are capable of after being incessantly hounded by the world’s major powers, then we should be preparing for a bleak future indeed.

The wars on terror that are being waged in South Asia have caused too many innocent deaths. The “targeted strikes” by the U.S. have killed hundreds of civilians in South Asia in the past few months. Many people are being tortured by law enforcement agencies. People have lost families, homes and businesses in riots by murderous gangs often protected by the government. And governments continue to avoid addressing root causes such as Palestine and Kashmir.

Increasingly abuse of Islam, its values, its history and its symbols is being used as a weapon in the war on terror and this too continues to win more recruits for the extremists. All the above in conjunction with religious extremism contribute to more egregious forms of terror.

This is a wakeup call. There must be a significant rethinking in how we confront the challenge of terrorism. Current strategies have generally failed but for a few successes. The Saudis for example, have succeeded in reducing terror inside Saudi Arabia through dialogue and re-education of youth. In Iraq the U.S. won over the Iraqis – the so called sons of Iraq — who had joined Al Qaeda through dialogue and political and monetary incentives. Why can’t the same creative approach be brought to South Asia?

In India even those who combat hate are often consumed by hate. Pragmatism evaporates when hatred reigns. But the U.S. and NATO can try an alternative to their current failed approach.

The final question this carnage poses is to all Indians – Muslims and Hindus alike. What kind of India do they want? India is on the verge of a historical breakthrough. At its current rate of growth it will soon be a developed nation and a major world power. But in order to sustain the growth it needs internal stability. Without internal stability it will become a land of contradictions, always on the verge but never really there.

India will need to improve its ability to deal with terrorist threats. Intelligence gathering and operational performance are not on par with the threats it faces. It must also work to restore the faith of Indian Muslims in the state so that they work with it rather than against it. If another riot in which thousands of Muslims are slaughtered, as they were in Mumbai in 1992-93 and in Gujarat 2002, is allowed by the government then needless to say there will be more alienation and more radicalization of Indian Muslims and the problems will only grow.

Finally, India must find the way to work with Pakistan without resorting to another war that will only make matters worse. Rejecting outright President-Elect Obama’s recent offer to send President Clinton as a mediator to resolve the Kashmir conflict is not a commitment to peace. India is eager for U.S. support and intervention in every other matter, why not in the case of Kashmir?

Source : pakistan daily

George W Bush still lies about Iraqi inspections

Posted in Iraq, USA, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , , , , on December 6, 2008 by indonesiaunderground

Written by http://www.daily.pk

Thursday, 04 December 2008 18:12

It looks as if that pattern – of Bush lying and the Washington press corps nodding along – will continue.
In what’s been called George W. Bush’s first exit interview, the outgoing President continues a lie that he first unveiled several months after launching the Iraq War, justifying the invasion by claiming that Saddam Hussein didn’t let the UN inspectors in.

Like previous times when President Bush has used this lie, it went unchallenged by the journalist who heard the false claim, in this case ABC News anchor Charles Gibson.

According to the text of the ABC News interview, which was released Dec. 1, Gibson asked Bush, “If the [U.S.] intelligence had been right [and revealed no Iraq WMD], would there have been an Iraq War?”

Bush answered, “Yes, because Saddam Hussein was unwilling to let the inspectors go in to determine whether or not the UN resolutions were being upheld.”

Of course, the historical record is clear: Hussein did let UN arms inspectors into Iraq in the fall of 2002 to search any site of their choosing. Their travels around Iraq in white vans were recorded daily by the international news media, as they found no evidence that Iraq had WMD stockpiles, even at sites targeted by U.S. intelligence.

Hussein and his government also declared publicly that they didn’t possess WMD, including providing the United Nations a 12,000-page declaration on Dec. 7, 2002, explaining how Iraq’s stocks of chemical and biological weapons had been destroyed in the 1990s.

However, still set on invading, Bush forced the UN inspectors to leave Iraq in March 2003, a departure that was followed within days by his “shock and awe” attack on Iraq, beginning March 19.

Several months later, with Hussein’s government ousted and with the US military coming up empty in its search for WMD caches, Bush began his historical revisionism by insisting publicly that he had no choice but to invade because Hussein supposedly had barred UN inspectors.

On July 14, 2003, Bush told reporters:

“We gave him [Saddam Hussein] a chance to allow the inspectors in, and he wouldn’t let them in. And, therefore, after a reasonable request, we decided to remove him from power.”

Facing no contradiction from the White House press corps, Bush continued repeating this lie again and again in varied forms.

On Jan. 27, 2004, for example, Bush said, “We went to the United Nations, of course, and got an overwhelming resolution – 1441 – unanimous resolution, that said to Saddam, you must disclose and destroy your weapons programs, which obviously meant the world felt he had such programs. He chose defiance. It was his choice to make, and he did not let us in.”

  • Color of truth

As the months and years went by, Bush’s lie and its unchallenged retelling took on the color of truth.

At a March 21, 2006, news conference, Bush again blamed the war on Hussein’s defiance of UN demands for unfettered inspections.

“I was hoping to solve this [Iraq] problem diplomatically,” Bush said. “The world said, ‘Disarm, disclose or face serious consequences.’ … We worked to make sure that Saddam Hussein heard the message of the world. And when he chose to deny the inspectors, when he chose not to disclose, then I had the difficult decision to make to remove him. And we did.”

At a press conference on May 24, 2007, Bush offered a short-hand version, even inviting the journalists to remember the invented history.

“As you might remember back then, we tried the diplomatic route: [UN Resolution] 1441 was a unanimous vote in the Security Council that said disclose, disarm or face serious consequences. So the choice was his [Hussein’s] to make. And he made a choice that has subsequently caused him to lose his life.”

In the frequent repetition of this claim, Bush never acknowledged the fact that Hussein did comply with Resolution 1441 by declaring accurately that he had disposed of his WMD stockpiles and by permitting UN inspectors to examine any site of their choosing.

Prominent Washington journalists even have repeated Bush’s lie as their own. For instance, in a July 2004 interview, ABC’s veteran newsman Ted Koppel used it to explain why he – Koppel – thought the invasion of Iraq was justified.

“It did not make logical sense that Saddam Hussein, whose armies had been defeated once before by the United States and the Coalition, would be prepared to lose control over his country if all he had to do was say, ‘All right, UN, come on in, check it out,” Koppel told Amy Goodman, host of “Democracy Now.”

In the real history, Hussein did tell the UN to “come on in, check it out.” But faux reality had become the trademark of the Bush presidency — and its supporters in the press corps.

  • Choosing war?

The Washington conventional wisdom eventually embraced another fake belief, that Hussein provoked the war by misleading people into believing that he still possessed WMD.

In line with this bogus version of history, “60 Minutes” correspondent Scott Pelley asked FBI interrogator George Piro, who had debriefed Hussein in prison, why the dictator kept pretending that he had WMD even as U.S. troops massed on Iraq’s borders, when a simple announcement that the WMD was gone would have prevented the war.

“For a man who drew America into two wars and countless military engagements, we never knew what Saddam Hussein was thinking,” Pelley said in introducing the segment on the interrogation of Hussein about his WMD stockpiles, which aired Jan. 27, 2008. “Why did he choose war with the United States?”

This “60 Minutes” segment never mentioned the fact that Hussein and his government did disclose that it had eliminated its WMD. Instead Pelley pressed Piro on the question of why Hussein supposedly was hiding that fact:

“Why keep the secret? Why put your nation at risk, why put your own life at risk to maintain this charade?”

After Piro mentioned Hussein’s lingering fear of neighboring Iran, Pelley felt he was close to an answer to the mystery: “He believed that he couldn’t survive without the perception that he had weapons of mass destruction?”

But, still, Pelley puzzled over why Hussein’s continued in his miscalculation.

Pelley asked:

“As the U.S. marched toward war and we began massing troops on his border, why didn’t he stop it then? And say, ‘Look, I have no weapons of mass destruction,’ I mean, how could he have wanted his country to be invaded?”

It apparently never matters to the major U.S. news media (nor to President Bush) that Hussein and the Iraq government did declare that they had no WMD and did let the UN inspectors in to check.

Now, with the new ABC News interview, it looks as if that pattern – of Bush lying about the circumstances of the Iraq War and the Washington press corps nodding along – will continue until Bush’s last days in office.

Source : pakistan daily

How Washington Arrogance Helped Drive the Mumbai Attacks

Posted in USA, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , , , , , , on December 6, 2008 by indonesiaunderground

Written by http://www.daily.pk

Friday, 05 December 2008 17:40

Is Pakistan responsible for the Mumbai attack in India? No.

Is India’s repression of its Muslim minority responsible? No.

Is the United States government responsible? Yes.

The attack on Mumbai required radicalized Muslims. Radicalized Muslims resulted from the US overthrowing the elected government in Iran and imposed the Shah; from the US stationing troops in Saudi Arabia; from the US invading and attempting to occupy Afghanistan and Iraq, bombing weddings, funerals, and children’s soccer games; from the US violating international and US law by torturing its Muslim victims; from the US enlisting Pakistan in its war against the Taliban; from the US violating Pakistan’s sovereignty by conducting military operations on Pakistani territory, killing Pakistani civilians; from the US government supporting a half century of Israeli ethnic cleansing of Palestinians from their lands, towns and villages; from the assault of American culture on Muslim values; from the US purchasing the government of Egypt to act as its puppet; from US arrogance that America is the supreme arbiter of morality.

As Justice Brandeis said, crime is contagious. Government teaches by example, and America’s example is lawlessness. America’s brutal crimes against the Muslim world have invited every Muslim to become a law unto himself–a revolutionary. It is not terror that Washington confronts but revolution.

By illegal, uncivilized and undiplomatic behavior, the US has stirred Muslim peoples from their long slumber as serfs of Western colonial powers. Some Muslims have had all that they can take, and their fury drives them to rouse a billion of their fellows to throw off the yoke of foreign hegemony.

The arrogant incompetence of American governments brought this conflict to the American people and inflicted it upon the world. By destabilizing Pakistan, the US lost a puppet and created an opportunity for Muslim revolutionaries to exploit. By enraging India against Pakistan, the Mumbai attack has created new problems for Pakistan that will focus that government’s attention away from combating Taliban sanctuaries on Pakistan’s border with Afghanistan. If the US picks up the slack, it will have invaded yet another country and become trapped in a larger quagmire.

Having fomented terrorism, the American government now pretends to be the innocent victim, just as Israelis, having brought about terrorism by driving Palestinians from their homes and villages, pretend to be innocent victims.

Today European members of NATO, an outdated organization formed to defend Western Europe against Soviet invasion, are sacrificing the lives of their soldiers fighting the American Empire’s war in Afghanistan. If America continues to have its way, Europeans will soon be dying in Ukraine, Georgia, and Iran.

The American government, which preaches “freedom and democracy” has in the 21st century gone to great extremes to stamp out the US Constitution and the civil liberties that it guarantees. The US government has repudiated the Geneva Conventions and the prohibitions in US statutory law against torture. The US government has set aside habeas corpus, the ancient legal principle guaranteed by the US Constitution that prohibits governments from holding people in prisons without presenting charges. The US government has broken the laws of other nations by kidnapping foreign citizens and transporting them to other lands to be tortured.

These massive crimes have been justified in the name of the “war on terror.” In truth, America’s crimes foment revolution.

It was the US government that created the “war on terror,” which has been used to murder and dispossess millions of Iraqis and Afghans, to imprison US citizens as if they were medieval serfs, and to squander three trillion dollars for the sole purpose of enriching Halliburton and the military-security complex.

Investigative journalist John Pilger has shown that the so-called “moral superiority of the West” is a hoax designed to shield from view the self-seeking West’s crimes against humanity.

Obama promised change from this destructive behavior, but how does change arise when the most arrogant woman on earth is appointed Secretary of State and the rest of the new government is staffed with tried and true Likudniks and servants of the militar-security complex?

The change over which Obama will preside will have no American victories. The change will come from America as a failed state, from the dollar dethroned as reserve currency, from America repudiated by its allies and paid puppets, from massive unemployment for which there is no solution, from hyperinflation that produces anarchy.

The day might arrive when Washington is faced with revolution at home as well as abroad. Paul C Roberts

Source : daily.pk

The International Backers of the Mumbai Attacks

Posted in Israel, USA, Who is The Real Terrorist? with tags , , , , , , , , , , , , , on December 1, 2008 by indonesiaunderground

Written by http://www.daily.pk

Saturday, 29 November 2008 19:09

Reuters states that at least 80 people have been killed and that, “An organisation calling itself the Deccan Mujahideen claimed it was behind attacks”. CNN television is already stating as fact that the Mumbai attacks were funded and supported by foreign sources, implicating Pakistan where President-elect Obama promised to take the so-called “war on terrorism” when he assumes office in January. The attacks which are on-going at this moment set the stage for redeployment of U.S. troops from Iraq to Pakistan as Obama promised. George W. Bush has been quick to condemn the attacks and CNN is giving round-the-clock coverage, reminiscent of corporate media coverage of the 9/11 attacks in the United States.

Linking Pakistan, Al-Queda, Muslims and Terrorism

CNN, Reuters and other corporate media immediately called these attacks with bombs, automatic weapons and hand grenades “terrorist attacks” emanating from Pakistan with roots in “Al Queda” and “Islamist Terrorists”. CNN TV also states that these attacks target “western business people and well-heeled western tourists”, staying at Mumbai’s luxury hotels. The Deccan Herald states that the Deccan Mujahideen claimed responsibility via a convenient e-mail message received by the Deccan Herald (DC). DC states,

“The term itself (Deccan Mujahideen) is not very specific, and according to CNN may just be a generic term for radicals in the region. ‘Deccan’ is an area of India and ‘Mujahideen’ is the plural form of a term referring to a Muslim participating in a jihad.”

Associated Press described the attackers,

“Teams of heavily armed gunmen stormed luxury hotels, a popular restaurant and a crowded train station in coordinated attacks across India’s financial capital Wednesday night, killing at least 78 people and taking Westerners hostage, police said. A group of suspected Muslim militants claimed responsibility.”

Reuters describes them, “The previously unknown or little known group sent an email to news organisations claiming responsibility.” This is a familiar attribution to “terrorist attacks” which, because the organisation is “unknown”, noone can prove otherwise. CNN TV states emphatically, “This is definitely an international attack using domestic terrorists”. We have no doubt that the latter statement is true but the question is, “Who are those international backers of these attacks?”

International backing and support

Modern criminal investigation still rests on the Aristotile’s 3 equally important causal factors: Means, Method and Motivation.

Factor analysis – Means, Method and Motivation: Powerful western media organisations reinforce their opinions with repetition, linking assaults like these with former “Islamist attacks” and another “terrorist attack”. Their logic and factor analysis use (1) the weapons used, (2) the similarity of past attacks by “Al Queda” and (3) motivation. But of course they never consider the possibility, based on this same factor analysis, that the architects may be the CIA and/or Mossad.

Means: That the most powerful military machine in the world has the means to arm groups like the one who is carrying out the Mumbai attacks requires no apology or defense.

Method: History is replete with examples of U.S./Israeli use of a surrogate to attack their enemies. William John Fox pointed this out in his exemplary analysis, Deliver Us From Chaos: Ten Political Commandments. In 1953 they used domestic terrorism to overthrow Mohammad Mosaddeq, former Prime Minister of Iran. They used the Afghan Mujahideen to attack Russia in the same year of their resistance. The CIA and the U.S. ambassador secretly engineered the “Rose Revolution” in Georgia in 2003 and “the U.S. encouraged the Israeli-trained Georgian army to invade the disputed enclave of South Ossetia five years later”.

Motivation: The only difference between the factors used by the capitalist media and ours is motivation. Regarding motivation, CNN states “they (Deccan Mujahideen) want to create as much damage and attention to themselves as possible”. CIA/Mossad are masters at destruction, but the last thing they want is bringing attention to themselves. Motivation for the U.S. to take it’s war to Pakistan fits perfectly with these attacks. As a matter of fact, Barack Obama and Joe Biden already declared their intention to take the war to Pakistan and stated with certainty that Obama’s “mettle would be tested” by a major international “incident” in the near future. If the perpetrators want to draw attention to themselves, their method (i.e. killing civilians), simply does not make sense unless one buys the Bush regime’s religion-based simplism that they are simply “evil”. Militant’s fighting for causes such as independence or national sovereignty want least of all, international negative attention or popular hatred. The only thing missing from the corporate media explanation is George W. Bush’s idiotic claim that “the terrorists are jealous of our freedoms”. Using this the corporate media’s methodology, it is entirely reasonable and just as easy to implicate the CIA and Mossad.

Terrorism

We must also remember where the very term, “terrorism” was born in 1947 and who carried it out? – Israel. The term has been internationalised and popularised since then by the corporate media, rarely if ever pointing to its origins. Today, “terrorism” has become a household term, associated solely with Muslims throughout the world and it was developed into a basis for a war without end. The military assault on Mumbai is another a mini-9/11 in the sense that it provides a platform for juicing and expanding the “anti-terror” war under a new Obama administration which will no doubt be backed by other western governments.

Criminal Investigation

CNN tells us that the FBI has offered to help investigate the crime. The question is whether their interest is real investigation or damage control. If the FBI uses this time worn formula it could very easily end up evidence pointing to their own government. Were the FBI to “discover” CIA or Mossad involvement can any sane person expect they would reveal their findings to the public? Using “means, method and motivation” analysis, our “criminal investigation” leads to the CIA and Mossad as perpetrators of this event. L Blough.

Source : http://www.daily.pk