Archive for zionist

Lobi Yahudi dan Liberalisme di Indonesia

Posted in Indonesia, Zionism with tags , , , , , , , , , , , , on June 13, 2009 by indonesiaunderground

Disadur dari hidayatullah.com

Lobi Yahudi dan Liberalisme di Indonesia

oleh Adian Husaini

Sekali waktu, tengoklah situs http://www.libforall.org. Banyak informasi tentang pemikiran dan gerakan liberalisasi yang bisa kita petik dari situs satu lembaga yang secara terbuka mengusung nama “liberal untuk semua” ini. Jumat pagi (20/2/2009), situs ini masih memampang catatan prestasi LibForAll dalam menjalankan misinya di Indonesia. Berbeda dengan sejumlah lembaga pendukung Yahudi dan Israel lainnya, organisasi ini pun tidak segan-segan dan malu-malu untuk menunjukkan dukungannya kepada Israel. Berbagai aktivitas dilakukan untuk membuat membangun gambaran positif tentang negara Zionis Israel.

Disebutkan dalam situsnya, pada 12 Juni 2007, LibforAll menyelenggarakan konferensi keagamaan di Bali, yang disebutnya sebagai “a historic religious summit in Bali”. Konferensi ini dibuat dengan tujuan menegaskan terjadinya peristiwa holocaust (pembantaian terhadap Yahudi di Eropa), mempromosikan toleransi beragama, dan menyingkirkan ideologi kebencian.

Pelaksana Konferensi adalah organisasi bernama Simon Wiesenthal Center yang merupakan partner LibForAll. Acara dibuka oleh pidato mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid yang isinya mengecam keras penolakan terhadap peristiwa holocaust. LibForAll menulis, bahwa acara itu diliput ratusan media di berbagai penjuru dunia. Pesan yang disampaikan kepada dunia jelas, bahwa sebagai satu negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia menolak pemikiran-pemikiran yang mendiskreditkan Yahudi dan Israel.

Peristiwa holocaust memang menjadi salah satu tonggak penting berdirinya negara Israel. Selama puluhan tahun, kaum Yahudi berusaha keras untuk mencitrakan dirinya sebagai kaum tertindas. Masalahnya, masalah itu masih tetap terselimuti kabut tebal, yang pelan-pelan mulai terkuak. Seorang pastor Katolik, Richard Williamson, pada Januari 2009, membuat tindakan yang mengejutkan dengan menyatakan, bahwa korban Yahudi di Tangan Nazi hanya sekitar 200.000-300.000 orang, dan bukan 6 juta seperti klaim Yahudi selama ini. Ia juga membantah adanya kamar gas untuk membantai kaum Yahudi tersebut.

Seorang cendekiawan Yahudi, Norman G. Finkelstein membongkar praktik-praktik bisnis holocaust melalui bukunya, The Holocaust Industry (2000). Meskipun keluarganya menjadi korban Nazi, tapi Finkelstein berani memaparkan konspirasi seputar Holocaust. Kaum Yahudi mengeruk keuntungan yang luar biasa dari bisnis holocaust ini. Selama ini, Holocaust menjadi barang suci yang tidak boleh disentuh. Padahal, bukti-bukti sejarah menunjukkan, angka 6 juta orang sangat sulit dibuktikan dalam sejarah. Banyak cerita-cerita palsu seputar Holocaust yang selama ini disampaikan di publik, terutama kepada masyarakat Amerika Serikat.

Ketika misteri Holocaust makin terkuak di dunia internasional, justru di Indonesia, kelompok LibForAll dapat menggelar satu Konferensi yang mendukung klaim kaum Zionis atas Holocaust. Tentu, bagi Israel, ini prestasi yang membanggakan. Apalagi, pada bulan Desember 2007, LibForAll juga memberangkatkan lima orang Indonesia ke Israel.  Situs harian Jerusalem Post pada  8 Desember 2007 menurunkan sebuah berita berjudul Indonesian “Peace Delegation Meet With Peres”   (Delegasi Perdamaian dari Indonesia Temui Shimon Peres). LibForAll sangat membanggakan kedatangan delegasi Indonesia yang keberangkatannya juga diatur oleh Simon Wiesenthal Center.  Karena itulah, mereka diberi kesempatan istimewa untuk bertemu langsung dengan Presiden Israel, Shimon Peres.

Melalui LibForAll, lobi-lobi Israel di Indonesia terus dijalankan. Sesuai dengan namanya, organisasi ini sangat aktif  dalam melakukan proses liberalisasi pemikiran Islam. Dua organisasi Islam terbesar menjadi sasaran utama, yaitu NU dan Muhammadiyah. Situs LibForAll berisi banyak foto kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh kedua organisasi tersebut. Tentu ini adalah upaya propaganda LibForAll yang ingin membangun citra, seolah-olah mereka sudah berhasil ‘menguasai’ dan ‘mengatur’  kedua organisasi Islam tersebut.

Kita memahami bentuk propaganda model LibForAll ini. Padahal, faktanya, baik di tubuh NU maupun Muhammadiyah, resistensi terhadap Yahudi dan Israel sangatlah tinggi. Apalagi, setelah pembantaian ribuan warga Gaza oleh Israel, citra Israel sebagai negara biadab semakin tertanam secara mendalam pada benak umat Islam Indonesia. Namun, LibForAll, melalui situsnya, terus membanggakan kisah suksesnya dalam menanamkan lobi Yahudi dan menyebarkan paham liberalisme di Indonesia.

Salah seorang yang dibangga-banggakan oleh LibForAll adalah yaitu Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, penasehat LibForAll yang juga guru besar UIN Yogya. Dalam situsnya, LibForAll menulis peran penting Munir Mulkhan dalam memberantas ekstrimisme di  Muhammadiyah. Prestasi Munir dalam menolak ekstrimisme dan menjauhkan Muhammadiyah dari partai politik Islam, khususnya PKS, disebut sebagai sebuah prestasi besar (a landmark achievement). PKS disebut identik dengan Hamas dan berafiliasi dengan kelompok radikal Ikhwanul Muslimin. LibForAll menulis:

“The new year arrived on the heels of a landmark achievement by LibForAll Advisor and Senior Fellow Dr. Abdul Munir Mulkhan (former Vice Secretary of the Muhammadiyah, the world’s second-largest Muslim organization, with 30 million members).  After a year-long campaign, Dr. Munir succeeded in mobilizing his organization to officially reject extremism and distance itself from Islamist political parties, which have penetrated the Muhammadiyah through the so-called “Tarbiyah,” or Islamic Education, movement.  The heavily-funded group thus rejected, the PKS, is the Indonesian political equivalent of Hamas, and is affiliated with the radical Muslim Brotherhood.”

Prestasi Munir Mulkhan ini ditulis juga dalam sebuah artikel di Wall Street Jornal (10/4/2007)  berjudul “The Exorcist: An Indonesian man seeks “to create an Islam that will make people smile” oleh Bret Stephens. Prof. Abdul Munir Mulkhan dikenal sebagai aktivis lintas agama yang memang sangat liberal. Ia sangat terobsesi untuk meletakkan nilai-nilai kemanusiaan universal di atas ajaran-ajaran agama yang ada.

Sekedar contoh, simaklah isi sebuah buku karya Prof. Abdul Munir Mulkhan berjudul Kesalehan Multikultural (2005) diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Dalam buku ini, secara tegas Munir menolak Pendidikan Tauhid seperti yang dipahami kaum Muslim selama ini. Sebagai gantinya, dia mengajukan gagasan  ‘Pendidikan Islam Multikultural’. Munir menulis:

“Jika tetap teguh pada rumusan tujuan pendidikan (agama) Islam dan tauhid yang sudah ada, makna fungsional dan rumusan itu perlu dikaji ulang dan dikembangkan lebih substantif. Dengan demikian diperoleh suatu rumusan bahwa Tuhan dan ajaran atau kebenaran yang satu yang diyakini pemeluk Islam itu bersifat universal. Karena itu, Tuhan dan ajaran-Nya serta kebenaran yang satu itu mungkin juga diperoleh pemeluk agama lain dan rumusan konseptual yang berbeda. Konsekuensi dari rumusan  di atas ialah bahwa Tuhannya pemeluk agama lain, sebenarnya itulah Tuhan Allah yang dimaksud dan diyakini pemeluk Islam. Kebenaran ajaran Tuhan yang diyakini pemeluk agama lain itu pula sebenarnya yang merupakan kebenaran yang diyakini oleh pemeluk Islam.” (hal. 182-183).

Konsepsi seperti itu adalah  melihat masalah keagamaan dengan sudut pandang humanisme. Bukan sudut pandang Kristen, Yahudi, Islam, atau agama-agama lain. Bagi Islam, jelas bukan begitu cara memandang Tuhan dan agama-agama yang ada. Nabi Muhammad saw diutus untuk menjernihkan berbagai ajaran para nabi yang sudah diselewengkan oleh kaum Yahudi. (QS 2:75, 2:79). Berbagai tindakan syirik juga mendapatkan kecaman keras dalam al-Quran. Kurang jelas apakah pandangan Tauhid Islam selama ini? Mengapa Prof. Munir Mulkhan sampai berani mengusulkan agar pendidikan Tauhid Islam itu diubah konsepnya? Aneh juga, oleh PSAP, Munir dijuluki sebagai salah satu “Begawan Muhammadiyah”,  sehingga penerbitan buku ini ditulis sebagai “Seri Begawan Muhammadiyah.”

Berpegang pada konsep kesamaan Tuhan pada semua agama itu, Munir menafikan konsep Tuhan pada masing-masing agama. Dia menulis:

“Bentuk-bentuk ritual yang sakral yang selama ini cenderung lebih “memanjakan” Tuhan dan tidak manusiawi, perlu dikembangkan sehingga menjadi ritus-ritus kultural yang sosiologis dan humanis. Tuhan yang Maha Tunggal itu adalah Tuhan yang diyakini pemeluk semua agama di dalam beragam nama dan sebutan. Surga dan penyelamatan Tuhan itu adalah surga dan penyelamatan bagi  semua orang di semua zaman dalam beragam agama, beragam suku bangsa dan beragam paham keagamaan. Melalui cara ini, kehadiran Nabi Isa a.s. atau Yesus, Muhammad saw, Buddha Gautama, Konfusius, atau pun nabi dan rasul agama-agama lain, mungkin menjadi lebih bermakna bagi dunia dan sejarah kemanusiaan… Tuhan semua agama pun mungkin begitu kecewa melihat manusia menggunakan diri Tuhan itu untuk suatu maksud meniadakan manusia lain hanya karena berbeda pemahaman keagamaannya.” (hal. 190).

Lihatlah, ketika bicara tentang Tuhan, Munir hanya menggunakan fantasinya. Padahal, dia sendiri tidak paham akan Tuhan. Dia mengharuskan Tuhan untuk mengikuti logikanya sendiri. Seolah-olah, dialah yang mengatur Tuhan. Padahal, sebagai orang yang mengaku Muslim, harusnya dia merujuk kepada konsep-konsep yang dibawa oleh utusan Allah, Nabi Muhammad saw. Karena dialah yang mendapatkan mandat dari Allah  untuk menjelaskan siapa Allah dan bagaimana cara menyembah-Nya. Karena itulah, Nabi Muhammad saw mengajak kaum Musyrik Arab untuk beriman kepadanya dan menjauhi dosa syirik. Amat sangat jelas, apa misi Nabi Muhammad saw dan misi semua Nabi, yaitu untuk mengajak manusia agar jangan menyembah tuhan selain Allah (QS 16:36).

Jadi, konsep pendidikan agama Multikulturalisme yang dibawakan oleh Munir Mulkhan memang sangat bermasalah. Tapi, laksana virus, paham ini pun disebarkan oleh berbagai kalangan. Sebagian sudah mulai melangkah lebih jauh lagi dengan mengajukan konsep “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural”.  Itulah judul sebuah buku yang ditulis seorang dosen di salah satu Perguruan Tinggi Islam di Jawa Tengah, yang diberi kata pengantar oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra.

Misi buku ini juga sejalan dengan misi Free Mason, yaitu menghapus pemisah antar manusia:  “Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama kesatuan kemanusiaan (unity of mankind) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan, dan agama.” (hal. 45).

Selain Munir Mulkhan, intelektual lain yang dibangga-banggakan oleh LibForAll untuk melakukan proses liberalisasi di Indonesia adalah Prof. Nasr Hamid Abu Zaid. Mulai 2007, LibForAll membuat sebuah proyek Tafsir Al-Quran  yang dipimpin Abu Zaid, yang juga penasehat LibForAll, sebagaimana Munir Mulkhan. Tafsir ini akan menggunakan metode modern yang menolak metode panafsiran literal dan membuang pemikiran-pemikiran ekstrimisme. Ditulis di situsnya, bahwa Tafsir ini akan dikerjakan oleh sarjana-sarjana Quran terkemuka di dunia dari Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Tafsir Al-Quran ini nanti diharapkan dapat menjadi jembatan bagi kaum Muslim untuk menjembatani antara tradisi Islam dengan nilai-nilai kebebasan (freedom), kesetaraan, Hak Asasi Manusia, demokrasi, dan globalisasi.

Situs LibForAll juga memberikan perhatian khusus kepada kasus yang menimpa Abu Zaid pada bulan November 2007.  Ketika itu,  Abu Zaid gagal menghadiri acara Annual Conference on Islamic Studies di Riau dan juga satu seminar internasional di Malang. Oleh LibForAll, pihak-pihak yang menolak pemikiran Abu Zaid dicap sebagai kaum ekstrimis.

Sebuah prestasi lain yang dibanggakan oleh LibForAll di Indonesia adalah diterbitkannya buku berjudul 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara,   pada Januari 2007. Buku ini dieditori oleh aktivis LibForAll, Ahmad Gaus dan Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Peluncuran buku ini berlangsung besar-besaran. Di situs LibForAll, ditampilkan tokoh-tokoh yang menghadiri acara tersebut, seperti Abdurrahman Wahid, Din Syamsuddin, dan Azyumardi Azra yang juga penasehat LibForAll.

Menyimak kiprah LibForAll di Indonesia, tampak bagaimana mereka menggunakan kekuatan dana yang sangat besar untuk membangun citra positif Israel di Indonesia. Dengan alasan memerangi ekstrimisme di kalangan Muslim, LibForAll juga berhasil menggaet kalangan elite Muslim untuk mendukung upaya liberalisasi Islam di Indonesia. Sebenarnya, jika dipikirkan, inilah politik belah bambu yang sejak dulu diterapkan oleh penjajah kepada umat Islam. Sebagian disanjung-sanjung dan diberi kenikmatan duniawi, sebagian lain diinjak dan dimaki-maki sebagai kaum ekstrimis.

Melalui berbagai kiprah dan opini yang dibangunnya, tampak LibForAll hanya memberikan pilihan kepada kita:  berteman dengan Shimon Peres atau Hamas. Jika berteman dengan Peres, akan diberi julukan mulia sebagai “penyebar perdamaian”. Jika berteman dengan Hamas, akan segera mendapatkan cap ” ekstrimis”.  Silakan pilih! [Depok, 20 Februari 2009/www.hidayatullah.com]

Zionist Jews- Godfathers Of Terrorism

Posted in Israel, Palestine, Terrorism, Who is The Real Terrorist?, Zionism with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on January 25, 2009 by indonesiaunderground

Eastern view of the al-Aqsa Mosque and the Fakhariyyah Minaret (wikipedia)

Written by http://www.daily.pk

Thursday, 22 January 2009 18:52

Palestine, the land of Palestinians, is located in the heart of the Middle East and Jerusalem where Masjid Al Aqsa, Islam’s first Qibla is located, has been its capital since time immemorial. At the turn of last century Palestine was a province of Turkey’s Ottoman Empire. It was a place where violence was unknown and one seldom heard people speak loud leave alone using a bad .Violence raised its ugly head in all its fury, with the advent of Jewish migrants to set up under the combined conspiracy of Jews and European colonial powers a Jewish racist state in Palestine to destabilise the Muslim Middle East.

A 2003 satellite image of the region, with national borders shown in light gray (wikipedia)

Turkey was defeated during World War 1 and Palestine was brought under the British Mandatory Authority. The Arab rulers, including the Saudis, sided with Britain during the war on a promise that Palestine would be given freedom after the war. However, instead of freedom Britain helped the Zionist Jews to drive out the Palestinians from their lands and homes and set up a separate state for migrant Jews.

Under this conspiracy, actively implemented by the British Mandatory Authority, Jews who had not even seen the place were brought in from Russia, Middle East and other areas to Palestine where even around 1990 about 95 percent of the population were Palestinian Arabs who owned ninety percent of the land.

The Palestinians were alarmed and worried at the rapidly growing numbers of violence-prone migrant Jews who started provoking them. For example, while the peaceful Muslims in Jerusalem were celebrating the Prophet Muhammad’s ( PBUH) birthday on 16 August 1929, the Jewish migrants hoisted the flag of the Star of David on the Wailing Wall and roused communal hostility against the Muslims by provocative slogans. This led to armed confrontation resulting in the arrest and the execution of many Palestinians in what was later called the “Tuesday of Blood”.

The Holy Land, or Palestine, showing not only the Ancient Kingdoms of Judah and Israel in which the 12 Tribes have been distinguished, but also their placement in different periods as indicated in the Holy Scriptures. Tobias Conrad Lotter, Geographer. Augsburg, Germany, 1759 (wikipedia)

The British Mandatory Authority trained migrant Jewish youths in warfare skills and provided them with sophisticated arms ,tanks and planes while Arab homes and even mosques were searched for arms;
Arabs who had penknives with them were arrested like criminals and punished. The British hanged Arabs who dared to oppose the arrival of Jewish immigrants on the lampposts of Jerusalem as a means of crushing the protest. Therefore, the British crime against the Muslims did not start with Tony Blair’s partnership in George Bush’s crusade against Islam and Muslims under the guise of war on terror.

Palestine and Transjordan were incorporated (under different legal and administrative arrangements) into the Mandate for Palestine issued by the League of Nations to Great Britain on 29 September 1923 (wikipedia)

In the midst of this calamity, migrant Jews established terrorist brigades such as Hagana, Stern and Irgun under the leadership of Menachem Begin and Yitzhak Shamir. Later these Jewish terror gangs embarked upon a bloody campaign of manslaughter to terrorise the Palestinians, drive them out from their homes and grab their lands while the powerful and well-organised international Zionist propaganda machine deceived the world by justifying these crimes as they are now doing to camouflage their barbarity in Gaza. Thus began organised Jewish violence that still reeks with the blood and butchery of the innocent hapless victims of the region.

UN partition plan, 1947 (wikipedia)

On 22, July 1946, Menachem Begin and his gangs planted bombs in the basement of the King David Hotel in Jerusalem, killing 91- 25 Britons,41 Arabs and 17 Jews. While echoes of this explosion were still being heard, there began a wave of violence which ruthlessly devastated the region from which it has not been able to recover to date.

It was this same Menachem Begin,”Godfather of terrorism”, who was later accepted by the champions of human rights in the West as the respectable Prime Minister of Israel and was even awarded the coveted Nobel Prize for Peace.His partner in crime against Palestinians Yitzhak Shamir who led the Jewish terrorist group Stern too became the Israeli Prime Minister.He proudly recalled later his notorious killings in Jerusalem to drive Palestinians out to establish the Zionist State of Israel.

The region as of today: Israel, the West Bank, the Gaza Strip and the Golan Heights (wikipedia)

These Zionists committed a series of reprehensible massacres against the Palestinian Arabs who were forced into exile by the millions.The US supplied, as it does even today at the cost of American taxpayers,the Israeli Zionist terror gangs with weapons and other means of destruction such as a huge quantity of TNT that was shipped to Tel Aviv.The Zionist terrorists, using a British police vehicle, exploded a barrel of TNT among a crowd of Arabs at the Hebron Gate Market place in Jerusalem killing twenty Arabs and wounding seventy others.

Designed to destroy the Palestinian resistance, Menachem Begin went on a murderous rampage and within a week butchered hundreds of innocent Palestinian men, women and children ­ 100 in the derailment of Haifa Cairo express and 254 in Deir Yassin, a village a few miles off Jerusalem.The Deir Yassin massacre has been one of the most barbarous crimes ever committed against humanity and could be coupled with the infamous “My Lai massacre in Vietnam”.

After dropping seven bombs on this small Arab village of Deir Yassin of 775 people Begin gunned or bayoneted 254 of its unarmed men, women and children of all ages including ninety-year- old Hajj Ismail Attich and the eighteen-month-old baby Mohammed who was butchered on the bosom of his mother. The mutilated bodies of the victims were thrown into a well in the village. Of the 254 victims were 22 pregnant mothers, a woman teacher by the name of Hayat Balabse who wore a Red Cross badge and was tending the wounded when she was butchered, a blind man, Mohammed Khalil Mustafa, and his wife, Latifa Mustafa, who was trying to lead him to safety when the attackers slaughtered both. The women, girls and the children who survived the holocaust were rounded up at dawn by Menachem Begin and his gangs and then loaded into Lorries to Jerusalem where they were paraded through the Jewish streets, jeered and spat upon. Menachem Begin pronounced this wholesale murder a “victory” and boasted about his crime as a memorable day in Jewish history.

Panic overwhelmed the Palestinians who began to flee in terror even before they clashed with Jewish forces. Haganah carried out merciless attacks on other fronts. All the Jewish forces proceeded to advance through Haifa like a hot knife through butter. The Arabs, unarmed and unorganised, fled in panic shouting “Deir Yassin”.

Commenting on this massacre, renowned historian Arnold Toynbee said in his book “A Study of History”: “The evil deeds committed by the Zionist Jews against the Palestinian Arabs that were comparable to crimes committed against the Jews by the Nazis, were the massacre of men, women and children at Deir Yassin which precipitated a flight of the Arab population in large numbers from districts within range of the Jewish armed forces, and the subsequent expulsion of the Arab population from districts conquered by the Jewish forces between 15 May 1948 and end of the year. The blood at Deir Yassin was on the head of the Irgun; the expulsion of Palestinians after 15 May 1948 was on the head of all Israelis.”

According to Moshe Menuhin, the real war “fait accompli” was precipitated at Deir Yassin by Menachem Begin and his terror gangs on April 9, 1948 ­ massacre, panic and the exile of the Arabs.
The irony is that Begin was not even a Palestinian. He fled his native Poland to the Soviet Union where he was sentenced in 1940 to a Siberian labour camp for his Zionist activities. Released a year later, he joined the Allied war efforts when Begin’s Polish army in exile unit was sent to Palestine under British Mandate, in 1942. He abandoned the army uniform in late 1943 and launched a war of ambush and sabotage against the British Authorities in early 1944. The British, condemned Begin as a terrorist and put a price of 10,000 Sterling Pounds on his head for all his crimes.

In the same cold-blooded vein Irgun, Stern and Haganah terror gangs massacred people in a number of other villages. On 14 April 1948 all the people including those from the village of Nasiruddin, except forty fortunate ones who managed to escape, were butchered to death by the bestial, blood-lust Irgun-Stern gangs.On 2 May 1948, carnage on the people was committed in the area of Mazraat El Khoury, overlooking Tiberias by Haganah gangs.
The bodies of many slain women and children were mutilated and a number of old people were beheaded and their limbs cut off. Young people were roasted alive when the Haganah locked them inside a house and set it on fire before the few surviving old people were finally set free by the Haganah .They advised Palestinians to tell their story to the Arab world and sarcastically asked the Arab states to come to their rescue. A mosque was blown up on 6 May, 1948 over the heads of villagers who were locked in by the Zionists at Al Zeitoon, Safad. The entire population of Beit Drass in Gaza was wiped out on 13 May 1948 in another savage attack by the Zionists similar to Deir Yassin massacre. There the pregnant women were bayoneted in the womb; bodies of others atrociously mutilated and all the houses in the villages were finally dynamited. This illustrates the Zionists’ bestial and brutal inhumanity to its best.

Menachem Begin admitted the heroic resistance of the Palestinians in Jaffa as the Zionists paid dearly losing considerable lives before they took over Jaffa. In his book Revolt Menachem Begin said that it was the attacks on Arab towns and villages that caused panic among the Arabs who had to abandon their homes and lands and started fleeing into neighbouring countries as refugees. Some Palestinian Arabs left out of fear while others were either expelled or forced to leave due to oppression or after their homes were destroyed. Palestinian refugees, in many instances, were physically expelled from their homes and villages.

The Zionists also caused the exodus of Arabs from Palestine, through loudspeakers installed in armoured cars, and sarcastically asserted that the road to Amman was open. Another method used was the mass destruction of their homes and villages. For example, two residential quarters of the Old City of Jerusalem, Magharbeh and Saadiyahs, were razed to the ground to establish a parking ground in front of the Wailing Wall.

Since then the Palestinians, driven out of their homes and lands, have been suffering in the refugee camps for more than seventy years. Tired mothers and hungry and sick children still hope in vain that the UN would settle their problems and let them return to their homes again. They still have the keys to their houses and the deeds to their lands now occupied by immigrant Jews. About a quarter million Palestinian Arabs took refuge in neighbouring countries. Visiting a refugee camp more than fifty years later, in 1990, the former British Foreign Secretary Waldergrave described the conditions there as appalling ­ thanks to his country.

In the midst of the Zionist violence and the Palestinian bloodbath, the state of Israel was proclaimed on 14 May, 1948 over a much larger part of the country than that was allotted to the Zionists even by the UN Partition Resolution. What actually emerged as the Jewish State was anything but the “state” planned for under the partition plan. It was the upshot of brute force created in violation of the principles of the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the very resolution under which the Israelis now claim sovereignty. Minutes after the proclamation of the Zionist state, recognition came from the White House in the USA followed by the Soviet Union, which played a crucial role in the creation of the Zionist state.

The Arab armies were to enter Palestine on that day to rescue what remained of the land and its people. But, as it is the case even today, despite billions of dollars worth of arms, the neighbouring Arab countries were hardly in a position to do anything without the fear of colonial intervention. Therefore, between Palestine and their seats of power, these rulers opted for power and abandoned the Palestinians as they had done even today when they abandoned the Gaza Palestinians who were roasted and toasted by the Zionist Jews.

In his preface to Palestine Diary by Robert John and Sami Hadawi historian Arnold Toynbee had this to say on the British treachery and betrayal: “If Palestine had remained under Ottoman rule, or if it had become an independent Arab state in 1918, Jewish immigrants would never have been admitted into Palestine in large numbers to enable them to overwhelm the Palestinian Arabs in this Arab people’s own country. The reason why the State of Israel exists today, why millions of Palestinian Arabs are refugees is that, for thirty years, Jewish immigration was imposed on Palestinian Arabs by British military power until the immigration was sufficiently numerous and with tanks and planes of their own”.

Rejecting the idea of a Jewish state, Albert Einstein, the world- renowned scientist said “the state idea is not according to my heart. I cannot understand why it is needed. It is concerned with narrow-mindedness and economic obstacles. I believe it is bad. I have always been against it.” Commenting further on the Jewish question Einstein said in his book Out of My Later Years, “I should much rather see a reasonable agreement with the Arabs on the basis of living together than the creation of a Jewish state. Apart from practical considerations, my awareness of the essential nature of Judaism resists the idea of a Jewish state, with borders, an army and a measure of temporal power no matter how modest. I am afraid of the inner damage Judaism will sustain.”
The Arab states appealed to the UN and other bodies, of course in vain, to find a peaceful solution. Sixty years later today the Arab rulers are still turning to these very same hostile UN and other forces for solutions to their problems.

The UN Mediator Count Bernadette arrived in Jerusalem in June 1948, the day after the four-week truce became effective in the 1948 war, to inspect thousands of Palestinian refugees in the nearby town of Ramallah, announced his plan for a peaceful solution to the Palestine question. His plan was to create an Arab-Jewish confederation that would cover the whole of Palestine, but with a much smaller portion allotted to the Jews than by the UN partition scheme. The Zionists did not like the idea and to lay it to rest once and for all, they killed Count Bernadotte himself.

Using heavy artillery, 300 Zionist troops attacked the Arab village of Qibyah in the Ramallah district on the midnight of 13 October, 1953. On the following morning the bodies of seventy of its inhabitants, including old men, women and children, were found under the debris of the dynamited houses. The Arabs’ demanding imposition of sanctions on Israel and payment of compensation to the victims’ families by the perpetrators of the crime, was rejected by the big powers in the UN Security Council.

Three years later on 29 October 1956, the Zionists killed 49 Arabs in the village of Kafr Kassim. Israel referred to the massacre as people having been injured by the frontier guards. At 4.30 PM on that day, Zionist Frontier Guards informed the Mukthar of the village to inform the people that a curfew would be imposed from 5 PM to dawn. Mukthar Wadi Ahmed Sursur told the Zionists that about 400 villagers worked outside the village and he could not inform them as time was short. The Frontier Guards promised Mukthar that all men returning from work would be allowed to pass. However, a bitter fate awaited the villagers when they did return from the day’s work as the Zionist gangs massacred them in cold blood without any rhyme or reason.
On the eve of the 1956 war against Egypt by the combined forces of Britain, France and Israel to expropriate the Suez Canal, the Israeli forces made a number of reprisal raids on its northern Arab neighbours in a series of cover up moves to hide their real intentions of a blitz on Egypt. The biggest of these was in Qalquilya in Jordan where, according to UN observers, 48 Arabs were killed. But the mobilization was so large it could no longer be kept a secret. The Zionist troops invaded Sinai, destroyed the Egyptian bases and defeated the Egyptian army before reaching the Gulf of Aqaba so that Israeli warships could use the Red Sea.

In a well calculated war Israel ,backed by the US and Europe ,attacked Egypt, Syria and Jordan in June 1967 and
captured Sharm el Sheikh and occupied the Gaza strip, Sinai Peninsula, West Bank, East Jerusalem and the Golan Heights .

On 11 June 1967 the cease-fire became effective between Israel and the Arab states. Arab hopes and aspirations were shattered and the Palestinians, languishing in the refugee camps, were thoroughly disillusioned not knowing where to turn to. As the Israeli Defence Minister Moshe Dayan arrogantly said “I don’t want any Arab in my Jewish State” the Zionist troops began committing atrocities on the civilian population of Jerusalem from June 5 to 8, 1967. In her book “War in Jerusalem”, Sister Marie Theresa, who rendered great assistance to the victims described in the following detail the crimes committed by the Zionist Jews;

“Her convent sustained a direct hit during the Israeli raids as a dozen severely wounded and strangely burnt persons lay with their abdomens open and their arms torn out. The arm of one of the women had to be amputated. All had faces riddled with deep burns that made holes in their skins. They said nothing, not even groaning, but gaped with their black eyes fixed and aghast. The Israeli planes had chosen for their targets, some of the poorest quarters of the Old City like Bab Zahreh and Bab Hottah, knowing very well how crowded they were and that there was no military gain to be scored by such savage raids.

Sister Theresa added “we run to the hospital to bury the dead piling at the entrance. The stench was so horrible in the heat that we have to wear masks. We walk in maggoty pools of blood. In the midst of our despair at not being able to find a vehicle for carrying the dead, a Jew arrives to ask about a dead man. To our surprise, we find that the requested man’s body is embalmed, he was English and his rich family had paid for the embalmment. An Israeli ambulance was coming to pick it up. Nothing however for the bodies of the rest! One by one we carry them away with utmost care all the time because the limbs were coming off…. as we approached the Muslim cemetery, a car came up with Moshe Dayan, the Chief Rabbi and Levi Eshkol in it. Jews applauded and the motorcade drove in triumph toward the Temple.

During her visit to the Muslim cemetery, Sister Marie Theresa saw a man “bury his wife and daughter… and massacred children whose skulls broke open”. Upon leaving the place there were a number of Israeli girls who were bursting out with laughter and looking very intoxicated with victory, as they carried revolvers in their hands”.
“In Bethlehem, Israeli cars with amplifiers warned the inhabitants in Arabic that they had two hours to leave their homes and flee towards Jericho and Amman, otherwise their homes would be bombed.”
“We drove slowly in search of the dead woman who was seen in a ditch the day before. Eventually we spotted her and got down to find that she was still clasping the two loaves of bread she had gone out to fetch for her children during the battle. We dug a hole under a rock and buried her in it together with her loaves. We started off again. Three kilometres further on, we came upon two wounded Arabs who had been in that same place by the road for the past three days. Many Israeli vehicles had passed, but none bothered to stop. We carried them to the hospital in Jerusalem”.

Back in Jerusalem, these companions of Jesus were shocked by the cruelty of the Jewish invaders. “With curfew imposed everywhere the Arabs cannot move or work and the families ran short of food. The second wave of Israelis consisted of thieves, looters and sometimes murderers, but the third is even worse for it appeared to be driven only by the thought of death and destruction according to a systematic plan. In the evening Father Paul sees Yitzhak Rabin, Israeli Chief of Staff, without any use. “Anguish grips us like a beast that chokes and wrings the heart. The war is over, but we have been too close to the slaughtered lamb. That fifteen-day-old baby. I think of myself as still holding it to me, bruised and blood-smeared all over. When I wake up during the night, scenes pass through my head and I want to scream. Father Paul was so overwhelmed he could not do a thing”.

These were only a handful of incidents to quote, as the list grew longer and longer. In his book David and Goliath, Ernest Trost tells a story which sums up the Israeli attitude quite well.

“An American, an Englishman, a Frenchman and an Israeli are on the menu of a cannibal banquet. Before they are put in the pot, each one was granted a last favour by the cannibal chief. The American asks for a hotdog, the Englishman for a glass of whisky, the Frenchman for a pretty girl. The Israeli says; I would like somebody to give me a kick up the backside. Rather surprised, the chief sends for his strongest warriors who take great delight in acceding to the Israeli’s request. The Israeli lands a little way off, draws two pistols from his pockets and opens fire on the cannibal chief and his men. The others, panic stricken, run away. The American, the Englishman and the Frenchman run over to him and asked why he did not use his gun earlier. The Israeli replies with a smile, “We Israelis never fight unless we are attacked”.

While the 1956 Zionist aggression was carried out in collaboration with France and Britain, in June 1967, the US was the partner in crime with the Jews against the Arabs. There was jubilation everywhere in the capitals of Europe and the US. Britain and France were happy that this time the Zionists successfully avenged, on their behalf, their set backs in the 1956 aggression against Egypt.

Israel occupied and razed more than 400 Palestinian villages between 1948 and 1967 and established exclusive Jewish settlements in their place. There was hardly a word about this too. Almost six months later, the UN managed to pass a resolution No 242 in November 1967, which did not recognise the rights of the Palestinians to return home or statehood; instead stated that Israel should have secure and recognised boundaries.

Later the Zionists and their Western masters exploited the growing rift between Yasser Arafat’s PLO and Jordan’s playboy King Hussein and used Hussein to crush the PLO by killing about 30,000 Palestinians in the streets of Amman in September 1970. South African-born Zionist Foreign Minister Abba Eban threatened military action to protect King Hussein when Syria tried to intervene and stop the carnage in Amman. Since then King Hussein became the sweetheart of the West, which affectionately described him as the plucky little king who was given a grand political funeral when Israelis brought in world leaders to Amman.

In 1982 Menachem Begin and his Defence Minister Ariel Sharon invaded Lebanon to drive out the Palestine Liberation Organisation which established its base there after being expelled from Amman .Israel thought that they could not control the West Bank and Gaza as long as the PLO was alive and the Palestinians would derive their political will from it. Most Arab dictators too wanted to see the demise of the PLO, as they are helping Israel to destroy Hamas in Gaza now.

Prominent journalist and historian Peter Mansfield said that “anyone now doubting that Menachem Begin, his cabinet and his generals are not a danger to the world peace on the same scale as Hitler and Mussolini is beyond comprehension. After massive air raids Israel has launched a full scale invasion of a neighbouring country, slaughtering hundreds of civilians and terrorizing the population. It has brushed aside UN peace keeping forces and contemptuously dismissed the UN itself. Only South Africa can bear comparison, but beside Israel it appears cautious and restrained.
The attitude of the US is exasperating almost beyond endurance. The familiar pattern which we saw after the Israeli bombing of the Iraqi nuclear reactor and the annexation of Golan Heights is already repeating itself – initial condemnation followed by back tracking. It is no surprise that millions – not only Arabs and Muslims – are convinced that the Americans connived with the Israeli invasion , telling them to go ahead and not to bother about US public disapproval, because it would not be given any teeth.

As Beirut was bombed by air, land and sea, as they are now doing in Gaza, people throughout the world watched the wanton act of destruction unfolding beneath the relentless gaze of television. Within five days 8000 people, 2000 of them in Sidon alone, were killed by the invading Israeli forces and on June 12 and 13, about 400 Lebanese civilians, most of them women and children were blasted to death in their apartments. Hundreds of corpses were buried in one mass grave, now known as Martyr’s Square, in Sidon alone.

British journalist with conscience Robert Fisk who covered the war said in his book Pity The Nation that most of the victims were Muslims and on the edge of Sabra, the Muslim cemetery was so crowded with dead from the Israeli raids that corpses were being buried thirty feet deep in mass graves, one on top of the other.
The bodies in decay are disgusting. The smell of human remains in 100 degrees of heat nauseating and it contradicts our most deeply held values – love, beauty, gentleness, health, cleanliness, hygiene and life. Both physically and mentally that stench was the manifestation of our fear and revulsion. When we first walked down the stairs of the Sidon elementary school, where refugees from
Tire found shelter, were bombed by the Israelis on June 7 night, we faced the smell of those men, women and children killed. Why did they die here? How could such an abomination have taken place? If terrorism was a Katyusha attack on Galilee that killed, one, five even ten people what did this charnel house represent?”

This was not an isolated incident throughout Israel’s savage air raids as the Red Cross estimated at between 1,500 and 2,000 civilian fatalities in Sidon alone. According to the Red Cross, by the end of first week of the occupation 9,583 people were killed and 16,608 wounded. During the second week, the number reached 14,000, mainly civilians, killed and 20,000 wounded. A total of 12,000 men, women and children were killed in Tire, most of them in the Palestinian refugee camps at Rashidiya, Bourj Al Shemali and Al Bass. Nevertheless, the most horrific toll of casualties was in the Muslim areas of West Beirut where 2,461 were killed by the Israeli raids that also killed hundreds of others in many villages along the Litani River.

The air raids and massacres continued with Israel which, by then, had about 100,000 soldiers with 1,300 tanks in Lebanon, demanding complete surrender of the PLO whose forces were trapped in Beirut. As if the carnage by air raids were not enough the Jews began using, the US supplied destructive cluster bombs against West Beirut where the mournful exodus of citizens continued. No food was allowed in and the Israeli troops even grabbed baskets of food from Muslim women and threw them into the ditch. According to Robert Fisk, Phalangist militiamen grabbed two bottles of water from a 65 or 70 year old woman, smashing them saying “F…k your sister” in front of four Israeli soldiers, who laughed.

Describing the Israeli cruelty even in hospitals Dr. Amal Shamma of the Beirut Hospital said “after the Zionists fired phosphorus shells in West Beirut on 29 July, I had to take the babies and put them in buckets of water to put out of flames. When I look them out half an hour later, they were still burning. Even in the mortuary, they smouldered for hours”. Journalist Jim Muir described the invasion as an Israeli American double act, working in partnership, with the Americans trying to reap the fruits of the Israeli invasion.

American envoys continued to press for the PLO capitulation, as they were trying to force the Hamas to do now, which Israel demanded. Washington joined the Israelis in promoting an extraordinary misinformation campaign suggesting the PLO collapse was imminent.
Condemning the barbarous invasion three prominent Jewish figures, Nahum Goldman, Philip Klutznick and Pierre Mendes, said Israel would not be able to liquidate the PLO or solve the Palestine question. Describing the US as the real villain they pointed out that the main responsibility for chaos in the Middle East was with the US because of its military and economic aid to Israel. Former US President Jimmy Carter accused Secretary of State Alexander Haig of giving the green light for the Israeli invasion.

The PLO leaders, as pointed out by Robert Fisk, spoke savagely of the moral cowardice of the fellow Arabs, as they are even today, who failed to react throughout the Israeli carnage? The so called radical Arab nations that had broadcast appeals to mobilize the masses on Palestinian’s behalf failed to send their men or arms to support the cause for which they had fought four wars with
Israel. The Arab nations with their existing regimes were “as still as the grave”, as they are today, and they accepted the Israeli blows only with written – verbal condemnation.
In 1976, Christian militiamen stormed three Palestinian refugee camps in East Beirut. Syrian troops intervened and entered Beirut as part of an Arab Deterrent Force. Instead of offering protection late Syrian President Hafez Al Asad’s forces massacred about 30,000 Palestinians during this operation in Tel Al Zaater. In the melee, the Israeli-backed Christian militiamen massacred the entire population of Sabra and Chatila refugee camps despite the written assurances of US envoy Philip Habib and European countries ensuring the protection of the Palestinian civilians. Phalangists involved in the massacre said in Beirut that “pregnant women will give birth to terrorists; the children when they grow up will be terrorists”.

Robert Fisk, accompanied by two more journalists Loren Jenkins, an American, and Tveit, a Norwegian, who visited the camp on September 18 morning had this to say of the mass killing;
“All of us wanted to vomit. We were breathing death, inhaling the very putrescence of the bloated. There were women lying in houses with their skirts torn up to their waists and their legs wide apart. Children with their throats cut, rows of young men shot in the back after being lined up at an execution wall. There were babies – blackened babies because they had been slaughtered more than 24 hours earlier and their small bodies were already in a state of decomposition – tossed into rubbish heaps alongside discarded US army ration tins, Israeli army medical equipment and empty bottles of whisky. When we drove down to Chatila we had seen the Israelis on top of the apartments in the Avenue Camille Chamoun but they made no attempt to stop us. Walking across the muddy entrance of Chatila we found that these buildings had all been dynamited to the ground. There were cartridge cases across the main road and Israeli flare canisters still attached to their tiny parachutes. Clouds of flies moved across the rubble, raiding parties with a nose for victory.

Down the lane way there laid a pile of corpses: young men whose arms and legs had been wrapped around each other in the agony of death; all had been shot at point blank range through the cheek, the bullet tearing away a line of flesh up to the ear and entering the brain. Some had vivid crimson or black scars down the left side of their throats. One had been castrated, his trousers torn open and a settlement of flies throbbing over his torn intestines. The eyes of the young men were all open. The youngest was only twelve or thirteen years old and the bodies began to bloat in heat. On the other side of the main road we found the bodies of women and several children. The corpse of the middle aged women lay draped over a pile of rubble. One lay on her back, her dress torn open and the head of a little girl emerging from behind her. Another child lay on the roadway like a discarded doll, her white dress stained with mud and dust. She could not have been more than three years old and her head been blown away by a bullet fired into her brain. One of the women also had a tiny baby to her body and the bullet that had passed through her breast had killed the baby too. Someone had slit open the woman’s stomach, cutting sideways and then upwards, perhaps trying to kill her unborn child. Her eyes were wide open, her dark face frozen in horror.

They saw a young woman lying on her back as if she was sunbathing in the heat and the blood running from her back was still wet. The Israeli backed murderers who raped and knifed the woman have just left. Between September 16 and 18 more than 2,000 men, women, children and the aged were massacred in Sabra and Chatila. While the slaughter was going on inside the camp, as quoted by Robert Fisk, outside the entrance to Chatila on Friday at 4 pm James Pringle of Newsweek asked militiamen of Haddad’s forces what was going on inside the camp. The gunman replied simply and in English “We are slaughtering.” Pringle first thought it was a joke only to realise the horror within hours.

As confirmed later the massacre was committed by the Christian allies ­ uniformed, armed, trained, paid and fed by Zionists Jews as their own creatures. Some wearing Phalangist insignia and others dressed in the uniform of Haddad’s militia they were, about thirty, brought in at number one runway at Beirut airport, 24 hours before the massacre, on Thursday September 16, by the Israeli air force Hercules transport aircraft. The Israelis under Ariel Sharon, as admitted later, who controlled the camps, let the killers inside who began to knife and cut the throats of women and children in Chatila and later started sniping with rifles at anyone who moved out of doors. But the real massacre began with mass killings on 17 September Friday afternoon watched from the nearby stadium by the Israelis and Ariel Sharon. Most of those murdered were secretly and hurriedly buried in mass graves beneath the golf course between Chatila and the airport with bulldozers brought well in time for the purpose to cover up the crime. The other bodies found in Chatila were buried near the entrance to the camp amidst great grief and nauseating stench.

Shocked by the crime many countries asked how the Jews who have suffered so terribly under Hitler could be so heartless to commit such atrocities. Although Israel was responsible for the slaughter as an occupier Menachem Begin whose government was accused of “blood libel”, living up to his old reputation and terrorist qualities, announced, “No one will preach to us moral values or respect for human life, on whose basis we were educated and will continue to educate generations of fighters in Israel”.

Israel’s Kahan commission’s flawed report on the massacre, condemned Menachem Begin, Ariel Sharon, Eitan, Drori and other Israeli officers, concluded that Ariel Sharon should bear personal responsibility- for this genocide .Sick of Begin’s crimes even the Israelis came out on demonstrations demanding his resignation while Professor Yeshayahu Leibotvitz of the Hebrew University, the Editor of Encyclopaedia Hebraica said “the massacre was done by us. The Phalangists are our mercenaries exactly as the Ukrainians and the Croatians and the Slovakians were the mercenaries of Hitler, who organised them as soldiers to do the work for him. Even so we have organised the assassins of Lebanon in order to murder the Palestinians”.

As a result of the Israeli invasion, almost 17,825 people were killed between June 4 and September 1982. Ariel Sharon, a man of blood whose history of terror stretches back to the early 1950s when he ran a commando squad which slaughtered 69 Palestinians in the village of Qibbiya and who is known for his lead role in the carnage of Palestinian civilians in villages such as Kafr Kassim, Deir Yassin and other places decades later, was directly and indirectly responsible for this massacre. He did not end his crimes there.

In September 2000, Ariel Sharon triggered off the Palestinian uprising now known as Al Aqsa Intifada, entered Masjid Al Aqsa compound in Jerusalem accompanied by around 2,000 Israeli armed forces provided by Ehud Barak who, as prime minister, slaughtered stone throwing Palestinian men, women and children.

Ehud Barak’s suggestion for dealing with the Intifada demonstrators was to “cut off their body parts”. By any reasonable reckoning, he was a war criminal, destined only to exile and disgrace. His best friends are mentally deranged people such as Avigdor Liberman who openly advocates setting Beirut on fire, launching missiles at Tehran, destroying the Aswan dam and recapturing villages already handed back to the Palestinians. Despite all his criminal background, Ariel Sharon was elected as prime minister by the people of Israel in an overwhelmingly sad reflection on the part of the Israeli voters. The Western leaders went all out to set up international war crime tribunals to bring to book criminals such as former Yugoslav leader Slobodan Milosevic for Srebrenica massacre and Chilean dictator Augusto Pinochet for his infamous “Caravan of Death, but it has been business as usual with Ariel Sharon the man held personally responsible for the largest massacre of civilians in the history of the Arab-Israeli conflict.

It is a comedy of fact that Ariel Sharon” a villain of peace and architect of man massacre” was accorded a red carpet welcome as a” Paragon of Peace” at the White House by President George Bush-the big bully and a buccaneer of peace.

Receiving Ariel Sharon later at his private ranch Bush offered specially prepared chocolate wrapped in paper designed with the motif of the Israeli flag. Billions of dollars of United States’ tax payers’ money regularly flow annually to help the Zionist entity besides unstinted political, diplomatic, economic and military backing to continue its crime against neighbouring countries and their people. Tony Blair received Sharon at his office as a respected and dignified leader. Both Bush and his wife Laura prayed for Sharon’s early recovery when he suffered a serious stroke. This shocking behaviour of both Bush and Blair demonstrated to the world the brutal control the Jews exercise over the Anglo- American political establishment and political leaders, especially Bush and Blair who shamelessly claimed that they were fighting a war against global terror.

Sharon was given a free hand by Western leaders to kill Palestinians at will on a daily basis, destroy Palestinian homes, evict Palestinians from their lands and build thousands of homes for Jews. When the Zionists continue to kill innocent Arabs and shed their blood, the leaders in the West turned a blind eye. But they were outraged when a Palestinian killed a Jew who was occupying his house and land. Almost all Western leaders screamed and condemned such executions as acts of terror and describe Palestinians as terrorists. No Western leader has ever described Jewish crime and bloodshed in the Middle East as a form of terrorism.

In the midst , in a spotless democratic election held in January 2006 the Palestinians elected with overwhelming majority Hamas, known for their commitment to the Palestinian cause and pursuit of peace with dignity. This election was held under the supervision of former US President Jimmy Carter who described it as free and fair,
This budding democracy in Gaza alarmed Israel, the US and their European and Arab collaborators who wanted Hamas crushed at any cost. Arabs dictators were alarmed that their own people may demand democracy. Israel introduced inhuman measures to collectively punish the Palestinians for electing Hamas. Israel, backed by US and Europe, stopped all donations and cut off the flow of all money to starve Palestine into submission. The Arab regimes too joined this financial blockade knowing very well the misery they were causing to the Palestinians who needed this money to keep body and soul together.

The task of overthrowing the Hamas government was entrusted to Mahmoud Abbas who was bribed, armed and even given arms training by the US through Egypt proving to the world that the US claim to promote democracy is a farce.

Israeli peace activist Uri Avnery said “the message of Jews, the US and Europe to Palestinian is that you will reach the brink of hunger, and even beyond, if you do not surrender. You must remove the Hamas government and elect candidates approved by Israel and the US. You must be satisfied with a Palestinian state consisting of several enclaves, each of which will be utterly dependent on the tender mercies of Israel’.
In the midst of this gloom and while the world was busy watching the 2006 World Cup Football Championships, Israel’s latest Fuhrer Olmert turned Gaza into a yet another slaughter house aimed at crushing Hamas and the flourishing democracy there. As usual, the Western media failed to highlight the Palestinian sufferings and there was deafening international silence.

As expected, the US gave a free hand while spineless Europe called for restraint. India, once the champion of Palestine, virtually abandoned the Palestinians and embraced Israel and established a Delhi-Tel Aviv-Washington axis. The Arab leaders who counted on Indian support watched as helpless spectators. It was business as usual for China with Israel while the UN Secretary General Kofi Annan expressed his concern at the excessive use of force by Israel and the need to preserve Palestinian institutions and infrastructure.

Unable to bear the suffering, Hamas demolished the towering iron and concrete border wall that Israel erected since 2003 and broke open the Rafah border allowing hundreds of thousands to burst out and shop for desperately needed supplies in Egyptian border towns. In this unbelievable movement of joy and freedom they traveled by
car, truck on the foot and on donkey cart and the highway was jammed with packed taxis and pick-up trucks whose beds were filled beyond capacity and racing from Egyptian Rafah to al-Arish. Some journalists have called it a huge “jail break” and Gazans felt a deep exhale of relief joy — both rare commodities in this forsaken land.

Israel continued to tighten its economic blockade to starve Palestinians and force them to rise against Hamas. The situation deteriorated to such an extend that on 9 December 2008 Dr. Richard Falk, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinians Territories, forcefully insisted on the need to protect civilian Palestinian population from being collectively punished by Israeli policies that amount to a Crime Against Humanity.

The UNHRC harshly reprimanded Israel for its policies and called for an end to their “cruel, inhuman and degrading” punishments. Falk insisted the UN International Criminal Court investigate into Israel’s atrocious crimes and those Israeli civilian leaders and military commanders responsible be indicted and prosecuted for violations of international criminal law.”

As a result Richard Falk who was on his way to the Palestinian occupied territories to carry out his officially mandated functions was detained at Ben Gurion airport in Tel Aviv where he was forced to spend 20 hours in a small room before being put on a plane bound for Los Angeles. Falk’s mobile phone was confiscated to prevent him from contacting other officials of the United Nations before his deportation.

The detention of Richard Falk meant a clear violation of UN immunities, which protect UN envoys and their activities. Falk had been invited by the Palestinian Authority to visit the occupied territories to check the numerous and continued human rights violations by Israeli authorities. The civilized world and its institutions cannot continue to turn a blind eye while Israel commits all kinds of awful crimes against the Palestinian people. Many politicians in the West have been taking a cowardly approach on Israeli atrocities due to their fear of the Zionist lobbies in their respective countries.

Even in the face of Dr. Falk’s and the UNHRC’s findings and conclusions Egypt, Jordan, Saudi Arabia, the other Arab regimes and the feckless Arab League, all remained silent .

The situation continued to deteriorate when Israel intensified its blockade and Egypt once again closing the Rafah border crossing. Condemning the terrible conditions of Palestinians former UN High Commissioner for Human Rights, Mary Robinson, told the BBC during the first week of November 2008 that it was “almost unbelievable” that the world did not care about what she called “a shocking violation of so many human rights. Their whole civilization has been destroyed, I’m not exaggerating .It’s almost unbelievable that the world doesn’t care while this is happening.”
It was under these circumstances, using US supplied latest bunker buster missiles,F-16 warplanes and Apache helicopter gunships, Israel, in the latest of its war crimes against Palestinians on 27 December 2008 dropped around 100 tons of bombs on1.5 million defenseless and starving Palestinian population killing mercilessly 220 men, women, children and the aged besides wounding hundreds.This ruthless and senseless carnage continued unabatedly at the time of concluding this document on 9 January 2008 when the death toll chalked up to 760.

Television footages of scattered dead bodies of innocent little babies, beautiful small children , teenagers, brothers, sisters, parents and the aged ,some lying in a pile ,some being carried away by distraught rescuers and the wounded writhing in pain and reciting verses from the Quran. These pathetic sights melted the hearts of people all over the world- irrespective of religion, language, nationality and colour.

But, they failed to kindle the conscience of the ruling elites in the West and the Middle East as well, because they were party to this crime that was marketed well in advance by Israel Foreign Minister Tizipi Livni ­ a woman who justified this massacre. Israeli justification for this genocide is that Hamas firing rockets into southern Israel which in fact was the land of Palestinians grabbed by the Zionist Jews. However, these rockets are nothing more than slingshots against Israel’s military might and the Palestinians use them out of sheer desperation to highlight their just grievances.

As expected and as usual the most detested and despised US President George Bush, soaked in the blood of almost two million Iraqis, Afghans, Palestinians, Somalis and other Muslims, blamed Hamas. British Prime Minister Gordon Brown whose affection towards Jews has been too strong to condemn their crimes, was rather silent .After all it was British treachery and conspiracy that created racist entity of Israel whose crime records during the past three quarter century have been common knowledge.

President elect Barack Obama too failed to speak out despite growing pressure sending his own message-“Silence Speaks of Complicity”. After all, he must be grateful to the Jewish lobbies and corporate conglomerates that brought him to power. A British columnist pointed out “Britain’s Prime Minister Brown and his predecessor, now peace envoy Blair, both self-confessed Zionists, have given their undying support to a terrorist state (Israel) and steered Britain’s foreign policy on a course that has earned the opprobrium of civilized people. Our Foreign Office went so far as to say they were “deeply concerned” then spouted the mantra: The only way to achieve a lasting peace is through peaceful means”.Reiterating this, another columnist pointed out that this killing spree could not have happened without the tacit approval of America, Britain and the EU. The political pea-brains that direct the pro-Israel western alliance were partying, gorging themselves on Christmas fare or binge-shopping while this massacre of hungry women and children and their despairing men folk in Gaza was being planned and executed.

It has become clear on the fourth day that the Jewish carnage was planned executed by Israel in close coordination with Egypt, Saudi Arabia and the PA. According to subsequent reports they were backed by neo con fascist Bush and Cheney in their drive to cause problems to the incoming President Barrack Obama.Some reports disclosed that, though the PA President Mahmoud Abbas slammed this as “barbaric” and “unnecessary “for months he and his top representatives have waged a quiet but intensive campaign requesting Israel to target Hamas in Gaza just before his term in office is scheduled to expire on Jan. 9.

Hamas leaders have repeatedly warned that they will not recognize Abbas after January ninth. Instead, they will launch a major campaign to delegitimize the PA president and install their own figures to lead the Palestinian government. Abbas,
collaborator with the Zionists, expected a large-scale Israeli military campaign in Gaza to distract Hamas from undermining his rule. He has been fully backed by Israel, Egypt’s Hosni Mubarak,
Abdullah of Saudi Arabia and Jordan’s Abdullah.
Hamas accused the Palestinian Authority of planning to return to Gaza Strip with the help of Israel and was coordinating his moves with the Egyptians and the Saudis. A report by Palestine Information Center stated that Mahmoud Abbas has ordered his officials in Ramallah to set up an “emergency room” comprised of commanders of the PA security forces and the interior minister, to prepare for reassuming office ­perhaps over the blood, flesh, dead bodies and the sufferings of Palestinians and destroyed infrastructure of Gaza.

Fawzi Barhoum, Hamas representative, disclosed that members of the cell were
told to gather information about Hamas leaders’ secret hideouts and pass them on to Israel obviously to kill them. He said number of retired Fatah officers sought permission from Abbas to defend Gaza. However Abbas did not respond. This is the lowest depth to which Mahmoud Abbas and his Palestine Authority that served the Israelis more than the Palestinians, has descended.

In fact after months of persecution of Hamas in the west Bank, PA security forces, in cooperation with Israeli forces, launched the biggest ever crackdown in late October 2008, swept through villages, town and refugee camps , arrested Hamas men on the basis of a list provided Shin Beit ­Israel’s domestic intelligence, subjected them to severe beatings and ridiculed them for their Islamic life and practices. Their target was to destroy Hamas’ political, economic, social, educational and cultural infrastructure.

During a scandalous meeting between Israelis and the PA Security Chiefs in Beit El , near Ramallah, Palestinian General Diab al Ali, known as Abu Fatah, reportedly told the Israelis that ” we are allies, not enemies. We have a common enemy, it is Hamas”. When the details were published even sources within Fatah called him a traitor and demanded that his sacking.

Meanwhile London-based daily al-Quds al-Arabi reported on Sunday 28 that Egypt collaborated with Israel in this massacre to deal a blow to Hamas. Egyptian Intelligence Minister Omar Suleiman deceived Hamas into believing that Israel would not launch an attack on the Gaza Strip in the near future.

Citing sources close to former Palestinian Foreign Minister Mahmoud al-Zahar, Al Quds reported, “Egypt told Hamas on Friday evening that Israel had agreed to begin talks on a ceasefire and would not attack Gaza before these talks ended. Egypt’s assurance persuaded Hamas not to evacuate its security compounds in accordance with routine procedures in place after any threats by Israel. Suleiman also convinced a number of Arab leaders that Israel was intending to launch only limited operations into the Gaza Strip to mount pressure on Hamas ahead of signing a new ceasefire agreement”.

In a heartless move Hosni Mubraka declared that he would keep the Rafah crossings with Gaza closed until Mahmud Abbas regains authority over the territory. Mubarak came in for strong criticism from the Arab and Muslim world for not fully opening its border with Gaza to enable Palestinians to purchase their essential items including food and medicine. However, George Bush thanked Hosni Mubarak for his role in facilitating the latest Israeli slaughter of innocent Palestinians. This was the shameful role of Hosni Mubarak, more a Zionist stooge than an Arab leader, who has become a source of humiliation to the Arabs and Muslims in general and the Egyptians in particular.

Two days before the carnage Mubarak held talks with Israeli Foreign Minister Tzipi Livni triggering off charges of collusion that led to attacks on Egyptian diplomatic missions both in Beirut and the Yemeni port city of Aden.

Meanwhile it is common knowledge that Israel also had the blessings of Saudis whose long secret links with the Zionists have now come to open with their Islamic mask falling. Egypt, Saudi Arabia and Jordan have been puppets of Americans and the Zionists who rule America and one should not forget that these countries were hand in glove with the Zionists, America and Europe in all their designs and destructions against the Arabs and Muslims.

In one of the most humiliating decisions in the history of Islam ,Saudis rolled red carpet to receive George Bush, number one enemy of Islam, Muslims and humanity, though he should not have been allowed to step into the soil chosen by Almighty Allah to raise our beloved Prophet Muhammed ( Pbuh) and reveal the final message of Islam for the salvation of human beings. Once Hosni Mubarak and Saudi Abdullah were bought over the entire, Middle East was neutralized, enabling Israelis to kill the Palestinians at will. The result was the deafening Arab silence.
Yet the sights of death and destruction struck close to the hearts of brutally oppressed Egyptians who accused Mubarak’s regime of taking a spectator’s position while the blood of the Palestinians continues to be shed in the Gaza Strip. They asserted, “Arab governments are complicit in what happens to the Palestinians. These governments assisted Israel tighten its grip on the dispossessed Palestinians and kill them.”

“Mubarak and Tzipi Livni have agreed on the genocide of the Palestinian people,” read one banner. “Mubarak is an accomplice in attacks against the Palestinian people,” read another.

As pointed out by the World Socialist sources the hypocritical and lying reports of the pro Jewish Western media, which shamelessly described Israel’s aerial blitz against apartment blocks, police stations, universities, mosques and office buildings as an act of “self defense,” while equating the occupied with the occupiers and ineffectual homemade rockets with US-supplied F-16s, Hellfire missiles and “smart bombs. No Arab country has condemned this dastardly Jewish crime against Palestinians .Eleven days later, the Arab foreign ministers met with great reluctance, more as a public relations exercise, on Wednesday 31. Knowing the Arab dictators well, the expectations were extremely low when 22 Arab countries met .In fact the Arab populace knew well that it was unlikely that the league would agree to any concrete measure despite widespread protests across the Arab world.
As expected, the Arab League meeting decided to refer the matter to United Nations knowing very well that already a related UN Security Council Resolution was blocked by the US on Sunday 28. The US Security Council only managed to issue a ‘non-binding’ statement that called on Israel to voluntarily end all its military activities in the besieged region. One should not forget that US has so far vetoed over 40 anti-Israeli resolutions sought by the council since 1972. Since 2004, Washington has prevented the adoption of four other resolutions that called for Tel Aviv to halt its operations in the Gaza Strip.

Meanwhile reports also started to emerge on numerous websites that Saudi Arabia and Egypt tried to delay the so-called Arab summit to provide Israel with sufficient time to destroy Hamas and Islamic Jihad. Saudi Foreign Minister Prince Saud al-Faisal has reportedly put pressure on Gulf Cooperation Council countries to postpone the summit while the Saudi state-run news agency had earlier quoted Saud al-Faisal as saying that the GCC had not made a decision on a call for an emergency meeting on Gaza.

Meanwhile there emerged reports that Abdulla of Saudi Arabia has reportedly told President George Bush during a telephone conversation that he would not ask Israel to stop bombing Palestinians in Gaza.

In a sheer traditional display of Saudi hypocrisy, Abdullah called on Palestinian factions to unite against their common enemy when he received a delegation from the International Union for Muslim Scholars, IUMS, led by Sheikh Yousuf Al-Qaradawi. The question is who the enemy is when there were reports of Saudi collaboration in the Israeli slaughter of Palestinians in Gaza. As usual, Al- Qaradawi praised Abdullah for his tremendous support for Islamic causes and for endeavoring to unite Muslim ranks. Perhaps al- Qaradawi was not aware that the Abdulla was hand in glove with Israel in slaughtering the Palestinians.

The immediate question is to save the Palestinians before thinking of unity.The need of the hour was for immediate concrete measures to stop the Israeli genocide. Instead displaying sheer hypocrisy and treachery at the opening of the Cairo meeting, Amr Moussa, General Secretary of the Arab League, called for an immediate meeting of rival Palestinian factions as a diversionary ploy.

Responding, the Iranian President Ahmadinejad warned that setting up committees and making speeches would not be an adequate response to the offensive that has killed nearly 400 Palestinians.

“If the Arab League does not want to do anything today, when does it want to act? Aren’t these oppressed Palestinians Arabs? So, when should the capacity of the Arab League be used? The Arab League should act quickly,” said Ahmadinejad who also criticized the United Nations’ failure to rise up to its responsibility and save the Palestinians.

These are the crime records of Zionist Jews with whom the Arab rulers were competing to establish good relations. What a shame?
The Arab rulers have become collaborators with Israel to slaughter their own people to help implement Zionist Jewish evil designs on the Middle East.
Sixty years later today Israel has emerged as the only lawless racist entity of its kind, living up to its illegitimate birth, threatening not only the Middle East, but also the entire world. There is one thing common to all Zionist leaders- from Menachem Begin and Yitzhak Shamir, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu and Yitzhak Rabin to Olmert, Ehud Bark and Tzipi Livini – they are all soaked in Palestinian blood and even the entire perfume industry in the world will not be able to purify them of their sins.
War crimes or human rights violations committed by the major powers or their allies in particular are always treated with impunity, not necessarily according to different yardsticks and standards and go unpunished. The prospects are certainly not encouraging in the case of Israel, which has long been allowed by its Western sponsors to violate a string of UN Security Council resolutions, while other states in the region are subjected to lethal sanctions, and bombing attacks for their transgressions.

The state of Israel is a unique in the sense this is the only case in known history where:

· Sons of the soil, Palestinians, who lived there for more than 4,000 years, were killed and kicked out at gunpoint to languish as refugees in abject poverty to accommodate Jews who hade not even set eyes on this land.

· Jews from any part of the world could settle down in the occupied Palestinian lands, only because they are Jews, whereas the Palestinians, driven out of their homes and still holding the keys to their houses and title deeds for the lands were not permitted to return.

· The United Nations violated its very charter by recognizing a state for these migrant Jews while depriving the sons of the soil, the Palestinians, a home and state on their own lands from where they were driven out.

· History of Zionism has become nothing but a history of crimes, conspiracies, bloodshed, murders, massacres and lawlessness.

· Israel – The only entity in known history that repeatedly elects mass murderers and war criminals as prime ministers.

· The only entity that has caused unprecedented damage to the image of righteous Jews.

· The only entity where a Rabbi, Jewish priest, supposed to follow in the footsteps of the Prophet Moses and occupying Palestinian land could proudly say that the lives of one million Palestinians are not worth a fingernail of a Jew and gets away with it.

Western leaders dare not utter a word against the Zionists and their crimes, as they are well aware of the disastrous consequences. The international Jewry will react promptly and ruthlessly, bring out their skeletons from the cupboards, disgrace and finish them off once and for all. Just to cite two cases were the plight of former UN Secretary General Kurt Waldhiem who later became Austrian Chancellor and failed to please the Zionists and the former US President Bill Clinton, who was disgraced by the scandalous sex liaison with Monica Lewinsky, when he tried to negotiate peace between Israel and Palestinians was not to their liking.

The situation is such that the leaders of the West and even the Middle East simply need to listen to the dictates of international Jewry which brutally controls the economy, finance, industry, media, entertainment and thereby the politics, political establishments and politicians and rule as the invisible force behind the throne in the entire West and thus the world. The philosophy is “toe the line, turn a blind eye to their crimes to survive and thrive. Or else stand up to Jewish crimes, face their wrath, suffer in disgrace and ruin your life”.
Sixty years of Zionist Jews’ crime records have proved beyond doubt that they are not normal human beings with normal human feelings and respect to the feelings of others. Instead they have become heartless and merciless people hell bent on, usurping others basic rights, grabbing others lands and harming others under various pretexts and that too in the most brutal manner which may even make Hitler shy.
One should not forget that the Zionism was described United Nations General Assembly Resolution as a “form of racism”. There is no place for thousands of years of cherished human values in their philosophy For example, Rabbi Yaacov said that “one million Arabs were not worth a Jewish fingernail. Reiterating this Israeli Prime Minister said in 1988 that “Palestinians would be crushed like grasshoppers… heads smashed against the boulders and walls while Menachem Begin described the Palestinians as “beasts walking on two legs”. These are the Jewish leaders accepted by the so-called civilised West.

What is appalling is that even some Arab leaders, ignoring the suffering Palestinians and their legitimate cause, opted to recognise and deal with the Zionists while some developing countries, including giants among them, have conveniently dropped the Palestinians in their rush to embrace and deal with the Zionists!

Now that the whole world including leaders in some Muslim countries too have turned against Muslims where do we Muslims stand and what do we do to save ourselves from future carnages? Ends

Daftar Produk AS yang Diboikot Oleh Para Ulama

Posted in USA, Zionism with tags , , , , , , , on January 22, 2009 by indonesiaunderground

Restoran:

KFC
Arbys
McDonalds
McBurger
Pizza Hut
Chilies
Hardees
Paridies
Pizza Little Sitzer
Jack in the Box
A&W
Kantez
Baskin Robbins
Wimpy
Dominos Pizza
Texas
Slizer

Produsen Makanan & Minuman AS:

Minuman:

– Pepsi dan anak perusahaannya: Mirinda dan 7up
– Coca-Cola dan anak perusahannya (Anda kalau membaca tulisan Cola-cola dari belakang botol, akan tertulis: no Muhammad, no Mecca): Sprite dan Fanta

Produk Hanes and Crystal: Mayonnaise, Kecap
California Garden and Warner & Lambert
T-Shirt, Sepatu: Semua baju dan sepatu merk Nike (pernah tertulis kata “Allah” dalam sebuah produknya), Adidas, Kate dan Calvin Klein

Peralatan Listrik : Power, Union Air, Clifinitour , Admiral, Harmony, Alaska, Duncan, Motorola, Alcatel.

Baterei: Everydy, Energizer dan Doorsill

Mobil: Ford, Chrysler, Hammer, Chevrolet, Puck

Dan Semua produk General Electric

Perusahaan-Perusahaan AS yang mendanai Zionisme Internasional:

A & M FOODS
A & W BRANDS
A. CAMACHO, INC .
A. ZEREGA’S SONS
A. PANZA & SONS
A.E. STALEY MANUFACTURING COMPANY
A.J. ALTMAN
A.L. BAZZINI CO
A ARHUS, INC
ABBA AB BEIJER COMPANY
ABCO LABORATORIES
ABEL & SCHAFER
ABELES & HEYMANN
ABRAHAM’S NATURAL FOOD
ACCRU PAC GROUP
ACE BAKING CO .
ACIME SMOKED FISH CORP
ADAMS VEG. OILS
ADAM MILLING
ADRIENNE’S GOURMET FOODS
ADVANCED SPICE & TRADING
AG PROCESSING
AGRO FOODS
AIR PRODUCTS & CHEMICALS,INC
AJINOMOTO, U.S.A
AK PHARMA, INC
AKZO & PACIFIC OLEOCHEMICALS
ALBERTO-CULVER COMPANY
ALBRIGHT & WILSON CO .
ALCAN FOIL PRODUCTS
ALEX FRIES & BROS .
ALGOOD FOOD COMPANY
ALL STAR FOODS
ALLE PROCESSING
LLEN FOOD PRODUCTS
ALLFRESH FOOD PRODUCTS
ALLIED CUSTOM GYPSUM COMPANY
ALLIED FOOD DISTRIBUTORS
ALLTECH
ALEO FARMS
ALTA DENA
ALUMAX FOILS

Bahan-bahan Kimia dan pembersih:

1. PT. Procter and Gamble (memproduksi: Oloiez, Pampers, Ferry, Downy, Ariel, Tide, Head and Shoulder, Pantene, Camay, Zeset, Mack Factor, Carmen)

2. PT. Johnson & Johnson (memproduksi: Shower to Shower, Cream Johnson)

3. Nectar

4. Avon

5. Revlon

6. Gardena

7. Pasta gigi Corset

Alat Tulis: Bulpen merk Shiver, Parker dan Hear

Bank Amerika: Bank America International, American Express, Bank of America, Bank of New York
Lain-lain: Rokok AS seperti: Marlboro, Kant, Janstown, Lark, Merit, Gold Cost, Carlton, LM, More.

Para ulama’ tersebut adalah:

1. Prof. DR. Yusuf Qardhawi, Ulama dan Cendekiawan Muslim kondang di seluruh dunia. Kini tinggal di Doha, Qatar.

2. Syeikh Salman bin Fahd Al Audah, ulama’ kharismatik dari Arab Saudi

3. Syeikh Muhammad Saed Ramadhan al Buthi, ulama’ kharismatik tinggal di Suriah

4. Syeikh Abdullah al Jibrin, ulama’ Arab Saudi dan anggota Persatuan Ulama Besar Arab Saudi

5. DR. Hammam Saed dan DR. Muhammad Abu Faris, Intelektual Muslim tinggal Amman, Yordania.

6. DR. Naser Farid Wasil, Mufti Mesir

7. Fatwa Majelis Ulama Sudan

8. Fatwa Majelis Ulama Palestina

Sumber: al Markaz al Filistini lil I’lam (PIC) (abu ais)

Sumber : infopalestina.com

Kami Memanen yang Kami Tanam

Posted in Israel, Palestine with tags , , , , , , , , , , on January 22, 2009 by indonesiaunderground

Kami Memanen yang Kami Tanam

Oleh: Fahmi Huwaidi

Al-Syarq Qatar

Kala mereka (Israel) gagal taklukkan Gaza dengan senjata, Israel menempuh cara manipulasi, agar mereka bisa mengelak dari apa yang tidak berhasil diwujudkan dengan F16, bom fosfor dan bom curah.

(1)

Awalnya Israel bilang perang ini melawan Hamas dan bukan kepada perlawanan Palestina yang sulit ditaklukkan. Para pengamat menggambarkan psiwar dalam intilejen militer Israel yang ingin melakukan profokasi anti Hamas. Mereka berharap rakyat Palestina akan membelot Hamas dan menjatuhkan pemerintahannya. Yang melihat TV Al-Aqsha sejumlah tayangan profokasi anti elit Hamas dengan berbagai penyifatan negatif. TV ini menuding elit Hamas sembunyi pada saat rakyat Palestina dibombamdir habis Israel. Salah satu tayangannya, mereka mengeluarkan gambar pejuang Al-Qassam yang ketakutan lari dari medan perang. Hal sama terjadi di Radio Suara Al-Aqsha. Kedua media eletronik ini berhasil disabotase Israel karena kecanggihan teknologi mereka.

Disamping menyabotase media eletronik, Israel juga menyebarkan berbagai macam selebaran dengan bahasa Arab ke perkampungan dan penduduk Palestina, terutama di daerah-daerah pertempuran di Betlahia, Bethanon, kamp Jabalia, pinggiran timur dan selatan Gaza dan lain-lain. Dalam selebaran itu diserukan akan tidak bekerjasama dengan Hamas dan membantu menyembunyikan mereka. Dalam banyak media, Israel mengaku Hamas adalah penghalang hakiki dalam mewujudkan perdamaian sekarang. Menurut Israel, dua negara Israel dan Palestina akan berdiri jika Hamas tidak ada dan Jalur Gaza akan maju dalam pembangunan dan ekonomi.

Bahkan Israel menggunakan media-media berbahasa Arab di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan di sejumlah negara Arab untuk membusukkan citra Hamas.

(2)

Psiwar dan penyebaran fitnah yang dilakukan Israel itu bukan hal baru. Termasuk Israel tidak ragu-ragu menggunakan langkah sepihak dalam gencatan senjata. Dalam hal ini Israel ingin membunuh dua burung dengan satu lemparan batu. Di satu sisi ia ingin meredakan murka dunia Arab dan seluruh dunia setelah ketahuan belangnya sebagai negara penjahat perang yang melanggar seluruh undang-undang internasional. Selain itu Israel ingin memberikan kesan bahwa dirinya tidak ingin meneruskan perang dan ingin menciptakan perdamaian.

Di sisi lain, Israel ingin menghentikan serentetan operasi yang tujuannya di atas kemampuannya. Sejumlah laporan Israel menyepakati bahwa operasi militer Israel didasarkan pada memaksa Jalur Gaza menyerah dalam tiga hingga 10 hari. Namun mereka dikagetkan dengan balasan dan perlawanan tempur selama tiga pekan. Roket perlawanan Palestina tak pernah berhenti membombardir wilayah permukiman Israel. personel pejuang perlawanan menantang Israel di medan darat untuk maju. Akhirnya, Israel yakin perang akan berlangsung lebih lama dari yang mereka perkirakan yang pasti akan memeras kemampuan mereka yang diperkirakan menghabiskan 200 juta dolar setiap harinya. Seperti beban biaya mendatangkan pasukan cadangan, membekali perbekalan perang untuk jangka panjang. Di tambah lagi Israel ingin menciptakan realitas dan situasi baru sebelum pemerintah baru Amerika disahkan setelah Obama menjabat presiden Amerika resmi kemarin Selasa (20/1). Jangan lupa, ada pemilu Israel pada 10 Februari depan dimana elit Israel ingin memetik hasil perang atas Gaza dalam pemilu depan antara Livni dan Barack yang merepresentasikan partai Kadema dan partai Buruh. Mereka ingin menyaingi perolehan suara Benjamen Netanyahu dari Partai Likud, yang terkenal kejam terhadap Palestina.

Pada saat Israel ingin meredam kemarahan di dunia luar, sementara di Palestina Israel ingin tetap menghunuskan pedagnya di leher perlawanan di sana. Sebab Israel tidak menarik pasukannya dari Tepi Barat secara utuh. Apalagi gencatan senjata hanya sepihak Israel saja.

Jika perlawanan Palestina di Jalur Gaza melakukan pembalasan terhadap kejahatan Israel, maka negara zionis akan menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang dan melanjutkan holocoustnya di Jalur Gaza. Dalam hal ini Israel ingin menempatkan perlawanan Palestina dalam kesulitan dan dilema.

(3)

Setelah gagal menghabisi perlawanan dan menghentikan roketnya, Israel ingin melumpuhkan sumber senjata dan kekuatan mereka. Yakni dengan kesepakatan yang ditandangani pada 16 /1 dengan Amerika soal pelarangan penyelundupan senjata ke Jalur Gaza. Kesepakatan yang sangat aneh. Bagaimana mungkin Amerika dan Eropa melarang senjata kepada perlawanan yang terkungkung dalam negara terjajah

Anehnya lagi, Israel dan Amerika yang membuat, namun Mesir dan Palestina sebagai obyeknya. Dimana wewenang perbatasan Gaza harus dijamin aman dan mencegah perang di Gaza. Kemudian presiden Mubarak hanya bisa mengikuti Israel dan AS serta berjanji akan menjamin perbatasan Gaza yang dimaksud dengan menutup perlintasan Rafah.

Keanehan lain, dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa perlawanan bersenjata di Jalur Gaza dituding sebagai penyebab langsung agresi Israel. Agresi ini disebut-sebut, sebagai balasan atas terorisme Palestina. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menutup akses senjata ke Jalur Gaza dengan segala cara.

Setelah memutarkan balikkan opini sedemikian rupa, Israel masih menilai bahwa pihaknyalah yang membutuhkan stabilitas keamanan dan jaminan keamanan dan perlawanan adalah problema yang harus dihabisi.

Berikut isi perjanjian itu:

1. AS dan Israel bekerja sama dengan negara tetangga Palestina, dan masyarakt internasional untuk melawan penyeludupan senjata kepada organisasi teroris terutama Hamas.

2. AS dan Israel akan bekerja sama dengan NATO untuk mengawasi semua upaya penyelundupan senjata ke Jalur Gaza Palestina melalui laut Meditrania, teluk Adn, laut merah dan timur Afrika.

3. Saling tukar informasi soal penyelundupan senjata bagi perlawanan melalui koordinasi antar badan intelijen anggota NATO.

4. AS komitmen memberikan semua bentuk dukungan informasi dan teknik kepada Israel dengan melatih tim yang diikuti oleh pemerintah kawasan Timteng.

5. Soal kerjasama militer antara dua negara Israel dan AS dalam menerapkan komitmen kesepakatan dalam memerangi terorisme.

(4)

Sejak awal, media-media Arab gagal mendiagnosa agresi Israel ke Jalur Gaza. Apa yang mereka sampaikan ke publik semuanya menuding Hamas bertanggungjawab atas tragedi Gaza. Mereka tidak memberikan pengertian bahwa perlawananlah yang menjadi target dan penjahatnya adalah Israel.

Sejak awal kita memang membiarkan perlawanan untuk diserang. sebagian pejabat Arab mengaku tidak melawan perlawanan, namun mereka juga mengaku tidak bersamanya (mendukungnya). Sebagaimana mayoritas negara Arab membiarkan rakyatnya. Yakni ketika mereka malas-malasan mengumumkan sikap tegasnya terhadap kejahatan Israel sejak awal. Sikap inilah yang dianggap Israel sebagai lampu hjiau bagi mereka melanjutkan pembantian. Bahkan Livni Menlu Israel mengatakan, bahwa dirinya merepresentasikan kelompok Arab moderat” (News Week, 20/1).

Ia berlindung di balik kelambanan Arab dan kevakuman peran Arab. Sehingga Israel makin brutal melakukan kejahatan-kejahatannya, menghinakan rekan-rekan mereka yang moderat Arab dalam kesepakatan gencatan senjata baru. Bahkan mereka setuju membunuh perlawanan di perbatasan negeri-negeri kami sendiri. Hal itu memang tidak bisa dielakkan, sebab kami sudah memanen apa yang kami tanam. (bn-bsyr)

Source : http://www.infopalestina.com

OBAMA’S ‘ZIONIST‘ CHIEF OF STAFF

Posted in Israel, USA with tags , , , , , , , on January 21, 2009 by indonesiaunderground


By Brother Nathanael Kapner, http://www.realjewnews.com

IT DOESN’T TAKE LONG FOR ZIONIST JEWS to insinuate themselves into the White House. No sooner did Obama get elected, that he chooses as his first administration pick, a Talmudic Jew, Illinois Democrat Congressman, Rahm Emanuel.

Obama & Rahm Emanuel were found in recent days at the infamous June 4 2008 AIPAC Convention at which Obama grovelled before this all powerful Jewish Lobby. Right after Obama’s shameless speech, “Now Is the Time to Stand By Israel”, Rahm Emanuel endorsed Obama. Emanuel then brought Obama to meet with the AIPAC executive board.

ABC news reported on November 5 2008 that: “Obama likes the fact that Emanuel knows policy, knows politics, knows Capitol Hill. Obama has told associates that he knows that Emanuel will ‘have his back.’”

But of course! Who else would know his way around the Zionist-Jewish infested Capitol Hill but a Zionist Jew himself? Indeed, Jews picked up 5 more seats in the Senate & 18 more seats in Congress this time around.

But what Obama failed to mention is that Rahm Emanuel is super wealthy & a Zionist-Jewish war hawk…

ZIONIST JEW RAHM EMANUEL MADE MILLIONS as an investment banker, reported USA Today in a recent article. Emanuel then formed with his wife, the Rahm Emanuel and Amy Rule Charitable Trust Foundation, in 2002.

Rahm Emanuel used his money and his Zionist Jewish influence in local Chicago politics which earned him the nick-name, “Rahmbo.”

The Chicago Tribune published an article on Emanuel in 2006 which cited him as “the man who remade the Democratic Party in his own image.” It takes money & an aggressive personality to accomplish this. Rahm Emanuel has both. Doubtless, this is why the Chicago Tribune labelled Emanuel as a “profane, ruthless, and savvy operative.”

Perhaps this is why Obama chose Emanuel to “cover his back.” Surely, Obama could use a a “ruthless & savvy” strong man in the likes of this Zionist-Jew who can “remake Capitol Hill in Obama’s own image…”

A ZIONIST TERRORIST was Rahm Emanuel’s father – a member of the right wing Israeli “Irgun” paramilitary cell which terrorized Arab civilians. He moved to Chicago before Rahm Israel Emanuel was born in 1959. Growing up in Chicago, Rahm Emanuel studied at the Talmudic yeshiva, Bernard Zell Anshe Emet Day School. After graduating in 1968, Emanuel served in the Israeli Defense Force known as the IDF.

Rahm Emanuel co-authored the book, The Plan: Big Ideas for America. The section which embraces all of foreign policy is entitled, A New Strategy to End the War on Terror.

Here is an excerpt from the pen of the Zionist-Jewish War-Hawk, Rahm Emanuel:

“We need to make our country safe. America must lead the world’s fight against the spread of evil and totalitarianism. We need to fortify the military’s ‘thin green line’ around the world by adding to the US Special Forces and the Marines. We need to expand the US army by 100,000 more troops.”

Sounds like a page right out of Obama’s play book does it not? I mean Obama’s war book -coming soon to a military theatre near you.

Source : http://www.realjewnews.com


Obama’s AIPAC Speech, Rahm’s Endorsement

Posted in Israel, USA with tags , , , , , , , , , , on January 21, 2009 by indonesiaunderground

banner

Right after Barack Obama’s speech to AIPAC this morning (he was endorsed by Rahm Emanuel, a leading member of the House.

(The Illinois congressman has largely stayed out of the election because he is a friend of Obama’s and also has close ties to the Clintons.)

Emanuel, who belongs to an Orthodox Jewish congregation in Chicago, then accompanied Obama to a meeting with AIPAC’s executive board, Mark Halperin reports.

Here is full text of Obama’s speech, as prepared for delivery:

Remarks at AIPAC Policy Conference

Senator Barack Obama

June 4, 2008

As Prepared for Delivery

It’s great to see so many friends from across the country. I want to congratulate Howard Friedman, David Victor and Howard Kohr on a successful conference, and on the completion of a new headquarters just a few blocks away.

Before I begin, I want to say that I know some provocative emails have been circulating throughout Jewish communities across the country. A few of you may have gotten them. They’re filled with tall tales and dire warnings about a certain candidate for President. And all I want to say is – let me know if you see this guy named Barack Obama, because he sounds pretty frightening.

But if anyone has been confused by these emails, I want you to know that today I’ll be speaking from my heart, and as a true friend of Israel. And I know that when I visit with AIPAC, I am among friends. Good friends. Friends who share my strong commitment to make sure that the bond between the United States and Israel is unbreakable today, tomorrow, and forever.

One of the many things that I admire about AIPAC is that you fight for this common cause from the bottom up. The lifeblood of AIPAC is here in this room – grassroots activists of all ages, from all parts of the country, who come to Washington year after year to make your voices heard. Nothing reflects the face of AIPAC more than the 1,200 students who have travelled here to make it clear to the world that the bond between Israel and the United States is rooted in more than our shared national interests – it’s rooted in the shared values and shared stories of our people. And as President, I will work with you to ensure that it this bond strengthened.

I first became familiar with the story of Israel when I was eleven years old. I learned of the long journey and steady determination of the Jewish people to preserve their identity through faith, family and culture. Year after year, century after century, Jews carried on their traditions, and their dream of a homeland, in the face of impossible odds.

The story made a powerful impression on me. I had grown up without a sense of roots. My father was black, he was from Kenya, and he left us when I was two. My mother was white, she was from Kansas, and I’d moved with her to Indonesia and then back to Hawaii. In many ways, I didn’t know where I came from. So I was drawn to the belief that you could sustain a spiritual, emotional and cultural identity. And I deeply understood the Zionist idea – that there is always a homeland at the center of our story.

I also learned about the horror of the Holocaust, and the terrible urgency it brought to the journey home to Israel. For much of my childhood, I lived with my grandparents. My grandfather had served in World War II, and so had my great uncle. He was a Kansas boy, who probably never expected to see Europe – let alone the horrors that awaited him there. And for months after he came home from Germany, he remained in a state of shock, alone with the painful memories that wouldn’t leave his head.

You see, my great uncle had been a part of the 89th Infantry Division – the first Americans to reach a Nazi concentration camp. They liberated Ohrdruf, part of Buchenwald, on an April day in 1945. The horrors of that camp go beyond our capacity to imagine. Tens of thousands died of hunger, torture, disease, or plain murder – part of the Nazi killing machine that killed 6 million people.

When the Americans marched in, they discovered huge piles of dead bodies and starving survivors. General Eisenhower ordered Germans from the nearby town to tour the camp, so they could see what was being done in their name. He ordered American troops to tour the camp, so they could see the evil they were fighting against. He invited Congressmen and journalists to bear witness. And he ordered that photographs and films be made. Explaining his actions, Eisenhower said that he wanted to produce, “first-hand evidence of these things, if ever, in the future, there develops a tendency to charge these allegations merely to propaganda.”

I saw some of those very images at Yad Vashem, and they never leave you. And those images just hint at the stories that survivors of the Shoah carried with them. Like Eisenhower, each of us bears witness to anyone and everyone who would deny these unspeakable crimes, or ever speak of repeating them. We must mean what we say when we speak the words: “never again.”

It was just a few years after the liberation of the camps that David Ben-Gurion declared the founding of the Jewish State of Israel. We know that the establishment of Israel was just and necessary, rooted in centuries of struggle, and decades of patient work. But 60 years later, we know that we cannot relent, we cannot yield, and as President I will never compromise when it comes to Israel’s security.

Not when there are still voices that deny the Holocaust. Not when there are terrorist groups and political leaders committed to Israel’s destruction. Not when there are maps across the Middle East that don’t even acknowledge Israel’s existence, and government-funded textbooks filled with hatred toward Jews. Not when there are rockets raining down on Sderot, and Israeli children have to take a deep breath and summon uncommon courage every time they board a bus or walk to school.

I have long understood Israel’s quest for peace and need for security. But never more so than during my travels there two years ago. Flying in an IDF helicopter, I saw a narrow and beautiful strip of land nestled against the Mediterranean. On the ground, I met a family who saw their house destroyed by a Katyusha Rocket. I spoke to Israeli troops who faced daily threats as they maintained security near the blue line. I talked to people who wanted nothing more simple, or elusive, than a secure future for their children.

I have been proud to be a part of a strong, bi-partisan consensus that has stood by Israel in the face of all threats. That is a commitment that both John McCain and I share, because support for Israel in this country goes beyond party. But part of our commitment must be speaking up when Israel’s security is at risk, and I don’t think any of us can be satisfied that America’s recent foreign policy has made Israel more secure.

Hamas now controls Gaza. Hizbollah has tightened its grip on southern Lebanon, and is flexing its muscles in Beirut. Because of the war in Iraq, Iran – which always posed a greater threat to Israel than Iraq – is emboldened, and poses the greatest strategic challenge to the United States and Israel in the Middle East in a generation. Iraq is unstable, and al Qaeda has stepped up its recruitment. Israel’s quest for peace with its neighbors has stalled, despite the heavy burdens borne by the Israeli people. And America is more isolated in the region, reducing our strength and jeopardizing Israel’s safety.

The question is how to move forward. There are those who would continue and intensify this failed status quo, ignoring eight years of accumulated evidence that our foreign policy is dangerously flawed. And then there are those who would lay all of the problems of the Middle East at the doorstep of Israel and its supporters, as if the Israeli-Palestinian conflict is the root of all trouble in the region. These voices blame the Middle East’s only democracy for the region’s extremism. They offer the false promise that abandoning a stalwart ally is somehow the path to strength. It is not, it never has been, and it never will be.

Our alliance is based on shared interests and shared values. Those who threaten Israel threaten us. Israel has always faced these threats on the front lines. And I will bring to the White House an unshakeable commitment to Israel’s security.

That starts with ensuring Israel’s qualitative military advantage. I will ensure that Israel can defend itself from any threat – from Gaza to Tehran. Defense cooperation between the United States and Israel is a model of success, and must be deepened. As President, I will implement a Memorandum of Understanding that provides $30 billion in assistance to Israel over the next decade – investments to Israel’s security that will not be tied to any other nation. First, we must approve the foreign aid request for 2009. Going forward, we can enhance our cooperation on missile defense. We should export military equipment to our ally Israel under the same guidelines as NATO. And I will always stand up for Israel’s right to defend itself in the United Nations and around the world.

Across the political spectrum, Israelis understand that real security can only come through lasting peace. And that is why we – as friends of Israel – must resolve to do all we can to help Israel and its neighbors to achieve it. Because a secure, lasting peace is in Israel’s national interest. It is in America’s national interest. And it is in the interest of the Palestinian people and the Arab world. As President, I will work to help Israel achieve the goal of two states, a Jewish state of Israel and a Palestinian state, living side by side in peace and security. And I won’t wait until the waning days of my presidency. I will take an active role, and make a personal commitment to do all I can to advance the cause of peace from the start of my Administration.

The long road to peace requires Palestinian partners committed to making the journey. We must isolate Hamas unless and until they renounce terrorism, recognize Israel’s right to exist, and abide by past agreements. There is no room at the negotiating table for terrorist organizations. That is why I opposed holding elections in 2006 with Hamas on the ballot. The Israelis and the Palestinian Authority warned us at the time against holding these elections. But this Administration pressed ahead, and the result is a Gaza controlled by Hamas, with rockets raining down on Israel.

The Palestinian people must understand that progress will not come through the false prophets of extremism or the corrupt use of foreign aid. The United States and the international community must stand by Palestinians who are committed to cracking down on terror and carrying the burden of peacemaking. I will strongly urge Arab governments to take steps to normalize relations with Israel, and to fulfill their responsibility to pressure extremists and provide real support for President Abbas and Prime Minister Fayyad. Egypt must cut off the smuggling of weapons into Gaza. Israel can also advance the cause of peace by taking appropriate steps – consistent with its security – to ease the freedom of movement for Palestinians, improve economic conditions in the West Bank, and to refrain from building new settlements – as it agreed to with the Bush Administration at Annapolis.

Let me be clear. Israel’s security is sacrosanct. It is non-negotiable. The Palestinians need a state that is contiguous and cohesive, and that allows them to prosper – but any agreement with the Palestinian people must preserve Israel’s identity as a Jewish state, with secure, recognized and defensible borders. Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided.

I have no illusions that this will be easy. It will require difficult decisions on both sides. But Israel is strong enough to achieve peace, if it has partners who are committed to the goal. Most Israelis and Palestinians want peace, and we must strengthen their hand. The United States must be a strong and consistent partner in this process – not to force concessions, but to help committed partners avoid stalemate and the kind of vacuums that are filled by violence. That’s what I commit to do as President of the United States.

The threats to Israel start close to home, but they don’t end there. Syria continues its support for terror and meddling in Lebanon. And Syria has taken dangerous steps in pursuit of weapons of mass destruction, which is why Israeli action was justified to end that threat.

I also believe that the United States has a responsibility to support Israel’s efforts to renew peace talks with the Syrians. We must never force Israel to the negotiating table, but neither should we ever block negotiations when Israel’s leaders decide that they may serve Israeli interests. As President, I will do whatever I can to help Israel succeed in these negotiations. And success will require the full enforcement of Security Council Resolution 1701 in Lebanon, and a stop to Syria’s support for terror. It is time for this reckless behavior to come to an end.

There is no greater threat to Israel – or to the peace and stability of the region – than Iran. Now this audience is made up of both Republicans and Democrats, and the enemies of Israel should have no doubt that, regardless of party, Americans stand shoulder-to-shoulder in our commitment to Israel’s security. So while I don’t want to strike too partisan a note here today, I do want to address some willful mischaracterizations of my positions.

The Iranian regime supports violent extremists and challenges us across the region. It pursues a nuclear capability that could spark a dangerous arms race, and raise the prospect of a transfer of nuclear know-how to terrorists. Its President denies the Holocaust and threatens to wipe Israel off the map. The danger from Iran is grave, it is real, and my goal will be to eliminate this threat.

But just as we are clear-eyed about the threat, we must be clear about the failure of today’s policy. We knew, in 2002, that Iran supported terrorism. We knew Iran had an illicit nuclear program. We knew Iran posed a grave threat to Israel. But instead of pursuing a strategy to address this threat, we ignored it and instead invaded and occupied Iraq. When I opposed the war, I warned that it would fan the flames of extremism in the Middle East. That is precisely what happened in Iran – the hardliners tightened their grip, and Mahmoud Ahmadinejad was elected President in 2005. And the United States and Israel are less secure.

I respect Senator McCain, and look forward to a substantive debate with him these next five months. But on this point, we have differed, and we will differ. Senator McCain refuses to understand or acknowledge the failure of the policy that he would continue. He criticizes my willingness to use strong diplomacy, but offers only an alternate reality – one where the war in Iraq has somehow put Iran on its heels. The truth is the opposite. Iran has strengthened its position. Iran is now enriching uranium, and has reportedly stockpiled 150 kilos of low enriched uranium. Its support for terrorism and threats toward Israel have increased. Those are the facts, they cannot be denied, and I refuse to continue a policy that has made the United States and Israel less secure.

Senator McCain offers a false choice: stay the course in Iraq, or cede the region to Iran. I reject this logic because there is a better way. Keeping all of our troops tied down indefinitely in Iraq is not the way to weaken Iran – it is precisely what has strengthened it. It is a policy for staying, not a plan for victory. I have proposed a responsible, phased redeployment of our troops from Iraq. We will get out as carefully as we were careless getting in. We will finally pressure Iraq’s leaders to take meaningful responsibility for their own future.

We will also use all elements of American power to pressure Iran. I will do everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. That starts with aggressive, principled diplomacy without self-defeating preconditions, but with a clear-eyed understanding of our interests. We have no time to waste. We cannot unconditionally rule out an approach that could prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. We have tried limited, piecemeal talks while we outsource the sustained work to our European allies. It is time for the United States to lead.

There will be careful preparation. We will open up lines of communication, build an agenda, coordinate closely with our allies, and evaluate the potential for progress. Contrary to the claims of some, I have no interest in sitting down with our adversaries just for the sake of talking. But as President of the United States, I would be willing to lead tough and principled diplomacy with the appropriate Iranian leader at a time and place of my choosing – if, and only if – it can advance the interests of the United States.

Only recently have some come to think that diplomacy by definition cannot be tough. They forget the example of Truman, and Kennedy and Reagan. These Presidents understood that diplomacy backed by real leverage was a fundamental tool of statecraft. And it is time to once again make American diplomacy a tool to succeed, not just a means of containing failure. We will pursue this diplomacy with no illusions about the Iranian regime. Instead, we will present a clear choice. If you abandon your dangerous nuclear program, support for terror, and threats to Israel, there will be meaningful incentives – including the lifting of sanctions, and political and economic integration with the international community. If you refuse, we will ratchet up the pressure.

My presidency will strengthen our hand as we restore our standing. Our willingness to pursue diplomacy will make it easier to mobilize others to join our cause. If Iran fails to change course when presented with this choice by the United States, it will be clear – to the people of Iran, and to the world – that the Iranian regime is the author of its own isolation. That will strengthen our hand with Russia and China as we insist on stronger sanctions in the Security Council. And we should work with Europe, Japan and the Gulf states to find every avenue outside the UN to isolate the Iranian regime – from cutting off loan guarantees and expanding financial sanctions, to banning the export of refined petroleum to Iran, to boycotting firms associated with the Iranian Revolutionary Guard, whose Quds force has rightly been labeled a terrorist organization.

I was interested to see Senator McCain propose divestment as a source of leverage – not the bigoted divestment that has sought to punish Israeli scientists and academics, but divestment targeted at the Iranian regime. It’s a good concept, but not a new one. I introduced legislation over a year ago that would encourage states and the private sector to divest from companies that do business in Iran. This bill has bipartisan support, but for reasons that I’ll let him explain, Senator McCain never signed on. Meanwhile, an anonymous Senator is blocking the bill. It is time to pass this into law so that we can tighten the squeeze on the Iranian regime. We should also pursue other unilateral sanctions that target Iranian banks and assets.

And we must free ourselves from the tyranny of oil. The price of a barrel of oil is one of the most dangerous weapons in the world. Petrodollars pay for weapons that kill American troops and Israeli citizens. And the Bush Administration’s policies have driven up the price of oil, while its energy policy has made us more dependent on foreign oil and gas. It’s time for the United States to take real steps to end our addiction to oil. And we can join with Israel, building on last year’s US-Israel Energy Cooperation Act, to deepen our partnership in developing alternative sources of energy by increasing scientific collaboration and joint research and development. The surest way to increase our leverage in the long term is to stop bankrolling the Iranian regime.

Finally, let there be no doubt: I will always keep the threat of military action on the table to defend our security and our ally Israel. Sometimes there are no alternatives to confrontation. But that only makes diplomacy more important. If we must use military force, we are more likely to succeed, and will have far greater support at home and abroad, if we have exhausted our diplomatic efforts.

That is the change we need in our foreign policy. Change that restores American power and influence. Change accompanied by a pledge that I will make known to allies and adversaries alike: that America maintains an unwavering friendship with Israel, and an unshakeable commitment to its security.

As members of AIPAC, you have helped advance this bipartisan consensus to support and defend our ally Israel. And I am sure that today on Capitol Hill you will be meeting with members of Congress and spreading the word. But we are here because of more than policy. We are here because the values we hold dear are deeply embedded in the story of Israel.

Just look at what Israel has accomplished in 60 years. From decades of struggle and the terrible wake of the Holocaust, a nation was forged to provide a home for Jews from all corners of the world – from Syria to Ethiopia to the Soviet Union. In the face of constant threats, Israel has triumphed. In the face of constant peril, Israel has prospered. In a state of constant insecurity, Israel has maintained a vibrant and open discourse, and a resilient commitment to the rule of law.

As any Israeli will tell you, Israel is not a perfect place, but like the United States it sets an example for all when it seeks a more perfect future. These same qualities can be found among American Jews. It is why so many Jewish Americans have stood by Israel, while advancing the American story. Because there is a commitment embedded in the Jewish faith and tradition: to freedom and fairness; to social justice and equal opportunity. To tikkun olam – the obligation to repair this world.

I will never forget that I would not be standing here today if it weren’t for that commitment. In the great social movements in our country’s history, Jewish and African Americans have stood shoulder to shoulder. They took buses down south together. They marched together. They bled together. And Jewish Americans like Andrew Goodman and Michael Schwerner were willing to die alongside a black man – James Chaney – on behalf of freedom and equality.

Their legacy is our inheritance. We must not allow the relationship between Jews and African Americans to suffer. This is a bond that must be strengthened. Together, we can rededicate ourselves to end prejudice and combat hatred in all of its forms. Together, we can renew our commitment to justice. Together, we can join our voices together, and in doing so make even the mightiest of walls fall down.

That work must include our shared commitment to Israel. You and I know that we must do more than stand still. Now is the time to be vigilant in facing down every foe, just as we move forward in seeking a future of peace for the children of Israel, and for all children. Now is the time to stand by Israel as it writes the next chapter in its extraordinary journey. Now is the time to join together in the work of repairing this world.

Palestine; Sad but True

Posted in Israel, Palestine with tags , , , , , , , , , , on January 9, 2009 by indonesiaunderground

4A20CAA4-489E-414A-8EBB-4C5ADC6980AE

5265D532-E4E7-4D2E-97CC-454865C77A3B


98164A6C-FD81-45E2-88B9-34D7C01F9810


1069CF37-5AD6-4D41-976A-F0F333AC4906


68A07634-7821-4DA7-B108-7919C8E07427

A9AF29B7-27CF-44C8-B27C-E980DE347235

DA139882-7151-4D23-AF97-173274D8CDB2


264BA6AB-8DD8-4118-BD7D-6293C572840F

4F9080E7-511B-44A5-B1B0-FCF529C7E325


F08E28B4-3CA0-428D-8ECC-4683C85A3F8D

827F2105-4BD1-466B-9DDF-436C13BB6BDD

Source : compiled from email