Agenda Selamatkan Indonesia

(Disalin dari eramuslim.com)

Hanya dalam hitungan bulan, bangsa besar ini akan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan akan disusul dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengetuk palu membolehkan setiap partai politik berkampanye, sejumlah parpol telah menebar janji manis kepada rakyat lewat media massa dan juga pertemuan langsung. Bukan itu saja, sejumlah tokoh nasional tanpa malu-malu juga telah mempromosikan dirinya sendiri di layar kaca dan mengaku sebagai pemimpin masa depan.

Salah satu bola panas menjelang ritual lima tahunan ini adalah wacana terkait usia calon presiden. Ada yang menyatakan agar kaum tua, di atas lima puluh tahun, sebaiknya tidak usah lagi mencalonkan diri jadi calon presiden di tahun 2009. Alasannya, Indonesia dengan segala kompleksitas permasalahannya memerlukan calon pemimpin yang berani, energik, dan bisa cepat serta tepat mengambil tindakan. Kelompok ini melihat orang-orang tua di negeri ini, apalagi muka-muka lama yang pernah memegang kekuasaan, tidak bisa lagi bisa diandalkan untuk membenahi Indonesia.

Sedangkan kelompok yang melihat usia calon presiden tidak perlu dibatasi memandang bahwa wacana pembatasan usia calon presiden tidak tepat dan salah paradigma. Kelompok ini memandang bahwa berani atau tidak dalam memperjuangkan kebenaran, punya nyali atau pengecut, cepat atau lamban dalam mengambil tindakan, semua itu sama sekali tidak terkait dengan usia biologis seseorang. Orang tua maupun muda, ada yang pengecut, ada yang pemberani, ada yang bernyali atau ada yang tidak, ada yang amanah dan ada pula yang khianat. Jadi wacana tersebut sesungguhnya telah salah paradigma sejak awal.

Mencermati janji-janji para tokoh parpol yang akan berlaga, juga agenda mereka (bila menang), ternyata tidak berbeda dengan janji-janji tiga parpol di masa Suharto berkuasa. Semuanya menjanjikan akan membenahi negeri ini agar bisa membawa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Puluhan tahun rakyat ini telah dicekoki dengan janji-janji politik tersebut yang ternyata selalu saja diingkari dan dikhianati. Sama persis dengan janji yang selalu keluar dari mulut Zionis-Yahudi kepada rakyat Palestina.

Puluhan tahun rakyat Indonesia digiring oleh penguasa untuk mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih, namun setiap penguasa baru bersinggasana, setiap kali pula rakyat lagi-lagi (dan lagi-lagi) dibohongi. Kehidupan rakyat kian hari kian susah, kian melarat, dan kian menderita. Di sana-sini anak bangsa putus asa. Sudah banyak yang gantung diri, meracuni anak-anaknya sendiri, yang menjadi gila, karena tidak tahan dengan tekanan hidup yang kian berat.

Di sisi lain, muka-muka baru yang duduk di parlemen, muka-muka baru yang kini tiap hari bersafari, muka-muka baru yang kini bermukim di Istana dan lain-lainnya, dalam tempo singkat kekayaan pribadinya berlipat-lipat. Uang rakyat dijadikan bancakan, dibagi-bagi dalam pos-pos belanja dan pengeluaran yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak ada urgensinya.

Ada wakil rakyat yang sebelum 2004 seorang pengangguran atau kerja serabutan, rumah masih ngontrak, namun begitu duduk di lembaga negara, walau di tingkat kabupaten sekali pun, tak sampai dua tahun sudah punya rumah bagus, kendaraan pribadi, dan sederet gadget mahal yang dia sendiri tidak tahu cara menggunakannya. Kisah seperti ini ada di mana-mana.

Laporan Khusus Eramuslim kali ini akan mengangkat tema “Agenda Selamatkan Indonesia”, dengan tujuan agar umat ini tercerahkan dan sadar sesadar-sadarnya tentang kompleksitas permasalahan bangsa ini dan juga cara keluar dari krisis multi dimensi yang sekarang ini kian menggila. Pertanyaan tunggal yang hendak dijawab adalah: Mengapa negeri kaya raya ini sekarang telah berubah menjadi negeri para pengemis, negeri para koruptor, dan negeri para bandit dan bromocorah, baik yang berdasi maupun yang tidak.

Semoga kita semua bisa dengan hati yang jernih, wawasan dan pemahaman yang benar, dapat bersungguh-sungguh menentukan pilihan dalam pesta demokrasi negeri ini di tahun 2009. Memilih adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi segala persyaratan yang ada. Dan hak sekali-kali bukanlah kewajiban. Jadi merupakan hak kita untuk mau datang atau tidak ke TPS. Adalah hak kita untuk mencoblos di dalam kotak atau di luar kotak. Bahkan hak kita pula untuk mencoblos satu kotak atau lebih dari satu kotak. Tidak ada satu pun pihak yang bisa memaksa kita dalam hal ini.

Karena bagi seorang Muslim, yang patut ditaati tanpa reserve dan di-tsiqohi tanpa syarat hanyalah Allah SWT dan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Selain itu, kepada alim ulama atau mereka yang mengaku sebagai pemimpin umat, maka kita hendaknya memberikan ketaatan dan ketsiqohan kita sepanjang mereka selaras dengan Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika mereka sudah tidak lagi di atas rel yang lurus, maka tidak ada lagi ketaatan dan ketsiqohan kepadanya. Ini semua karena Islam sebagai agama tauhid sama sekali tidak mengenal kerahiban. Setiap manusia bertanggungjawab terhadap Sang Khaliq semata, bukan kepada sesama manusia. Inilah Tauhid yang benar.

Dan apa pun pilihan kita, hendaklah dilakukan dengan kesadaran penuh dan pemahaman yang benar. Karena setiap pilihan kita nantinya akan dipertanggungjawabkan di mahkamah yaumil akhir, apakah pilihan kita benar atau salah, apakah yang kita pilih bisa sungguh-sungguh amanah atau hanya memanfaatkannya untuk memperkaya dirinya sendiri.

Bendera-bendera partai politik sudah berkibaran di sana-sini, tanpa mengindahkan etika dan keindahan lingkungan. Para tokoh parpol sudah mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk menarik perhatian khlalayak. Ada yang lewat survey pesanan, ada pula yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang sayangnya terkesan tidak cerdas seperti batasan usia capres dan juga syarat pendidikan formal capres yang harus tinggi dan ironisnya harus dari perguruan tinggi luar negeri.

Padahal seorang pemimpin yang benar sama sekali tidak ada korelasinya dengan itu semua. Seorang pemimpin boleh berusia muda boleh berusia tua, boleh bergelar doctor luar negeri, boleh pula hanya jebolan sekolah lanjutan tingkat atas dari wilayah tertinggal. Bangsa yang tengah meluncur ke jurang kebinasaan ini sama sekali tidak membutuhkan dagelan-dagelan konyol seperti itu semua.

Seharusnya para tokoh-tokoh parpol bisa lebih arif, bisa lebih cerdas, dan lebih matang dalam melakukan pembangunan karakter bangsanya, dan tidak menunjukkan kebodohannya sendiri. Sosok Bung Karno—dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya—patut dijadikan contoh dalam hal Character and Nation Building. Sejak awal, perjuangan bangsa ini adalah berusaha melepaskan diri, memerdekakan dirinya, dari cengkeraman Exploitation de L’homme par L’homme, eksploitasi manusia atas manusia lainnya, yang secara kasat mata beratus tahun lamanya telah dan masih dilakukan negara-negara utara terhadap negara-negara selatan.

Nusantara dengan segala kekayaannya sejak zaman penjelajahan Spanyol dan Portugis, zaman VOC, zaman Nippon, zaman “kemerdekaan”, zaman Orde Baru Jenderal Suharto, hingga zaman yang (katanya) era reformasi ini secara terus-menerus dijadikan bancakan negeri-negeri utara, para imperialis, guna memperkaya negaranya sendiri dan secara otomatis membuat negeri ini sekarat.

Bangsa ini rindu pada sosok pemimpin yang punya nyali besar, keberanian dan harga diri, tatkala berhadapan dengan kekuatan Imperialis dunia seperti Amerika serikat. Pernyataan tegas dari seorang Soekarno, “Go to hell with your aid!” sangat relevan dengan kondisi bangsa ini sekarang. Bangsa ini memerlukan sosok pemimpin yang berani bertindak benar dalam membela keadilan dan melawan kezaliman. Itu saja. Terserah apakah dia itu harus berusia muda atau tua, harus sarjana atau bukan, harus berbadan tinggi besar atau kurus kerempeng, harus berkumis atau klimis, semua itu bukan hakikat.

Parahnya sekarang ini belum terlihat adanya seorang calon pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut. Yang dari parpol warisan Orde Baru tentu tidak ada, termasuk mantan-mantan pejabatnya, apakah dia sipil atau militer, dengan parpol baru atau tiga parpol warisan Jenderal Suharto.

Yang mengaku parpol baru dan dengan orang-orang yang baru tampil setelah Jenderal Suharto lengser pun belum ada yang terlihat memenuhi kriteria tersebut. Yang mengusung-usung nama Islam pun sekarang ini terkesan malu dengan Islam-nya dan mulai bergenit-genit ria dengan mulai teracuni virus pluralisme dan terjangkiti penyakit wahn alias cinta dunia berlebihan dan takuuut mati.

Bukan memperkenalkan Islam secara kaffah dan syumuliyah, mereka malah mencari-cari format politik dan strategi di luar agama tauhid ini dengan membuka diri bersahabat dengan para munafikin bahkan dengan kekuatan kafir sekali pun demi meraih kursi kekuasaan. Bahkan mereka rela menggelar panggung dangdutan dan bukan pengajian demi alasan pluralitas. Ribuan alasan memang bisa disodorkan, namun sistem jahiliyah seperti sekarang ini—meminjam perkataannya Ustadz Abubakar Ba’syir, sebagai sistem yang berasal dari “Sunnah Yahudi”—memang nyaris mustahil untuk melakukan dakwah secara benar dan lurus.

Pengalaman Masyumi bisa dijadikan ibrah. Tatkala sistem jahiliyah sudah terlalu perkasa, penguasa sudah terlalu kuat kejahilannya, dan umat belum terbina dengan baik, maka mereka menarik diri dari tataran politik praktis memperebutkan kekuasaan, dan kembali bergerak dalam lahan dakwah di tingkat umat yang sesungguhnya. Kemewahan jabatan dan kedudukan politis sama sekali tidak menyilaukan tokoh-tokoh Masyumi hingga mereka menghadap Rabb-nya. Perilaku inilah yang sekarang ini tidak terlihat dari tokoh-tokoh umat.

Dan kondisinya bisa terlihat seperti sekarang ini, di tengah simbol-simbol Islam yang sangat marak, jilbab sudah menjadi hal yang biasa, masjid-masjid baru bermunculan—bahkan yang berkubah emas sekali pun—kejahatan korupsi, suap, dan segalanya malah tumbuh dengan amat suburnya. Ada sesuatu yang salah dengan dakwah Islam sekarang ini.

Dalam tulisan bagian tiga akan dipaparkan perjalanan pemiskinan dan pembodohan bangsa ini sehingga—mudah-mudahan—bisa membuka kesadaran kita semua bahwa ada agenda besar bagi bangsa ini dalam berjuang memerdekakan dirinya, dan tidak terperosok serta tertipu oleh pernyataan-pernyataan para tokoh parpol yang berupaya hanya mencari sensasi demi meraih suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu 2009.

Apa persoalan sangat besar yang dihadapi bangsa ini? Jawabannya adalah kemiskinan. Masalah ini diakibatkan oleh dua faktor utama yakni imperialisme negara-negara utara yang berjalan ratusan tahun hingga hari ini atas negeri kaya raya bernama Indonesia, dan kedua, tidak amanahnya (baca: pengkhianatan) yang dilakukan elit politik negeri ini sejak zaman kerajaan hingga zaman ustadz naik Bentley, padahal di tengah-tengah mereka terdapat lautan kemiskinan dan kesengsaraan.

Pengkhianatan elit politik di negeri ini disebabkan mereka tidak memiliki karakter. Jujur saja, para elit politik kita sejak zaman dulu hingga sekarang ini sangatlah pragmatis dan oportunistik, sehingga mereka selalu saja mendahulukan kepentingan keluarga, kelompok, dan golongannya ketimbang rakyat banyak. Dalam hal ini mungkin Presiden pertama RI Bung Karno merupakan perkecualian.

Ketika berbagai kerajaan masih bercokol di Nusantara, sistem feodalisme membuat rakyat banyak hidup dalam kebodohan dan kemiskinan dan sebaliknya, para bangsawan, termasuk raja serta keluarganya hidup dalam kelimpahan harta benda dan segala kenikmatan dunia.

Para penjajah dari negeri-negeri utara melihat bahwa kaum elit ini bisa diajak bersekutu untuk memerangi rakyat banyak. Para penjajah kemudian mempertahankan sistem ini dengan merangkul para bangsawan untuk dijadikan sekutu dan bersama-sama menghisap kekayaan negeri ini dengan menunggangi rakyat banyak. Hal tersebut dilakukan oleh Portugis, VOC, Belanda, Jepang, dan mulai tahun 1967—saat Jenderal Suharto berkuasa dengan mengkudeta Bung Karno—semua kekayaan alam Nusantara mulai dijual dengan harga sangat murah kepada jaringan korporasi multinasional Yahudi yang berpusat di Amerika dan Eropa. Washington sendiri menyebut jatuhnya kekuasaan Bung Karno sebagai “Hadiah besar dari Timur” dan dirayakan dalam acara pesta yang sangat meriah. Tangan CIA memang berlumuran darah dalam peristiwa ini.

Ironisnya, setelah 32 tahun berkuasa, setelah Jenderal Suharto lengser, warisan Jenderal Suharto ini terus dipelihara dalam era reformasi dan bahkan kini didukung partai-partai politik yang mengaku reformis padahal kenyataannya Suhartois. Silakan baca daftar partai politik apa saja yang mendukung pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil, misalnya, atau partai politik mana saja yang mendukung dinaikkannya harga BBM negeri ini dengan harga BBM New York sesuai Konsensus Washington, atau partai politik mana saja yang membatalkan gugatan parlemen terhadap kasus BLBI yang telah merampok uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar. Mereka semua Suhartois.

Bisa jadi, sebab itulah ketika Jenderal Suharto meninggal, ada sejumlah elit partai yang memohon-mohon agar bangsa ini memaafkan dosa-dosa Suharto, bahkan sampai menyambangi rumah SBY di Cikeas dan memasang iklan besar di suratkabar nasional segala.

Siapa pun yang sadar sejarah pasti tahu jika Orde Baru Suharto tumbuh di atas genangan darah jutaan rakyatnya sendiri yang dibantai pada pekan ketiga Oktober 1965 hingga bulan-bulan pertama tahun 1966, sebuah kejahatan yang melebihi kebiadaban rezim Polpot di Kamboja. Sarwo Edhie, mertua Presiden SBY yang di tahun 1965-1966 menjadi algojo-nya Suharto dengan bangga menyebut angka 3 juta rakyat Indonesia yang dibunuhnya (John Pilger: The New Rules of the World). Sejarah bangsa ini diam seribu bahasa atas tragedi besar tersebut.

Dan ingat, kekuasaan tiranik Orde Baru bisa langgeng selama 32 tahun dengan melakukan pembunuhan terhadap ribuan umat Islam di Aceh, Lampung, Priok, dan sebagainya. Umat Katolik pun mereka bantai dalam tragedi pekuburan Santa Cruz di Dili pada Nopember 1991.

Dari Berdikari ke Ketergantungan

Selama 32 tahun masa kekuasaannya dan diteruskan selama 10 tahun era reformasi, bangsa ini terus dibohongi oleh para elit negara tentang peristiwa 1965. Penafsiran tunggal atas tragedi di tahun itu adalah pemberontakan PKI atas NKRI yang Pancasilais. Padahal, sekarang ini dokumen-dokumen CIA telah banyak yang dideklasifikasikan dan mengakui jika tragedi 1965 itu merupakan hasil konspirasi CIA bersama segelintir orang-orang Indonesia yang masuk dalam kelompok Klandestin bernama Van Der Plas Connection yang tersebar di dalam tubuh AD, ada yang menyusup ke PKI, dan para ekonom didikan Universitas Berkeley AS atas arahan Guy Pauker, dari Rand Corporation dan juga tokoh CIA.

Tujuan sesungguhnya dari gerakan Van der Plas Connection adalah menjadikan bangsa kaya raya, sebuah negeri Muslim terbesar di dunia ini, sebagai sapi perahan kekuatan imperialisme Barat yang dikomandoi AS. Bung Karno merupakan penghalang besar bagi upaya jahat tersebut (ucapan Bung Karno yang terkenal: Go to Hell With Your Aids!”) sehingga harus disingkirkan. AS mempergunakan strategi memanfaatkan anak negeri ini yang bersedia diajak kerjasama untuk menjual bangsanya sendiri. AS membina segelintir elit Indonesia lewat dua bidang: militer dan teknokrat.

Para perwira yang kebanyakan dari AD diberi pelatihan militer di AS di Fort Leavenworth dan Fort Bragg. Sedangkan untuk para teknokrat, kebanyakan ekonom dan dari PSI, dididik di Berkeley University, Cornell, MITT, Harvard, dan sebagainya. Hal ini telah dimulai sejak tahun 1950.

Setelah Soekarno dan para pendukungnya dihabisi, dua ujung tombak AS ini—para perwira AD dan para ekonom binaan Amerika—memasuki pusat kekuasaan. Dan benar saja, di awal kekuasaannya, Jenderal Soeharto lengsung mengundang IMF dan Bank Dunia untuk merampok negeri ini. Pada Nopember 1967, Suharto juga mengirim satu tim ekonom—yang disebut Rockefeller sebagai “The Berkeley Mafia”—ke Swiss menemui para gembong korporasi multinasional yang antara lain Rockefeller sendiri.

Pertemuan antara para ekonom suruhan Jenderal Suharto dengan para CEO korporasi multinasional di Swiss, Nopember 1967, membahas satu agenda sangat penting: penjajahan ekonomi dan politik Indonesia oleh Barat (baca: Yahudi). Indonesia diwakili Mafia Berkeley generasi pertama, juga Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Sedangkan para pengusaha multinasional antara lain adalah David Rockefeller.

Dr. Brad Sampson, saat meraih PhD dari Northwestern University AS menyusuri pertemuan ini dengan promotornya, seorang Indonesianis kritis bernama Prof. Jeffrey Winters. John Pilger dalam bukunya “The New Rules of the World” mengutip hasil penelitian Sampson tersebut. Inilah sebagian kutipannya:

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi perampokan kekayaan alam Indonesia.

Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”

Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai pengemis yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”

“Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”

Jeffrey Winters melanjutkan, “Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”

Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis berhak menebangi hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.

Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya (UU PMA Nomor 1/1967). Selama itu pula rakyat terus menerus dibohongi dengan idiom-idiom bagus tentang pembangunan, Pancasila, dan trickle down effect dan sebagainya namun pada kenyataannya terjadi pemiskinan rakyat banyak secara sistematis.

Elit kekuasaan menjadi satu kelas tersendiri yang hidup dalam kelimpahan dan kemewahan, hasil dari tetesan dollar yang berasal perampokan besar-besaran atas kekayaan alam bangsa ini. Mereka inilah cikal bakal kelas elit Indonesia yang terpusat pada Keluarga Cendana, yang sampai sekarang ini masih bisa menikmati kekayaannya dan bahkan di era reformasi saat ini tetap selamat, karena tokoh-tokoh muda yang mulai berkuasa di era reformasi ini ternyata sudi menjadi sahabat kroni-kroni Suharto tersebut ketimbang menyeret mereka ke muka pengadilan yang sesungguhnya.

Nyata tapi secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia sesungguhnya telah pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah negara Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, serta World Bank dan IMF (International Monetery Fund). Lagi-lagi komplotan Zionis Internasional.

Siapa kira, hanya berselang 38 tahun setelah “perjanjian iblis” antara Mafia Berkeley-nya Orde Baru dengan dunia imperialisme Barat, di pertengahan tahun 2005 Indonesia telah mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Walau Menteri Sumber Daya minyak Purnomo Yusgiantoro berkilah jika kelangkaan minyak lebih disebabkan terhambatnya proses distribusi Pertamina, namun faktanya, di sejumlah SPBU di Jakarta awal Juli 2005 telah mengalami defisit stock premium.

Data dari beberapa sumber yang bisa dipercaya mengungkapkan jika cadangan potensial minyak bumi Indonesia saat ini telah jauh berkurang dan tinggal untuk beberapa tahun lagi. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis tahun 2015, cadangan gas bumi sampai 2035, dan cadangan batubara hanya sampai tahun 2055. Krisis energi pada gilirannya akan menjadi kudeta energi dan national krisis yang sesungguhnya, yang didahului oleh krisis keimanan, krisis nurani, dan krisis akidah, di mana yang haram dijadikan halal dengan berbagai istilah dan pembenaran sehingga seolah-olah boleh dalam kacamata syariat.

Namun nurani yang bersih akan tetap bisa memilah, mana yang halal dan mana yang sesungguhnya haram namun “dihalalkan”. Mana yang berjuang menghidupi Islam, dan mana yang menumpang hidup dari Islam (baca: menunggangi umat).

Sejak diobralnya kekayaan alam Nusantara oleh para ekonomnya Suharto kepada berbagai korporasi asing di Swiss tahun 1967 tersebut, yang mana undang-undang tentang usaha penanaman modal dan sebagainya juga dirumuskan di sana sesuai kehendak dari pihak asing, maka sejatinya negeri kaya raya ini telah kembali ke alam penjajahan.

Jika Bung Karno berusaha membangun nasional dan karakter bangsa ini dengan kemandirian secara ekonomi dan politik, maka oleh Jenderal Suharto prinsip tersebut diganti dengan ketergantungan dan penjajahan ekonomi dan politik oleh asing terhadap bangsanya sendiri.

Secara kasat mata, awal pemerintahan Orde Baru-nya Suharto ini memperlihatkan pembangunan fisik yang sungguh hebat dan cepat. Tahun 1970-an oil booming melanda negeri ini dan membuat segelintir elit penguasa dan pengusaha yang berkolusi menjadi makmur. Kunio Yoshihara menyatakan di dalam bukunya yang sempat dilarang oleh Orde Baru “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”, bahwa pembangunan yang terjadi di Indonesia merupakan pembangunan yang rapuh karena sepenuhnya disokong oleh utang.

Yoshihara juga menulis bahwa elit politik dan ekonomi di negeri ini bisa hidup makmur, di tengah lautan kemiskinan bangsanya, karena adanya KKN antara “Ali” dengan “Baba”. Ali di sini istilah terhadap para pejabat dan pengusaha melayu, sedangkan Baba merupakan istilah bagi cukong-cukong Cina yang diuntungkan oleh pejabat-pejabat birokrat dan penguasa Melayu tersebut. Dengan kata lain, elit penguasa negeri ini bisa hidup makmur dengan cara menikmati komisi dari usahanya menjual kekayaan alam negerinya sendiri kepada asing.

Para birokrat negeri ini hanya berperan sebagai semacam stempel bagi pengusaha untuk bisa terus mendapatkan keuntungan finansil dari upayanya itu. Arief Budiman, sosiolog Indonesia yang kini menetap di Australia di dalam bukunya “Krisis Tersembunyi dalam Pembangunan, Birokrasi-Birokrasi Pembangunan’ (1988) menulis, “Dari sepuluh kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat maka sembilannya merupakan kebijakan yang semata-mata menguntungkan dirinya sendiri”.

Di masa Orde Baru, kekuasaan dan kekayaan berpusat di Cendana. Siapa yang bisa mendekati Cendana, tidak gratis tentunya, maka dia bisa mudah dalam berusaha atau berdagang, dalam mendapatkan modal dari perbankan misalnya.

Hal yang paling mencolok terjadi pada pertengahan tahun 1990-an saat Bank Indonesia menggelontorkan kredit ratusan triliun rupiah kepada para konglomerat dengan skema “Kredit Likuiditas Bank Indonesia’ (KLBI) untuk membantu kesehatan usaha mereka. Uang rakyat dijadikan bancakan untuk para konglomerat yang ternyata juga meminjam dalam jumlah sangat besar kepada pihak asing asing.

Ada hal yang aneh dalam krisis ekonomi di tahun 1997. Pada medio 1996, setahun sebelum krisis dimulai, terjadi pemindahan dana secara besar-besaran dengan nominal lebih dari US$100 miliar “milik” swasta dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di Singapura. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya para konglomerat yang kebanyakan sipit itu sudah tahu—atau malahan bersekongkol—bahwa pialang Yahudi George Soros akan memborong dollar AS secara besar-besaran di tahun 1997 dari seluruh pasar mata uang Asia.

Rachmat Basoeki, Koordinator Front Anti Konglomerat Koruptor (FAKTOR) membagi kasus ini menjadi Tujuh periode Penjarahan Uang Rakyat, yakni:

• Periode pertama, 1985-1996: Penjarahan dana KLBI.

• Kedua, 1988-1996: Penjarahan oleh perbankan swasta via Pakto 88.

• Ketiga, 1998-1999: Penjarahan dana BLBI.

• Keempat, 1998: Utang dolar konglomerat ditanggung BPPN/rakyat.

• Kelima, 1998-1999: Penjarahan bunga deposito.

• Keenam, 1998-2000: Penjarahan dana rekapitalisasi.

• Ketujuh, 1998-2000: Penjarahan melalui BPPN.

Periode pertama,

Penjarahan dana KLBI, yang merupakan pengurasan kantong BI untuk mengisi kantong konglomerat, terjadi selama tahun 1985-1996. Ba’da tragedi Priok yang membuat masyarakat ketakutan untuk mengeluarkan kritik, Trio RMS (Radius Prawiro—Adrianus Mooy—JB Sumarlin) yang semuanya non-Muslim pada tahun 1985 secara diam-diam melalui BI meluncurkan skim Kredit Pembauran untuk industri. Ini kredit besar untuk industri tanpa agunan tambahan, karena agunannya adalah proyek industri yang dibiayai KLBI itu sendiri. Dengan alasan, mempercepat industrialisasi di Indonesia, kredit besar-besaran melalui KLBI dikucurkan pemerintah.

Sejak tahun 1985, di bawah kepemimpinan dewan moneter RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) dengan operator Deputi Gubernur BI (d/h Direktur BI) Hendrobudiyanto, bermunculanlah konglomerat baru di Indonesia, akibat dikucurkannya KLBI. Presiden Soeharto merestui kebijakan moneter itu karena anak-anaknya juga mendapat guyuran KLBI.

Dalam periode 1985-1988, KLBI yang dikucurkan tidak kurang dari 100 triliun rupiah, jumlah yang pasti sulit dilacak karena terbakarnya gedung tinggi BI (Jalan Thamrin, Jakarta) yang penuh berisi dokumen ini pada Desember 1997 (disengaja?). Sebagian besar dokumen milik 15 bank yang dilikuidasi pada November 1997 ludes dilalap api, yang menyebabkan Tim Investigasi BPK dan BPKP mengalami kesulitan menelusuri pengucuran dan penggunaan KLBI/BLBI 15 bank tersebut. Jumlah Rp 100 triliun itu amat besar, mengingat waktu itu kurs dolar Amerika ‘cuma’ berkisar pada angka Rp 1.000. Dengan kurs satu dolar AS setara dengan Rp 9.000, – saja, maka jumlahnya menjadi Rp 900 triliun! Inilah jumlah uang rakyat Indonesia yang masuk ke kantong para konglomerat dalam skema KLBI!

Setelah KLBI, maka dalam periode kedua yang terjadi selama 1988-1996, penjarahan uang rakyat oleh perbankan swasta yang direstui oleh pemerintahannya Suharto kembali terjadi dengan kebijakan Pakto 88.

Periode Kedua

Setelah Konglomerat merampok uang BI lewat KLBI, maka Menkeu JB Sumarlin pada 27 Oktober 1988 mengeluarkan Pakto 88 yang membuat para konglomerat bisa lebih kaya lagi, dan bangsa ini lebih miskin-melarat. Pakto 88 merupakan peraturan yang memudahkan masyarakat yang ingin membuka dan mengembangkan bank dengan modal sangat ringan (hanya Rp 10 miliar), dan syarat personalia yang ringan pula, sehingga kelak terbukti, orang bermental rampok bisa menjadi komisaris dan direktur bank swasta nasional.

Para pedagang dan konglomerat yang berkat Pakto 88 mendadak menjadi bankir yang jauh dari sikap hati-hati dan bahkan serakah. Terbukti, hal ini berperan besar dalam menghancurkan fondasi ekonomi nasional dan moneter.

Lewat bank-bank baru yang bermunculan pasca Pakto 88, hasil kolusi antara pengusaha dengan birokrasi, rakyat ditipu untuk menyimpan uang di berbagai bank swasta dengan iming-iming bunga menarik dan hadiah gede-gede-an. Namun nyaris luput dari perhatian, dalam masa itu, sedikit sekali rakyat pribumi yang memperoleh kredit bagi usahanya yang produktif.

Setelah berhasil menyedot dana dari rakyat dalam jumlah besar, sebagian besar dananya disalurkan ke grup perusahaan sendiri. Di negara maju, praktek jahat yang melanggar BMPK ini dikategorikan suatu kejahatan besar pidana dan bankirnya bisa diseret ke muka hukum, sedang di Indonesia cukup dengan KUHP: Kasih Uang Habis Perkara. Dengan cara kedua ini akhirnya bukan hanya kantong BI yang dikuras, tapi juga kantong rakyat disedot ke kantong konglomerat melalui jalur perbankan.

Periode ketiga

Penjarahan dana BLBI, yang merupakan pengurasan kantong BI sampai bangkrut oleh konglomerat berlangsung selama 1998-1999. Pemilik bank-bank swasta yang berdiri hasil Pakto 88, memanfaatkan bank miliknya itu justru untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kepada grup usahanya sendiri. Ketika kreditnya macet (atau sengaja dibikin macet), maka terjadilah rush, pengambilan besar-besaran dana simpanan oleh para nasabahnya.

Macetnya kredit para bankir ini terkait manuver pialang Yahudi George Soros yang tiba-tiba (sebenarnya sudah direncanakan jauh hari) memborong mata uang dolar AS dari seluruh pasar mata uang di Asia. Akibatnya dolar AS menjadi barang langka dan kursnya meroket terhadap mata uang Asia. Krisis moneter berawal dari sini.

Di saat bersamaan, utang para pengusaha yang dimanja pemerintah ini terhadap kreditor asing jatuh tempo. Mereka harus membayar utang beserta bunganya yang tinggi dalam bentuk dollar AS kepada kreditor asing ini. Maka terjadilan kredit macet. Para pengusaha ini tidak mampu membayar utang dollarnya itu. Kebangkrutan bank-bank swasta di Indonesia menjadi satu keniscayaan. Ini tidak terjadi hanya di satu bank, namun banyak dan bergantian secara terus-menerus.

Dengan dalih mencegah hancurnya sistem perbankan dan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang amat sangat melindungi dan menguntungkan para bankir jahat tersebut. Keluarlah Keppres No 24 dan No 26 tahun 1998 tentang jaminan pemerintah atas uang masyarakat yang disimpan di bank-bank pemerintah maupun swasta, serta pemberian jaminan atas kewajiban bank di dalam negeri kepada nasabah maupun kepada kreditor di luar negeri berdasarkan Frankfurt Agreement.

Pada bulan Juni 1998, pemerintah membayarkan utang bank swasta nasional dengan dana segar 1 miliar dolar kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP. Ini berarti, para bankir jahat itu yang ngutang dan menikmati uangnya, namun yang membayar utangnya adalah rakyat Indonesia!

Dalam memenuhi kewajiban pemerintah tersebut, BI menyediakan dana talangan yang direalisasikan dalam bentuk fasilitas BI yang lebih dikenal dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). BLBI ini dikucurkan kepada bank-bank nasional dengan syarat yang sangat ringan. Peluang ini dimanfaatkan secara optimal oleh para bankir jahat yang memang sudah ikut membidani (kolusi dengan berbagai pejabat negara) lahirnya kebijakan ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat terkucurkan dana BLBI sebesar 164, 54 triliun rupiah hanya untuk 54 bank nasional pada posisi per 29 Januari 1999.

BLBI itu antara lain diterima Syamsul Nursalim (BDNI) sebesar Rp 37, 040 triliun, Liem Sioe Liong (BCA) Rp 26, 596 triliun, Usman Admajaya (Bank Danamon) Rp 23, 050 triliun, Bob Hasan (BUN) Rp 12, 068 triliun, dan Hendra Rahardja (BHS) Rp 3, 866 triliun.

Sejak 29 Januari 1999, dari jumlah BLBI sebesar Rp 164, 54 triliun tersebut, sebesar Rp 144, 54 triliun di antaranya dialihkan oleh BI kepada pemerintah dalam hal ini BPPN. Sedangkan Rp 20 triliun lainnya menjadi penyertaan modal pemerintah (PMP) pada PT BEII (Persero). Dengan demikian sejak tanggal tersebut dana BLBI beserta bunganya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, berarti beban rakyat.

Hasil audit investigasi BPK menunjukkan bahwa potensi kerugian negara mencapai 138, 4 triliun atau 95, 8 persen dari total BLBI sebesar Rp 144, 5 triliun yang dikucurkan per 29 Januari 1999. Sebesar Rp 138 triliun adalah BLBI yang disalurkan menyimpang, lalai, dan sistemnya lemah. Total BLBI yang diselewengkan bankir iblis, konglomerat koruptor, mencapai Rp 84, 5 triliun atau 58, 7 persen dari Rp 144, 5 triliun BLBI. Jenis penyimpangannya meliputi penggunaan BLBI untuk kepentingan kelompoknya sendiri, melunasi pinjaman, membiayai kontrak baru, ekspansi kredit, dan investasi seperti membuka cabang baru, dan sebagainya.

Harus dicatat, tidak ada satu pemerintah di seluruh negara di dunia ini pun yang berani mengambil-alih utang bank swasta. Di luar negeri, kalau terjadi rush yang mengakibatkan suatu bank menjadi bangkrut, maka pemerintah tidak campur tangan. Pemilik bank yang bangkrut harus mengembalikan semua simpanan nasabah dan semua utangnya. Kalau tidak sanggup, maka pemerintah akan melakukan tindakan hukum. Hanya Indonesia di bawah Soeharto yang berani—atau tolol?—menempuh jalan ini. Hal tersebut bisa jadi sangat terkait dengan Bail-out game scenario yang sudah dicanangkan berpuluh tahun lalu oleh para bankir Yahudi terhadap Indonesia. Dan ironisnya, setelah Suharto tiada, penguasa selanjutnya tetap saja melestarikan ketololannya ini.

(bersambung)

3 Responses to “Agenda Selamatkan Indonesia”

  1. thank you for this.Makasih den,saya baru tahu.

  2. Maybe the most interesting blog I read ever..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: